Sorothari – 20 Oktober 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo sebagai tersangka dalam dugaan lima perkara korupsi sekaligus. Penetapan ini menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang mengejutkan publik Klaten. Dalam OTT KPK bupati Klaten tersebut, penyidik juga menetapkan dua tersangka lain, yakni Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah Ahmad Luthfi H Rahmatullah dan pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative, Muhammad Amin Wahyu Utomo.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bergerak cepat. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komarudin Watubun, menyatakan partainya sedang memproses pemecatan tidak hormat terhadap Hamenang. Rencananya, surat rekomendasi pemecatan akan dikeluarkan pada Senin (19/10/2026). “Bupati Klaten ketangkap korupsi. Untuk itu, kami lagi proses pemecatan. Hari Senin besok, kami pecat. Hari Senin kami akan keluarkan surat rekomendasi pemecatan dengan tidak hormat ke yang bersangkutan,” ujar Komarudin dalam keterangannya, Minggu (18/10/2026).
Baca juga:Setoran Rutin dan Suap Audit BPK
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengungkapkan bahwa Hamenang diduga menerima setoran rutin dari berbagai pihak sejak menjabat pada 2025. Nilainya sedikitnya Rp1,8 miliar hingga kini. Setoran itu berasal dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. “Sejak menjabat sebagai Bupati Klaten, HWI juga diduga mendapat ‘setoran rutin’ dengan total sekurang-kurangnya Rp1,8 miliar sejak 2025-sekarang, dari BLUD, BUMD, hingga OPD,” kata Taufik dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).
Selain dugaan setoran rutin, Hamenang juga terjerat kasus dugaan suap dan manipulasi hasil audit BPK. Dalam perkara ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Hamenang Wajar Ismoyo selaku Bupati Klaten periode 2025-2030, Ahmad Luthfi H Rahmatullah selaku Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, dan Muhammad Amin Wahyu Utomo selaku pihak swasta dari PT Madani Winasis Creative. Hingga saat ini, KPK masih mendalami peran masing-masing tersangka dan aliran uang yang diterima.
PDIP Beri Peringatan Keras
Komarudin mengaku telah mengingatkan para kepala daerah dari PDIP, termasuk Hamenang, agar tidak terlibat korupsi. Bahkan, 23 hari sebelum OTT KPK bupati Klaten terjadi, tepatnya 14 September 2026, ia memanggil sejumlah kepala daerah ke DPP PDIP. “Baru 23 hari yang lalu, tanggal 14 September yang lalu, saya panggil beberapa kepala daerah termasuk ada yang bersangkutan, ke DPP, mengingatkan lagi mengenai hal tersebut. Ibu ketua umum juga selalu mengingatkan kader-kader, baik di eksekutif maupun legislatif untuk menjauhkan diri dari korupsi,” kata Komarudin.
Baca juga:Ia menegaskan bahwa pemecatan Hamenang menjadi peringatan keras bagi kader PDIP lainnya yang duduk di eksekutif maupun legislatif. PDIP, menurutnya, tidak akan mentoleransi tindakan korupsi dan akan memecat tanpa proses jika ada kader yang tertangkap. “Peringatan keras kepada para kepala daerah, baik di eksekutif maupun legislatif dari PDI Perjuangan untuk berhati-hati, ketika mereka melakukan tindakan yang sama atau ketangkap korupsi, kita pastikan akan melakukan pemecatan tanpa proses. Kami tidak akan tolerir untuk tindakan-tindakan begitu,” tegasnya.
Warga Klaten Kaget dan Berharap Bupati Baru Lebih Bersih
Di Klaten, kabar OTT KPK bupati Klaten memicu reaksi warga. Karangan bunga berjejer di depan rumah dinas Bupati Klaten di Jalan Pemuda, Minggu (18/10/2026) pagi. Seorang warga, Nada, mengatakan karangan bunga sudah ada sejak pukul 05.30 WIB. “Saya ke sini jam 05.30 WIB sudah ada karangan bunga itu. Yang masang ndak tahu siapa, mungkin dini hari,” ujarnya.
Nada mengaku kaget dengan penangkapan tersebut. Menurutnya, di media sosial Hamenang dikenal sebagai bupati yang rajin bekerja. “Beritanya seperti apa saya tidak mencermati, tapi ya kaget saja ada penangkapan KPK. Kita tidak nyangka kok seperti ini, ada korupsi lagi, padahal yang ini (bupati) di medsos kerjanya sat-set,” jelasnya. Ia berharap ke depan Klaten memiliki bupati yang lebih bersih.
Baca juga:Warga lain, Yanto, juga tak menyangka. Ia baru mengetahui kabar tersebut dari media sosial. “Sebenarnya orangnya itu baik, ya kaget juga. Belum baca itu (ada suap BPK, ada setoran tambang, ada pungutan bayar utang Pilkada),” kata Yanto. Sementara Rizky menilai KPK tidak mungkin bertindak sembarangan. “Ya namanya KPK tentu tidak sembarangan nangkap orang. Kalau pro kontra ya wajar, namanya masyarakat. Yang baik didukung, korupsi juga harus ditindak jangan pilih-pilih. Semoga ke depan Klaten tidak ada lagi seperti ini (OTT KPK),” imbuhnya.
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih terus mengembangkan kasus yang menjerat Bupati Klaten. Penyidik dijadwalkan memeriksa sejumlah saksi dan mendalami dokumen terkait dugaan suap audit BPK serta setoran dari BLUD, BUMD, dan OPD. PDIP memastikan akan mengumumkan secara resmi status keanggotaan Hamenang pada Senin mendatang. Masyarakat Klaten menanti kelanjutan proses hukum ini dan berharap pemerintahan tetap berjalan kondusif.
