Sorothari – 01 November 2026 | Hasil pemilu Israel yang digelar pada Selasa, 27 Oktober 2026, menempatkan koalisi pimpinan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu unggul tipis atas blok oposisi. Namun, keunggulan tersebut belum cukup untuk meraih mayoritas di Knesset, parlemen Israel yang beranggotakan 120 kursi. Dengan hampir 90 persen suara sah telah dihitung hingga Rabu malam, 28 Oktober, tidak ada satu pun kubu yang berhasil mengumpulkan sedikitnya 61 kursi untuk membentuk pemerintahan. Situasi ini memicu ketidakpastian politik dan memunculkan tuduhan dari pihak oposisi bahwa Netanyahu berupaya mendelegitimasi hasil pemilu.
Pemimpin blok oposisi sekaligus Ketua Partai Yashar, Letnan Jenderal Gadi Eisenkot, menuduh Netanyahu dan Partai Likud melancarkan kampanye terorganisasi untuk membatalkan legitimasi hasil pemilu. Menurut Eisenkot, langkah itu dilakukan karena mereka kalah dan tidak memperoleh mayoritas di Knesset. “Saya tidak akan membiarkan pelantikan Knesset ditunda bahkan satu sentimeter pun dari tanggal yang dijadwalkan,” ujar Eisenkot pada Kamis, 29 Oktober 2026, seperti dilaporkan The Jerusalem Post. Ia juga berjanji mencegah Netanyahu menggunakan pemerintahan untuk kepentingan pribadinya.
Baca juga:Eisenkot menegaskan timnya tengah mempersiapkan pemungutan suara saat Knesset baru mulai bersidang. Pernyataan itu disampaikan di tengah penyelidikan Badan Keamanan Israel (Shin Bet) terkait dugaan aliran dana asing yang mungkin melibatkan Qatar dan Turki untuk memengaruhi partisipasi pemilih di komunitas Arab-Israel. Penyelidikan ini mengikuti arahan Ketua Komite Pemilihan Pusat, Hakim Agung Noam Sohlberg, untuk memeriksa dugaan pendanaan asing dan politik uang dalam pemilu.
Direktur Shin Bet Mayor Jenderal David Zini diperkirakan akan menyampaikan perkembangan penyelidikan kepada sebagian besar pemimpin partai politik Israel. Penyelidikan itu diperkirakan rampau dalam beberapa hari mendatang dan hasilnya akan diserahkan kepada Sohlberg. Namun, KAN News mengutip seorang pejabat senior Komite Pemilihan Pusat yang menyatakan bahwa sekalipun seluruh dugaan campur tangan asing terbukti benar, aktivitas tersebut dinilai tidak cukup luas untuk mengubah hasil pemilu.
Presiden Israel Isaac Herzog pada Kamis menyerukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan campur tangan asing. Ia menegaskan integritas pemilu merupakan nilai demokrasi yang utama dan pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai hukum. Akan tetapi, Herzog juga memperingatkan agar dugaan tersebut tidak digunakan untuk merusak legitimasi proses pemilu atau mencoreng seluruh kelompok masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya.
Pada hari yang sama, mantan Perdana Menteri Israel Yair Lapid mengatakan hasil pemilu tidak terancam dan tidak ada hambatan untuk melantik anggota Knesset baru. Pernyataan itu disampaikan setelah ia bertemu dengan Zini di Markas Besar Shin Bet. Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Qatar, Majed al-Ansari, membantah tuduhan bahwa negaranya mencampuri pemilu Israel atau mendanai kegiatan untuk memengaruhi hasilnya. Ketua Partai Ra’am, Mansour Abbas, juga membantah keterlibatan partainya dalam dugaan skema campur tangan melalui Qatar, tetapi mendukung penyelidikan atas dugaan pendanaan asing.
Empat Skenario Politik Pasca-Pemilu
Karena tidak ada kubu yang meraih mayoritas, para pemimpin partai kini menghadapi negosiasi politik yang menentukan untuk membentuk koalisi mayoritas. Mereka harus mengumpulkan dukungan sedikitnya 61 kursi dari total 120 kursi Knesset. Netanyahu dan pesaing utamanya, Gadi Eisenkot, sama-sama menghadapi jalan terjal. Partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel mencatatkan hasil bersejarah dengan memperoleh 19 kursi dan berpotensi menjadi penentu pembentukan pemerintahan. Warga Arab Israel mencakup sekitar 20 persen populasi negara itu; mereka merupakan warga Palestina yang keluarganya tetap tinggal di Israel setelah perang 1948.
