Sorothari – 06 September 2026 | Pemerintah Rusia melontarkan kritik keras terhadap negara-negara anggota organisasi pakta pertahanan atlantik utara yang dinilai berupaya melemahkan peran strategis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) demi memaksakan kepentingan sepihak. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova di tengah meningkatnya tensi geopolitik antara blok Barat dan kekuatan kawasan Eurasia.
Dalam keterangannya kepada Radio Sputnik, Zakharova menyebut negara-negara Barat yang tergabung dalam aliansi pertahanan tersebut telah lama menjalankan agenda untuk mereduksi otoritas PBB. Menurut Moskow, negara-negara anggota organisasi pakta pertahanan atlantik utara berupaya mengubah lembaga multilateral universal tersebut menjadi instrumen politik yang tunduk di bawah pengaruh kekuasaan mereka.
Baca juga:“Mereka memiliki rencana rahasia untuk PBB. Rencana itu sudah ada sejak lama, karena awalnya mereka pada dasarnya ingin membubarkan PBB. Mereka ingin PBB menjadi semakin lemah,” ungkap Zakharova saat memaparkan pandangan diplomasi Moskow.
Kritik Moskow terhadap Komitmen Finansial dan Otoritas Multilateral
Zakharova menegaskan bahwa pelemahan fungsi PBB bertujuan agar organisasi dunia tersebut kehilangan independensi dalam menyelesaikan berbagai konflik internasional secara mandiri. Menurut penilaian pihak Rusia, status universal PBB dipandang sebagai rintangan oleh negara-negara Barat sehingga mereka enggan mendorong penguatan institusi tersebut.
Moskow juga menyoroti keengganan sejumlah negara Barat dalam memenuhi kewajiban kontribusi anggaran keanggotaan PBB. Zakharova menilai sikap abai terhadap pembayaran iuran membuktikan ketidaktertarikan blok Barat terhadap masa depan tata kelola global yang inklusif.
Baca juga:“Artinya, menjadikannya sebagai organisasi yang tidak mampu menyelesaikan masalah apa pun secara mandiri dan hanya dapat digunakan sebagai alat,” tambah Zakharova.
Dinamika Arsitektur Pertahanan dan Pergeseran Kekuatan Eurasia
Tudingan Moskow terhadap hegemoni Barat mencerminkan dinamika hubungan internasional yang sedang bergerak dari sistem unipolar menuju tatanan multipolar. Di saat negara-negara organisasi pakta pertahanan atlantik utara mempertahankan dominasi melalui pakta pertahanan militer formal dengan klausul perlindungan bersama, kawasan Eurasia memperlihatkan kebangkitan platform diplomasi alternatif melalui Organisasi Kerja Sama Shanghai (SCO).
Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) perayaan 25 tahun SCO di Bishkek, Kirgistan, sepuluh negara anggota yang mencakup Rusia, China, India, Pakistan, Iran, Belarus, Kazakhstan, Kirgistan, Tajikistan, dan Uzbekistan menegaskan penguatan kedaulatan strategis. Berbeda dengan mekanisme komando terpusat ala Barat, forum kawasan ini merepresentasikan sekitar 40 persen populasi dunia dan 25 persen perekonomian global tanpa ikatan pakta pertahanan kaku.
Baca juga:| Karakteristik | NATO | SCO (Kawasan Eurasia) |
|---|---|---|
| Bentuk Kerja Sama | Aliansi militer formal | Jaringan keamanan, ekonomi, dan diplomasi |
| Klausul Pertahanan | Pasal 5 pertahanan kolektif | Prinsip otonomi strategis antaranegara |
| Cakupan Anggota | Trans-Atlantik (AS dan Eropa) | Eurasia (Rusia, China, India, Iran, Asia Tengah) |
| Orientasi Tata Kelola | Arsitektur keamanan Barat | Reformasi tatanan dunia multipolar |
Pertemuan tingkat tinggi antara Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden China Xi Jinping di sela-sela KTT Bishkek turut mempertegas kesiapan kedua negara untuk mendorong reformasi tata kelola global. Bagi Moskow, penguatan hubungan ekonomi, energi, serta jalur logistik alternatif di Asia menjadi benteng pertahanan nonmiliter yang efektif dalam menghadapi tekanan sanksi dan isolasi ekonomi Barat.
Perkembangan ini memperlihatkan bahwa pertarungan pengaruh antara aliansi militer Barat dan kekuatan kawasan Timur terus membentuk ulang pola diplomasi internasional serta masa depan kelembagaan global seperti PBB.
