Sorothari – 11 September 2026 | Penerbitan buku Islam ala Prabowo: Cara Prabowo Subianto Mengamalkan Ajaran Islam menuai sorotan publik dan memicu perdebatan luas di ruang digital dalam beberapa waktu terakhir. Kehadiran karya berbentuk bunga rampai tersebut memicu klarifikasi resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), masukan perihal pemilihan judul dari penulis epilog, hingga mengemukanya keberatan dari sejumlah tokoh yang merasa namanya dicantumkan tanpa persetujuan penyusunan.
Sorotan terhadap buku tersebut kembali mengemuka setelah warganet di platform media sosial, termasuk Threads, membagikan ulang foto sampul, daftar isi, serta daftar nama figur yang tercatat sebagai kontributor artikel. Beredarnya informasi tersebut memunculkan beragam tanggapan publik, terutama mengenai keterlibatan institusi keagamaan serta para ulama yang namanya terpampang dalam penerbitan.
Baca juga:Penegasan Majelis Ulama Indonesia
Merespons dinamika yang berkembang, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia menerbitkan surat pernyataan resmi bernomor Kep-97/DP-MUI/IX/2026 tertanggal 10 September 2026. Melalui surat yang ditandatangani Wakil Ketua Umum MUI KH M Cholil Nafis dan Sekretaris Jenderal MUI Amirsyah Tambunan, MUI menegaskan bahwa penerbitan tersebut berada di luar ranah kelembagaan mereka.
Dewan Pimpinan MUI menyatakan secara tegas bahwa buku Islam ala Prabowo bukan merupakan program, kegiatan, maupun produk resmi MUI. Seluruh materi, gagasan, narasi, hingga proses percetakan dan distribusinya ditegaskan menjadi tanggung jawab penuh dari pihak penulis serta penerbit yang bersangkutan. MUI mengimbau masyarakat agar memandang persoalan ini secara jernih, proporsional, serta mengedepankan prinsip tabayyun demi menghindari kesalahpahaman.
Klarifikasi tersebut sekaligus meluruskan kabar mengenai kehadiran Ketua Umum MUI KH M Anwar Iskandar dalam acara peluncuran buku, yang berlangsung di sela-sela Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI pada 26 Agustus 2025. MUI menjelaskan bahwa kehadiran Kiai Anwar Iskandar dalam forum tersebut murni berkapasitas sebagai pembaca doa sesuai susunan agenda Rakornas, sehingga kehadirannya tidak dapat diartikan sebagai pengesahan bahwa buku itu merupakan karya institusi MUI.
Baca juga:Saran Perubahan Judul dari Penulis Epilog
Di sisi lain, Pengasuh Pondok Pesantren Amanatul Ummah sekaligus Ketua Umum Jaringan Kiai Santri Nasional (JKSN), KH Asep Saifuddin Chalim, membeberkan pandangannya terkait kontroversi penamaan buku tersebut. Kiai Asep, yang menulis bagian epilog atau penutup buku, mengaku sedari awal telah menyarankan kepada tim penyusun agar mengubah tajuk utama naskah.
Menurut Kiai Asep, pemilihan judul buku Islam ala Prabowo memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi dan rentan menimbulkan salah tafsir di tengah umat Islam. Ia khawatir judul itu dipersepsikan seolah-olah Presiden Prabowo Subianto membentuk kelompok atau mazhab baru dalam ajaran agama. Oleh karena itu, ia sempat mengusulkan alternatif judul, yakni ‘Kepemimpinan Prabowo dalam Kacamata Islam’.
Kiai Asep menerangkan bahwa substansi tulisan yang disumbangkannya mengulas prinsip kepemimpinan Islam dengan merujuk pada kaidah fikih tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manutun bil maslahah, yang bermakna kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat. Dalam epilog tersebut, ia mengangkat keteladanan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang sukses membawa kemakmuran dan keadilan melalui komitmen tegas memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kiai Asep menegaskan bahwa tulisannya dimaksudkan sebagai pesan dakwah dan referensi kepemimpinan bagi kepala negara, bukan bentuk pengkultusan individu.
Baca juga:Dugaan Pencatutan Nama dan Respons Lanjutan
Selain persoalan kelembagaan dan penamaan, polemik penerbitan ini diwarnai oleh pengakuan sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam daftar penulis. Sejumlah tokoh mengklaim tidak pernah terlibat secara langsung dalam penulisan artikel untuk buku bunga rampai tersebut. Mereka menyatakan hanya sempat diwawancarai oleh tim penyusun, namun mendapati nama mereka dicantumkan sebagai penulis artikel utuh saat buku beredar ke publik.
Ketika dimintai tanggapan terkait protes sejumlah tokoh mengenai pencatutan nama dalam kompilasi tulisan tersebut, Kiai Asep memilih untuk tidak berkomentar lebih jauh mengenai mekanisme dapur redaksi penyusun. Perbincangan mengenai proses penyusunan dan aspek legalitas penerbitan buku Islam ala Prabowo pun terus menjadi perhatian publik seiring bergulirnya klarifikasi dari berbagai pihak terkait.
