Sorothari – 11 September 2026 | Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terus mengintensifkan upaya perluasan pemahaman publik mengenai program JKN melalui penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk menggandeng media massa dan institusi pemerintah di daerah. Kolaborasi strategis ini diarahkan untuk meluruskan persepsi masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepesertaan aktif di seluruh Indonesia.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menegaskan bahwa kemitraan dengan media merupakan manifestasi dari penerapan prinsip pentahelix dalam tata kelola kelembagaan BPJS Kesehatan. Keterlibatan media dinilai krusial dalam mendekatkan informasi jaminan kesehatan serta mengikis anggapan keliru seputar alur birokrasi dan pelayanan medis.
Baca juga:Sinergi Media dan Tantangan Kepesertaan Aktif
Saat melakukan audiensi dengan jajaran pimpinan Media Group di Gedung Metro TV, Kedoya, Jakarta Barat, Akmal menjelaskan bahwa cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional saat ini telah menyentuh angka sekitar 98 persen dari estimasi total 288 juta jiwa penduduk Indonesia. Kendati demikian, pekerjaan rumah utama yang masih dihadapi adalah mendongkrak rasio kepesertaan aktif yang baru tercatat di kisaran 78 persen.
Menurut Akmal, keterbatasan literasi kerap membuat sebagian masyarakat memandang proses layanan kesehatan berlangsung rumit. Oleh karena itu, penyampaian informasi yang komprehensif dan berimbang melalui media diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme pemanfaatan fasilitas kesehatan.
Sosialisasi Kelembagaan dan Kanal Digital di Daerah
Selain merangkul media massa berskala nasional, penguatan literasi program JKN juga digencarkan hingga ke tingkat daerah. Di wilayah Jawa Timur, BPJS Kesehatan Cabang Kediri menggelar sosialisasi langsung di lingkungan peradilan, salah satunya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
Baca juga:Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Muslich, menyambut positif kegiatan edukasi yang menyasar aparatur sipil negara (ASN) di lingkungannya. Sosialisasi ini memberikan kejelasan perihal regulasi hak peserta sekaligus memperkenalkan inovasi layanan digital, seperti aplikasi Mobile JKN dan kanal administrasi non-tatap muka PANDAWA, yang mempermudah kepengurusan tanpa harus mendatangi kantor cabang.
Perlindungan Finansial Nyata bagi Peserta
Pentingnya mempertahankan status kepesertaan aktif turut dirasakan langsung oleh masyarakat dari berbagai latar belakang profesi. Sejumlah peserta mencatat bahwa keberadaan jaminan kesehatan telah memberikan perlindungan finansial yang signifikan di saat menghadapi situasi medis darurat maupun tindakan medis terencana:
- Edy Kadarisman (60, Kediri): Mantan dosen Universitas Islam Kadiri (Uniska) ini memutuskan beralih menjadi peserta segmen mandiri bersama sang istri pascamemasuki masa pensiun dari segmen Pekerja Penerima Upah (PPU). Keputusan tersebut diambil setelah keluarganya terbantu saat sang istri menjalani operasi dengan estimasi biaya mencapai puluhan juta rupiah serta anaknya yang sempat membutuhkan perawatan medis di rumah sakit.
- Donny Januar (Garut): Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Leles yang telah terdaftar sejak 2010 ini memanfaatkan penjaminan penuh untuk operasi hernia di RS Guntur Garut pada 2015. Fasilitas serupa juga menanggung operasi pengangkatan kantong empedu istrinya di RS Santosa Bandung dengan total biaya pelayanan medis yang mencapai lebih dari Rp40 juta.
Melalui perluasan literasi, pemanfaatan ekosistem digital, dan testimoni langsung dari pemanfaat layanan, BPJS Kesehatan berupaya memastikan seluruh lapisan masyarakat senantiasa menjaga keaktifan kepesertaan mereka demi mengantisipasi risiko pembiayaan kesehatan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Baca juga:
