Sorothari – 06 November 2026 | Portal Perlinsos Digital dijadwalkan resmi beroperasi secara nasional pada 10 November 2026. Platform layanan perlindungan sosial berbasis daring ini akan menjadi kanal utama bagi masyarakat desil 1 hingga 4 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk mengajukan bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Peluncuran rencananya dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan sosial di Tanah Air.
Melalui Perlinsos Digital, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor kelurahan atau mengantre panjang untuk mendaftar bansos. Pengajuan dapat dilakukan secara mandiri lewat ponsel pintar dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai kunci masuk. Bagi warga yang membutuhkan pendampingan, proses registrasi juga dapat dibantu oleh Agen Perlinsos yang tersebar di berbagai daerah.
Baca juga:Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul mengungkapkan bahwa hingga Kamis, 5 November 2026, sebanyak 18.213.466 keluarga telah masuk ke dalam sistem Perlinsos Digital. Angka tersebut dicapai berkat kontribusi 1.055.776 agen relawan yang berasal dari aparatur pemerintah daerah, perangkat desa dan kelurahan, pendamping sosial, hingga pengurus RT/RW.
“Per hari ini sudah ada 1.055.776 agen Perlinsos yang telah membantu lebih dari 18 juta keluarga masuk ke dalam layanan Perlinsos Digital,” kata Gus Ipul dalam konferensi pers di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, Kamis (5/11/2026).
Meski berperan besar dalam proses pendataan, agen Perlinsos Digital tidak memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Gus Ipul menegaskan bahwa penetapan penerima bansos sepenuhnya dilakukan oleh sistem yang mengolah dan memadankan berbagai sumber data pemerintah. Bahkan, Menteri Sosial sekalipun tidak dapat menetapkan secara langsung seseorang sebagai penerima bantuan.
Persyaratan dan Cara Daftar
Sebelum mengakses portal, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan persyaratan. Selain IKD, calon pendaftar wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang valid, nomor meteran listrik PLN, serta bersedia menjalani verifikasi wajah. Proses verifikasi ini menjadi bagian dari upaya memastikan keakuratan data dan mencegah penyalahgunaan.
Pendaftaran dilakukan melalui portal resmi Kemensos di perlinsos.kemensos.go.id. Masyarakat dapat mengajukan PKH, BPNT, atau keduanya sekaligus. Sistem akan memvalidasi kelayakan warga secara instan, dengan durasi proses yang diklaim mulai dari beberapa menit hingga maksimal enam jam. Jauh lebih cepat dibandingkan cara konvensional yang memakan waktu berbulan-bulan.
Baca juga:Layanan pendaftaran, pengajuan sanggahan, dan pelengkapan dokumen akan dibuka hingga akhir 2026. Masyarakat yang merasa memenuhi kriteria penerima bantuan dapat memanfaatkan periode tersebut untuk mengajukan permohonan.
Dukungan Pemerintah Daerah dan Peran Agen
Peluncuran Perlinsos Digital juga mendapat dukungan dari pemerintah daerah. Bupati Humbang Hasundutan, Dr. Oloan P. Nababan, S.H., M.H., mengikuti rapat koordinasi kebijakan registrasi penerima bantuan sosial secara daring pada Jumat, 6 November 2026. Rapat tersebut dipimpin Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan.
Dalam arahannya, Mensos meminta agar Agen Perlinsos yang belum aktif segera diaktifkan kembali. Ia juga menetapkan ASN pemerintah daerah dan kepala desa sebagai agen untuk mempercepat registrasi. Proses pendataan diminta dilakukan secara konsisten setiap hari dengan memprioritaskan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), penerima PKH, BPNT, serta masyarakat miskin dan rentan.
Mendagri Tito Karnavian menginstruksikan pemerintah daerah untuk mempercepat registrasi masyarakat yang membutuhkan bantuan. Ia menekankan pentingnya monitoring capaian pendataan secara berkala serta melibatkan ASN dan kader di bawah pembinaan pemerintah daerah sebagai Agen Perlinsos.
Sementara itu, Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengingatkan pentingnya koordinasi dan sinergi seluruh pihak. Ia juga mendorong monitoring dan evaluasi (monev) berkelanjutan untuk mengidentifikasi kendala di lapangan dan mempercepat pencapaian target pendataan.
Baca juga:Dengan integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga, Perlinsos Digital diharapkan mampu meningkatkan akurasi penyaluran bansos. Sistem ini menjadi bagian dari pembaruan DTSEN yang selama ini menjadi rujukan utama dalam penentuan penerima bantuan sosial. Pemerintah menargetkan penyaluran PKH dan BPNT tahun 2027 dapat berjalan lebih tepat sasaran berkat pembaruan data yang dilakukan melalui portal ini.
Hingga saat ini, uji coba sistem telah berjalan masif. Keberhasilan penyerapan data tidak lepas dari peran lebih dari satu juta agen relawan di lapangan. Masyarakat yang ingin mendaftar disarankan segera menyiapkan IKD dan dokumen pendukung lainnya agar dapat memanfaatkan layanan Perlinsos Digital begitu resmi diluncurkan pada 10 November 2026.
