Sorothari – 10 November 2026 | Bursa Efek Indonesia (BEI) menegaskan bahwa 18 emiten akan resmi dihapus pencatatannya atau delisting pada 10 November 2026. Dari jumlah tersebut, 12 emiten dilaporkan belum merampungkan kewajiban pembelian kembali (buyback) saham sesuai tenggat yang ditetapkan. Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyatakan bahwa ketentuan buyback akan diatur dan harus dipatuhi oleh seluruh emiten yang terdampak. “Tentu akan diatur dalam ketentuan terkait kewajiban buyback tersebut. Harus diikuti sesuai dengan yang sudah disampaikan,” ujar Jeffrey, dikutip Jumat (6/11/2026).
Keputusan delisting ini diambil setelah BEI menilai sejumlah emiten memenuhi kriteria penghapusan pencatatan, antara lain karena dinyatakan pailit atau mengalami penghentian sementara perdagangan saham (suspensi) lebih dari 50 bulan. Proses delisting mengacu pada Peraturan Bursa Nomor I-N tentang Pembatalan Pencatatan (Delisting) dan Pencatatan Kembali (Relisting) Saham di Bursa. BEI pun telah meminta seluruh emiten dalam daftar tersebut untuk melaksanakan kewajiban buyback sesuai jadwal.
Baca juga:Berdasarkan jadwal yang ditetapkan, periode buyback berlangsung selama enam bulan, yakni 11 Mei 2026 hingga 9 November 2026. Artinya, emiten masih memiliki waktu hingga Senin (9/11/2026) untuk menuntaskan kewajiban sebelum sahamnya resmi dihapus dari bursa efek pada keesokan harinya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai sanksi atau konsekuensi bagi emiten yang tidak menyelesaikan buyback tepat waktu.
Reformasi Transparansi dan Demutualisasi Bursa
Isu delisting ini muncul di tengah upaya BEI memperkuat pasar modal melalui reformasi transparansi dan rencana demutualisasi. Dalam Capital Market Journalist Workshop Media Gathering 2026 di Lombok, Nusa Tenggara Barat, akhir Oktober 2026, Jeffrey Hendrik menyebut pasar modal Indonesia sebagai salah satu bursa dengan tingkat keterbukaan informasi tertinggi di dunia. Ia merujuk pada kebijakan publikasi identitas pemegang saham emiten yang memiliki lebih dari 1 persen saham. Indonesia dan India disebut sebagai dua negara yang menerapkan keterbukaan nama pemegang saham dengan porsi kepemilikan di atas 1 persen.
BEI juga memperluas kategori investor dari sebelumnya 9 tipe menjadi 39 tipe, serta berencana mencantumkan status hubungan afiliasi antara pemegang saham dan pihak lain. Selain itu, bursa merilis daftar saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC) untuk memberikan peringatan dini kepada investor. Jeffrey menegaskan bahwa konsentrasi kepemilikan yang tinggi tidak otomatis berarti emiten melanggar ketentuan free float, karena kepemilikan kolektif beberapa investor tetap dapat dihitung sebagai saham publik.
Sementara itu, pemerintah tengah menyusun aturan demutualisasi BEI sebagai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kementerian Keuangan, Masyita Crystallin, menjelaskan bahwa demutualisasi akan mengubah struktur kelembagaan bursa dari yang semula hanya dimiliki anggota bursa (mutual) menjadi perseroan yang dapat dimiliki pihak luas. Langkah ini bertujuan mengurangi potensi benturan kepentingan, memperkuat tata kelola, meningkatkan profesionalisme, dan mendorong daya saing global pasar modal Indonesia.
Baca juga:Demutualisasi diharapkan mendorong inovasi produk dan layanan, termasuk pengembangan instrumen derivatif, Exchange-Traded Fund (ETF), serta instrumen pembiayaan infrastruktur dan transisi energi. Namun, kebijakan ini dinilai perlu didukung pengembangan pasar modal dari sisi penawaran dan permintaan. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah rendahnya free float yang menghambat aktivitas perdagangan dan membuat harga saham kurang mencerminkan kondisi pasar. Partisipasi investor domestik, baik institusional maupun ritel, juga perlu terus ditingkatkan.
Tekanan IHSG dan Apresiasi DPR
Reformasi pasar modal mendapat apresiasi dari Ketua Badan Anggaran DPR, Said Abdullah. Menurutnya, langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama BEI merupakan upaya penting untuk memperkuat tata kelola bursa dan memulihkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Said menilai reformasi tersebut menjawab catatan lembaga penyedia indeks global terkait transparansi kepemilikan saham, keterbukaan informasi, dan praktik perdagangan saham.
Ia menyoroti tekanan yang dialami pasar modal Indonesia sepanjang tahun terakhir. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat menyentuh level 4.904 setelah sebelumnya berada di posisi tertinggi 9.134 pada awal tahun. Koreksi tajam ini memberikan tekanan psikologis kepada investor, terutama investor pemula dan ritel yang mengalami penurunan nilai portofolio. “Kita perlu memperbaiki berbagai isu yang menjadi atensi sejumlah lembaga penyedia indeks. Sebab merekalah yang menjadi rujukan investor asing,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (9/11).
Menurut Said, kepercayaan investor terhadap pasar modal juga berdampak pada persepsi fundamental ekonomi Indonesia. Kepercayaan tersebut dapat memberikan sentimen positif terhadap investasi di Surat Berharga Negara (SBN) hingga membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan demikian, reformasi bursa efek tidak hanya berdampak pada pasar saham, tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara lebih luas.
Baca juga:Ke depan, BEI dijadwalkan terus mengawal proses delisting 18 emiten, termasuk memastikan pemenuhan kewajiban buyback bagi 12 emiten yang belum menuntaskannya. Sementara itu, aturan demutualisasi dan penguatan transparansi akan menjadi fokus pemerintah dan otoritas pasar modal dalam menjaga daya saing bursa efek Indonesia di tengah dinamika global.
