Sorothari – 14 September 2026 | Sektor pertambangan mineral dan batu bara di Indonesia terus menunjukkan dinamika signifikan di tengah meningkatnya kebutuhan energi industri pengolahan dalam negeri, ekspansi investasi lintas negara oleh pelaku usaha nasional, serta pengetatan pengawasan hukum dan operasional di lapangan. Berbagai perkembangan strategis ini menjadi sorotan utama seluruh pemangku kepentingan dalam merumuskan arah masa depan ketahanan energi dan tata kelola pertambangan nasional.
Prospek Kebutuhan Batu Bara untuk Hilirisasi Aluminium
Di sektor hilirisasi, pengembangan industri pengolahan mineral diproyeksikan bakal mendongkrak serapan energi fosil secara masif. Indonesian Mining and Energy Forum (IMEF) memprediksi keberadaan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) captive baru berkapasitas total 8 gigawatt (GW) untuk menyokong smelter aluminium akan menyerap sekitar 35 hingga 40 juta ton komoditas tambang ini setiap tahunnya.
Baca juga:Ketua IMEF, Singgih Widagdo, menjelaskan bahwa fasilitas pembangkit listrik tersebut diperkirakan mengonsumsi batu bara kualitas menengah hingga rendah dengan nilai kalori rata-rata 4.200 kcal/kg. Kebutuhan pasokan diperkirakan mencapai 3,5 juta ton per bulan saat seluruh fasilitas beroperasi penuh. Sejalan dengan hal tersebut, Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi), Rizal Kasli, menegaskan bahwa industri pemurnian aluminium merupakan sektor padat energi yang menuntut ketersediaan pasokan daya dalam jumlah besar dan stabil secara berkelanjutan.
Ekspansi Tambang Global dan Forum Kolaborasi Sektor Energi
Di panggung internasional, pelaku usaha pertambangan Tanah Air kian aktif memperluas portofolio bisnis. Salah satu langkah penting dilakukan oleh pendiri sekaligus Komisaris PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN), Alex Ramlie, yang mengakuisisi tambang coking coal milik Anglo American di Australia senilai US$3,9 miliar atau setara sekitar Rp68,6 triliun. Langkah akuisisi lintas negara ini mempertegas peran modal pengusaha domestik di pasar global di tengah dinamika pasar keuangan dalam negeri sejak era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Guna memperkuat tata kelola dan citra industri pertambangan, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama 18 asosiasi sektor pertambangan meluncurkan perhelatan Minerba Convention and Exhibition (Minerba Convex) 2026 pada Jumat (11/9/2026) di Hotel Bidakara, Jakarta. Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Tri Winarno, menyatakan bahwa forum kolaboratif ini ditujukan untuk membangun pemahaman publik serta memajukan ekosistem pertambangan.
Baca juga:Ketua Panitia Minerba Convex 2026, Catur Gunadi, menyampaikan bahwa kegiatan puncak yang dijadwalkan berlangsung pada 2–3 November 2026 di JIExpo Kemayoran tersebut dirancang sebagai ruang dialog strategis lintas sektor. Forum ini menghadirkan pameran teknologi, forum bisnis, pembicaraan publik, hingga dialog bilateral antarpemerintah.
Penertiban Operasional Angkutan dan Proses Hukum
Selain pembahasan di tingkat kebijakan dan industri makro, pengawasan operasional terus diperketat di tingkat daerah. Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menjaring ratusan kendaraan dalam operasi penertiban lalu lintas, termasuk menindak sembilan unit truk angkutan yang melanggar aturan jam operasional di kawasan Terminal Angkutan Barang Talang Gulo, Kota Jambi. Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol Adi Benny Cahyono menegaskan penindakan tilang langsung diberlakukan karena kendaraan angkutan barang melanggar ketentuan jam operasional resmi yang membatasi perlintasan hanya pada pukul 21.00 hingga 05.00 WIB.
Sementara itu, dari aspek penegakan hukum korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyitaan uang tunai senilai Rp3,5 miliar dari kediaman Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, terkait dugaan perkara gratifikasi yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari. Menanggapi perkembangan perkara tersebut, Wakil Ketua Umum PSI Ronald Aristone Sinaga menegaskan bahwa kasus yang berjalan itu terjadi jauh sebelum Ahmad Ali bergabung ke dalam struktur partai politiknya, sehingga tidak berkaitan dengan manajemen kepemimpinan partai saat ini.
Baca juga:
