Sorothari – 11 September 2026 | Posisi politik Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kian mendapat sorotan tajam menjelang pelaksanaan pemilihan umum parlemen yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang. Di tengah survei elektabilitas yang dinilai lesu, pemimpin terlama di Israel tersebut kini menghadapi akumulasi tekanan domestik, tuntutan hukum terhadap lingkaran terdekatnya, hingga gelombang kecaman serta sanksi ekonomi dari komunitas internasional.
Sorotan politik di dalam negeri kian memanas setelah politisi oposisi sekaligus mantan Wakil Kepala Staf Militer Israel, Yair Golan, resmi melayangkan gugatan pencemaran nama baik terhadap istri perdana menteri, Sara Netanyahu. Pemimpin partai The Democrats tersebut menuntut ganti rugi sebesar 2,5 juta shekel atau sekitar 710.000 euro serta permintaan pencabutan pernyataan secara terbuka.
Baca juga:Gugatan itu dipicu oleh wawancara televisi Sara Netanyahu di Channel 14 yang dinilai menyebarkan narasi konspiratif terkait serangan 7 Oktober 2023. Sara menuding Golan sudah bersiap sejak pagi seolah telah mengetahui serangan sebelumnya, sementara pihak pemerintah tidak diberi tahu. Gugatan hukum tersebut menegaskan bahwa teori konspirasi sengaja dibangun oleh pihak-pihak tertentu demi menghindari tanggung jawab atas kegagalan keamanan nasional.
Tuntutan Domestik dan Isu Peringatan Intelijen
Sebagai figur militer kawakan, Golan tercatat turun tangan langsung dalam upaya perlawanan bersenjata pada 7 Oktober 2023 dan berhasil menyelamatkan sedikitnya enam orang dari lokasi Festival Musik Nova, tempat di mana sedikitnya 370 orang tewas. Gugatan terhadap Sara Netanyahu kini menjadi salah satu amunisi oposisi dalam menggoyang legitimasi sang perdana menteri.
Tekanan terhadap Benjamin Netanyahu kian bertambah menyusul laporan investigasi surat kabar Haaretz yang mengungkap bahwa Presiden Uni Emirat Arab, Sheikh Mohammed bin Zayed, telah memberikan peringatan awal kepada Netanyahu sekitar satu setengah pekan sebelum insiden 7 Oktober 2023 terjadi. Kendati kantor Perdana Menteri membantah keras laporan tersebut dan menyebutnya sebagai kebohongan mutlak, wacana kelalaian intelijen terus menjadi isu sentral kampanye lawan-lawan politiknya.
Baca juga:Kendati demikian, mantan penasihat senior Netanyahu sekaligus mantan Duta Besar Israel untuk Inggris, Mark Regev, menilai publik dan rival politik tidak boleh meremehkan ketahanan politik sang pemimpin. Regev menyebut Netanyahu kerap dijuluki sebagai figur lihai yang mampu membalikkan keadaan dalam situasi krisis dan merebut kemenangan elektoral di masa-masa sulit.
Kecaman Internasional dan Tekanan Sanksi Dagang
Di luar perpolitikan dalam negeri, kebijakan kabinet Benjamin Netanyahu memicu respons diplomatik keras dari negara-negara mitra. Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Hillary Clinton secara terbuka melontarkan kritik pedas terhadap kepemimpinan Netanyahu yang dinilainya gagal melindungi rakyat Israel serta memperburuk stabilitas kawasan.
Dukungan dan kritik atas situasi kemanusiaan di Gaza serta wilayah Tepi Barat turut berdampak pada langkah nyata sejumlah negara. Dari London, Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan penerapan sanksi perdagangan terhadap produk dan jasa dari pemukiman ilegal Israel di Tepi Barat. Pemerintah Inggris menilai ekspansi pemukiman ilegal tersebut memperlihatkan agenda aneksasi yang melanggar hukum internasional dan merusak prospek solusi dua negara.
Baca juga:Langkah sanksi tersebut disambut baik oleh sejumlah anggota parlemen Inggris di Lancashire Timur, termasuk Sarah Smith dan Adnan Hussain, yang mendorong sikap lebih tegas terhadap penanganan konflik kemanusiaan yang menurut data PBB telah menelan puluhan ribu korban jiwa. Dengan berbagai eskalasi hukum, diplomasi, dan dinamika internal yang bergulir, pemilu akhir Oktober mendatang dipandang menjadi ujian paling krusial bagi kelangsungan karier politik Netanyahu.
