Sorothari – 29 Juli 2026 | Reformasi BGN diklaim kembalikan ratusan miliar rupiah ke kas negara setelah ditemukan 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menerima anggaran namun belum beroperasi. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menyatakan bahwa temuan ini merupakan hasil pembenahan tata kelola di Badan Gizi Nasional (BGN) yang berlangsung sejak era kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang.
Qodari menjelaskan bahwa 414 SPPG tersebut telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda, sehingga penutupan dan penarikan dana berhasil mengembalikan ratusan miliar rupiah ke kas negara. “BGN juga menemukan 414 SPPG yang belum beroperasi, tetapi telah menerima pencairan anggaran atau memiliki rekening virtual ganda sehingga ratusan miliar berhasil dikembalikan ke kas negara,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Baca juga:Temuan ini menjadi bagian dari reformasi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilakukan melalui 11 langkah strategis. Langkah-langkah tersebut meliputi evaluasi terhadap hampir 28.000 SPPG di seluruh Indonesia, pengklasifikasian sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas dan keamanan pangan, serta penataan ekspansi pembangunan dapur dengan memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Selain itu, BGN membentuk 11 tim reformasi yang bertugas memperkuat tata kelola pelaksanaan MBG dan mengarahkan program kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Di bawah kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang, BGN berhasil mempercepat pembenahan tata kelola program MBG. Namun, estafet pembenahan kini dilanjutkan oleh Kepala BGN yang baru, Sudaryono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian. Pada masa awal kepemimpinannya, Sudaryono telah menutup 833 SPPG yang belum memenuhi persyaratan, memberhentikan ratusan pegawai yang dinilai tidak kompeten, serta melarang penggunaan bahan pangan bersubsidi seperti Minyakita dan elpiji 3 kilogram dalam operasional SPPG. Ia juga mengancam akan memberhentikan aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terlibat judi online.
Baca juga:Langkah-langkah tegas tersebut mendapat perhatian dari pakar kebijakan publik Universitas Gadjah Mada (UGM), Agustinus Subarsono. Ia menilai bahwa pembenahan internal BGN sudah berada di jalur yang tepat, tetapi belum cukup untuk memastikan program berjalan secara akuntabel. Menurutnya, perbaikan perlu menyentuh aspek lebih mendasar, mulai dari seleksi mitra dapur, penerapan standar keamanan pangan, hingga penguatan sistem pengawasan. “Pertanyaannya adalah apakah keputusan Kepala BGN tersebut sudah cukup untuk memperbaiki tata kelola MBG. Tentu saja belum cukup, karena kedua fenomena tersebut sekadar riak-riak kecil yang tampak di permukaan dari akumulasi masalah MBG,” kata Agustinus Subarsono kepada Kompas.com, Rabu (29/7/2026).
Meski demikian, pemerintah optimistis bahwa reformasi BGN akan terus berlanjut. Presiden Prabowo Subianto memberikan mandat kepada Sudaryono untuk memimpin BGN dengan harapan organisasi semakin lincah, dapat diandalkan, dan cepat merespons berbagai persoalan di lapangan. Pergantian kepemimpinan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pelaksanaan Program MBG yang merupakan salah satu program prioritas nasional dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045.
Baca juga:Reformasi BGN diklaim kembalikan ratusan miliar rupiah ke kas negara, dan langkah-langkah selanjutnya akan terus dievaluasi untuk memastikan program Makan Bergizi Gratis berjalan efektif, tepat sasaran, dan bebas dari penyimpangan. Publik menanti konsistensi pembenahan yang dilakukan oleh BGN di bawah kepemimpinan baru.