Baca juga:Secara matematis, salah satu opsi paling sederhana adalah Eisenkot bergabung dengan partai-partai yang dipimpin warga Arab Israel untuk membentuk koalisi solid dengan total 67 kursi yang menentang Netanyahu. Bahkan jika partai-partai tersebut tidak bergabung secara resmi dalam koalisi, dukungan mereka tetap dapat menjadi faktor penting bagi pemerintahan minoritas yang dipimpin Eisenkot. Namun, langkah ini berisiko secara politik bagi Eisenkot dan sekutu-sekutunya dari kalangan Yahudi.
Setiap skenario koalisi mengharuskan para kandidat membuat kompromi politik yang berisiko memicu kemarahan pendukung mereka sendiri. Jika kesepakatan tidak tercapai, Israel berpotensi menggelar pemilu baru pada awal tahun depan. Hingga saat itu, pemerintahan Netanyahu akan tetap bertugas sebagai pemerintahan sementara. Di sisi lain, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengharapkan pemerintahan baru Israel nantinya akan melanjutkan perundingan damai untuk konflik Palestina-Israel.
Isu Campur Tangan Asing dan Iran
Selain dugaan pendanaan asing, muncul pula laporan bahwa Iran berupaya mengacaukan pemilu Israel dan Amerika Serikat. Media Inggris The Telegraph, mengutip sejumlah pejabat Iran anonim pada Kamis, 29 Oktober 2026, melaporkan bahwa Teheran diduga berupaya mengintervensi hasil pemilu Israel yang resmi digelar pada 27 Oktober lalu. Untuk selanjutnya, Iran disebut akan berupaya mengintervensi pemilu sela AS yang akan digelar pada Selasa, 3 November 2026 pekan depan.
Salah satu pejabat tersebut menambahkan bahwa Iran akan mengintervensi pemilu sela AS dengan serangan siber, yaitu meretas sistem pemungutan suara untuk memengaruhi hasil perolehan suara. Pejabat lainnya mengatakan Iran juga akan merekrut agen-agen rahasia dari AS untuk mengacaukan proses pemilu di sana. Menurut pejabat itu, semua tindakan ini tidak bertujuan untuk mendukung salah satu kandidat atau pihak, tetapi murni untuk mengacaukan kontestasi politik di Israel dan AS. Iran ingin memanfaatkan pemilu di kedua negara sebagai momen untuk melemahkan kekuatan mereka.
Kabar ini muncul setelah Pemerintah Iran mengecam gelaran pemilu di Israel dan AS. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei, mengatakan bahwa pemilu di Israel hanya merupakan ajang untuk memilih “pemimpin mana yang akan paling banyak membunuh”. Sebab, siapa pun yang menang di pemilu Israel akan tetap melakukan genosida di Palestina. Selain itu, Baghaei menyatakan Iran saat ini sedang menunggu proses pemilu sela di AS dan berharap Partai Demokrat yang memenangi pemilu tersebut. Jika Partai Demokrat menang, mereka akan menguasai senat dan parlemen AS, sehingga melemahkan kekuatan Presiden Donald Trump di pemerintahan.
Baca juga:Sejumlah pengamat politik yang dikutip The Telegraph menilai Partai Demokrat punya peluang besar untuk memenangi pemilu sela AS. Pasalnya, banyak warga AS yang mengecam Trump karena memulai perang dengan Iran. Akibat perang ini, harga bahan bakar di AS naik drastis sehingga harga bahan pokok ikut melonjak. Di sisi lain, politikus Jerman menunggu arah pemerintahan baru Israel. Berlin mencemaskan kebuntuan politik dan dampaknya bagi Gaza.
Hingga saat ini, penyelidikan Shin Bet masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi mengenai hasil akhir. Pelantikan anggota Knesset baru dijadwalkan berlangsung sesuai tanggal yang ditetapkan, sementara negosiasi koalisi diperkirakan akan berlangsung alot. Masyarakat Israel dan komunitas internasional menantikan perkembangan lebih lanjut mengenai siapa yang akan memimpin pemerintahan berikutnya.
