Sorothari – 08 September 2026 | Isu mengenai kewajiban pengendara untuk beli bbm subsidi pakai stnk saat mengisi bahan bakar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sempat menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. PT Pertamina Patra Niaga memastikan bahwa ketentuan tersebut bukan merupakan syarat wajib secara nasional, menyusul pembatalan rencana kebijakan pengawasan lokal tersebut guna menghindari kesalahpahaman publik.
Sebelumnya, rencana menyertakan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) disiapkan sebagai instrumen pengawasan di tingkat daerah, khususnya wilayah Sumatera Bagian Selatan. Namun, aturan tersebut kemudian dibatalkan oleh Pertamina Patra Niaga agar tidak menimbulkan persepsi keliru bahwa mekanisme tersebut berlaku di seluruh SPBU di Indonesia.
Baca juga:Klarifikasi Kebijakan Beli BBM Subsidi Pakai STNK
Pemberlakuan mekanisme pengawasan tambahan sempat direncanakan untuk memastikan kuota bahan bakar bersubsidi tidak disalahgunakan. Kendati demikian, Pertamina Patra Niaga menegaskan bahwa prosedur pembelian bahan bakar bersubsidi tetap berpedoman pada sistem digital yang terintegrasi. Masyarakat tidak diwajibkan melakukan transaksi beli bbm subsidi pakai stnk di SPBU, melainkan tetap memanfaatkan mekanisme pencocokan data yang sudah berjalan.
Langkah pembatalan dilakukan setelah informasi rencana teknis pengawasan tersebut memicu kekeliruan informasi di ruang publik. Dengan penegasan ini, konsumen yang berhak tetap dapat membeli BBM subsidi tanpa harus membawa berkas fisik tambahan selain kelengkapan kode identifikasi digital resmi.
Pengawasan Ketat Melalui Sistem QR Code
Sebagai pengganti pengawasan manual seperti aturan beli bbm subsidi pakai stnk, Pertamina Patra Niaga mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital melalui QR Code. Langkah ini diperkuat melalui inspeksi mendadak (sidak) berkala ke sejumlah SPBU, salah satunya di Kota Padang, Sumatera Barat, bersama jajaran Kepolisian Daerah Sumatera Barat dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) setempat.
Baca juga:Pemeriksaan lapangan tersebut melibatkan Kepala Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat Helmi Heriyanto, Subdit IV Ditreskrimsus Polda Sumbar Kompol Firdaus, serta Sales Area Manager Retail Sumbar Pertamina Patra Niaga Fakhri Rizal Hasibuan. Fokus pengawasan meliputi kepatuhan transaksi, kondisi sarana prasarana, serta pencocokan data digital kendaraan dengan fisik kendaraan di lapangan.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, menyampaikan bahwa pengawasan distribusi Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) mengandalkan integrasi data digital dan kolaborasi lintas lembaga.
“Pertamina Patra Niaga terus memperkuat pengawasan, baik melalui pemeriksaan langsung di lapangan maupun pemanfaatan sistem digital, untuk memastikan BBM Subsidi disalurkan sesuai ketentuan dan diterima oleh masyarakat yang berhak. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan aparat penegak hukum juga terus kami lakukan untuk memastikan setiap indikasi pelanggaran dapat ditindaklanjuti secara tepat,” ujar Kitty.
Baca juga:Penindakan Pelanggaran dan Pemblokiran Ribuan Nopol
Pemanfaatan sistem digital berhasil mendeteksi berbagai anomali transaksi bahan bakar bersubsidi di lapangan. Berikut rekapitulasi tindakan tegas yang dilakukan otoritas sepanjang 2026 di wilayah Sumatera Barat:
- Penerbitan 31 sanksi pembinaan dan penghentian pasokan sementara terhadap SPBU yang melanggar ketentuan.
- Pengajuan pemblokiran terhadap sekitar 5.000 nomor polisi kendaraan yang terindikasi melakukan pembelian berulang secara tidak wajar.
- Pengajuan penghapusan data ribuan nopol yang memiliki pola konsumsi di luar kewajaran.
- Alih kelola operasional terhadap 3 SPBU pada 2026, sehingga total SPBU yang dialihkelolakan mencapai 6 titik.
Melalui pengawasan digital dan evaluasi berkala, pengawasan distribusi BBM subsidi dipastikan berjalan tepat sasaran tanpa membebani masyarakat dengan syarat administratif baru seperti halnya wacana aturan beli bbm subsidi pakai stnk yang sempat beredar.
