Sorothari – 21 Oktober 2026 | Sejumlah pejabat hingga kontraktor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemadaman listrik massal atau blackout yang melumpuhkan Batam dan wilayah lain di Kepulauan Riau. Bareskrim Polri bersama Polda Kepulauan Riau menetapkan lima tersangka setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa saksi dari internal PLN Batam dan pihak eksternal. Kelima tersangka adalah manajer PLN Batam berinisial RB, asisten manajer PLN Batam ZR, bagian pemeliharaan proteksi PLN Batam DA, team leader K3L PLN Batam AWD, dan kontraktor atau vendor PLN AEP.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, penyidik menemukan dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). “Penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana dalam pelaksanaan kegiatan yang dinilai tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP). Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk memeriksa para saksi, penyidik menetapkan lima orang tersangka. Ada dari pihak internal PLN dan kontraktor,” kata Asep saat konferensi pers di Mapolda Kepri, Selasa (20/10/2026).
Baca juga:Asep menegaskan, proses penyidikan terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan tindak pidana dalam kasus blackout tersebut. “Perkara ini masih terus dikembangkan, sebelum nantinya proses tindak pidana ini sampai ke pengadilan,” katanya.
Tim Laboratorium Forensik (Labfor) Polri kemudian mengungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan gangguan sistem kelistrikan tersebut meluas. Tim Labfor melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) pada 13 hingga 21 Oktober 2026 di Gardu Induk Sengkuang, Jalan Tiban Baru, Kecamatan Sekupang, Batam. Tim Labfor Polri Kompol Henry Siahaan menjelaskan, ditemukan adanya gangguan yang berawal dari seekor monyet yang masuk ke area bertegangan di sekitar Trafo 1 berkapasitas 150/20 kV, 30 MVA.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan sejumlah pejabat di lingkungan PLN Batam. Penetapan tersangka dilakukan setelah polisi melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari internal PLN Batam maupun pihak eksternal, termasuk kontraktor. Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari pihak PLN Batam terkait penetapan tersangka tersebut.
Blackout yang terjadi di Batam dan sejumlah wilayah di Kepulauan Riau menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat dan industri. Pemerintah dan pihak terkait diharapkan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem kelistrikan untuk mencegah kejadian serupa terulang. Polisi juga berjanji akan mengusut tuntas kasus ini dan menindak tegas siapa pun yang terbukti bersalah.
Di sisi lain, dalam konteks yang berbeda, sejumlah pejabat publik juga menjadi sorotan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah Indonesia. Presiden PKS Almuzzammil Yusuf meminta seluruh pejabat publik PKS untuk menyisihkan gaji mereka guna membantu masyarakat terdampak karhutla. Instruksi ini disampaikan dalam pidato politik pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah PKS se-Indonesia di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Baca juga:AMY menegaskan, karhutla yang semakin terasa pada Agustus–September 2026 bukan sekadar persoalan lingkungan, melainkan juga menyangkut keselamatan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan. Asap kebakaran bahkan menyebar lintas provinsi hingga melintasi batas negara. “Negeri kita adalah negeri yang kaya hutan, namun sungguh memilukan, di sejumlah wilayah, anak-anak kita bahkan harus berjuang untuk mendapatkan kebutuhan hidup yang paling mendasar: udara bersih untuk bernapas,” ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (21/10/2026).
Ia menambahkan, dampak karhutla tidak hanya dirasakan manusia, tetapi juga mengancam flora dan fauna yang kehilangan habitatnya. Karena itu, kepedulian terhadap kelestarian alam harus menjadi bagian dari keimanan dan pengamalan Islam yang rahmatan lil ‘alamin. Menurut AMY, PKS terus berupaya membantu masyarakat terdampak sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Berbagai langkah dilakukan, mulai dari turut serta memadamkan api hingga membagikan masker kepada warga. “Kepada seluruh pejabat publik PKS, saya instruksikan agar memotong gajinya untuk membantu warga yang terdampak karhutla,” tegasnya.
Sementara itu, Peneliti politik dan kebijakan publik, Saidiman Ahmad, mengkritik cara berpikir sejumlah pejabat negara terkait penanganan karhutla yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Ia menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, yang dinilainya terkesan enggan membuka peluang bantuan dari luar negeri. Sebelumnya, Dudung menyatakan karhutla belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional karena Indonesia masih mampu menanganinya sendiri. Ia juga menyinggung bahwa penetapan status bencana nasional dapat membuka peluang masuknya bantuan dari luar negeri.
Menurut Saidiman, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan keselamatan dan kesehatan masyarakat yang terdampak kabut asap dibanding mempertimbangkan faktor gengsi. “Lha emang kenapa kalau ada bantuan dari luar negeri? Gengsi? Lebih baik warga menghirup asap daripada ada bantuan dari luar? Kok gitu cara berpikir pejabat? Yang diutamakan bukan keselamatan warga, tapi gengsi,” tulisnya di akun X pribadinya, dikutip Selasa (20/10).
Sebelumnya, Dudung menegaskan pemerintah masih sanggup menangani karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Karena itu, pemerintah belum menetapkan peristiwa tersebut sebagai bencana nasional. “Masalah penetapan bencana nasional, sementara kita masih sanggup. Negara kita masih sanggup,” kata Dudung, usai Rapat Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, pada Senin (19/10/2026). “Artinya kalau ditetapkan bencana nasional, maka akan ada bantuan-bantuan dari asing,” ujar dia.
Baca juga:Di tengah berbagai persoalan tersebut, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan pejabat bidang ekonomi ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa sore, 20 Oktober 2026. Pertemuan ini digelar dalam rangka rapat terbatas (ratas) membahas berbagai isu ekonomi terkini. “(Rapat) bersama menteri ekonomi dan DEN,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dilansir Antara, Selasa, 20 Oktober 2026.
Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi di bidang ekonomi, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi mengenai hasil rapat tersebut. Namun, pertemuan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap perkembangan ekonomi terkini.
Dengan berbagai peristiwa yang melibatkan pejabat publik, masyarakat berharap agar para pemangku kebijakan dapat menjalankan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Pengawasan terhadap kinerja pejabat juga perlu ditingkatkan untuk mencegah terjadinya pelanggaran prosedur dan penyalahgunaan wewenang. Kasus blackout Batam dan karhutla menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
