Sorothari – 11 September 2026 | Penegakan disiplin militer diberlakukan secara tegas terhadap dua prajurit TNI yang terlibat dalam aksi dugaan penganiayaan seorang warga sipil di Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Insiden kekerasan yang melibatkan personel militer aktif tersebut saat ini tengah ditangani secara intensif oleh aparat penegak hukum internal guna memastikan proses peradilan berjalan sesuai aturan yang berlaku.
Peristiwa pemukulan dialami oleh Syarif, warga Kampung Rangko, Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Boleng, Manggarai Barat. Akibat tindak kekerasan tersebut, korban menderita luka serius hingga harus menjalani perawatan medis secara intensif di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo sejak Selasa (8/9/2026). Setelah mendapatkan penanganan dari tim dokter, Syarif akhirnya diperbolehkan pulang pada Rabu (9/9/2026) siang guna menjalani pemulihan di kediamannya.
Baca juga:Kuasa hukum korban, Aldi Dalton Ndolu, mengungkapkan bahwa kejadian tersebut meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi Syarif beserta keluarganya. Istri korban dan anak kandungnya yang masih berusia sembilan tahun turut menyaksikan aksi penganiayaan tersebut secara langsung. Aldi menegaskan bahwa hingga saat ini keluarga korban masih dihantui rasa takut dan trauma yang berkepanjangan.
Penyelidikan Kodim Terhadap Dugaan Pelanggaran Prajurit TNI
Dua personel militer yang melakukan penganiayaan teridentifikasi sebagai Sertu Ari Yusril dan Pratu Ary Risda. Keduanya memiliki hubungan keluarga sebagai kakak dan adik serta berasal dari kampung yang sama dengan korban. Sertu Ari Yusril diketahui bertugas di wilayah Kupang, sedangkan Pratu Ary Risda merupakan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Golo Lajang pada Koramil Macang Pacar di bawah naungan Kodim 1630/Manggarai Barat.
Komandan Kodim (Dandim) 1630/Manggarai Barat, Letkol Inf Budiman Manurung, menegaskan komitmen pihaknya untuk memproses kasus ini secara transparan dan akuntabel melalui mekanisme Polisi Militer. Letkol Budiman menyampaikan bahwa langkah awal berupa pengumpulan keterangan saksi, pemeriksaan korban, dan pengamanan barang bukti telah dilakukan selama beberapa hari terakhir.
“Kami di mana setiap ada kejadian perkara, proses tetap kami laksanakan seperti yang sudah kami lakukan dalam waktu dua hari ini. Kami mengambil keterangan, mengumpulkan para saksi-saksi, dan lain sebagainya. Karena semua itu adalah bagian dari konsekuensi,” ujar Letkol Budiman Manurung dalam konferensi pers di Labuan Bajo.
Menurut penjelasan resmi Kodim, perselisihan tersebut berakar dari sengketa lahan antara keluarga kedua prajurit TNI itu dan keluarga Syarif. Kericuhan bermula saat kedua oknum prajurit mendatangi lokasi dan melakukan pembongkaran serta perusakan pagar pembatas tanah. Istri korban berinisial J kemudian merekam aksi tersebut dengan telepon genggam, yang kemudian memicu emosi para pelaku hingga berujung pada pengeroyokan terhadap Syarif.
Baca juga:Letkol Budiman menyayangkan tindakan kedua anggotanya yang melakukan kekerasan fisik saat mengenakan seragam dinas. Ia menegaskan bahwa pembelaan terhadap keluarga tidak dapat dijadikan dalih untuk bertindak melanggar hukum, mengingat tugas utama aparat pertahanan adalah mengayomi dan melindungi masyarakat.
Catatan Kasus Serupa dan Penegakan Disiplin Personel
Dugaan keterlibatan aparat berseragam dalam tindak pidana kekerasan juga menjadi sorotan di wilayah Merauke, Papua Selatan. Seorang warga sipil bernama Leonardo M. Konorop (38) dilaporkan meninggal dunia di ruang ICU RSUD Merauke pada Selasa (8/9/2026) setelah sebelumnya mengalami luka parah di bagian kepala akibat dugaan penganiayaan di Jalan Brawijaya pada Kamis (3/9/2026).
Insiden maut tersebut diduga melibatkan seorang oknum prajurit TNI bersama tiga anggota Polres Merauke. Terkait perkembangan penyelidikan perkara tersebut, Wakil Kepala Kepolisian Merauke Kompol Jerry Koagouw menyatakan bahwa ketiga anggota kepolisian telah diamankan untuk pemeriksaan intensif sembari menunggu penetapan status hukum lebih lanjut berdasarkan alat bukti yang sah.
Di tengah berbagai sorotan mengenai pelanggaran disiplin oknum di daerah, Markas Besar TNI terus mengedepankan integritas kelembagaan serta pengabdian personel pada operasi kemanusiaan dan penanggulangan bencana nasional.
Pengerahan Personel Skala Besar Tangani Bencana Karhutla
Pada aspek tugas operasi selain perang, pimpinan TNI secara aktif mengerahkan kekuatan penuh untuk membantu masyarakat. Sebanyak 80.026 prajurit TNI diterjunkan ke berbagai titik rawan untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda sejumlah wilayah di Indonesia.
Baca juga:Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Muhammad Nas menjelaskan bahwa puluhan ribu personel tersebut berada di bawah kendali panglima daerah militer masing-masing guna memadamkan api dan mengantisipasi dampak lingkungan. Penugasan masif ini difokuskan di beberapa provinsi strategis yang mengalami kekeringan ekstrem.
Berikut adalah sebaran wilayah utama operasi penanganan bencana karhutla:
- Sumatra Selatan
- Riau
- Lampung
- Kalimantan Barat
- Kalimantan Tengah
- Kalimantan Selatan
Dalam menjalankan misi di lapangan, para prajurit menghadapi kendala utama berupa minimnya pasokan air di area gambut dan hutan lindung. Guna mengatasi hambatan tersebut, personel satgas berhasil mengidentifikasi dan memetakan 316 titik sumber air dari sumur bor untuk mempercepat pemadaman api secara terpadu.
Langkah tegas dalam penegakan hukum militer serta konsistensi keterlibatan personel dalam operasi penanggulangan bencana menjadi bukti komitmen institusi pertahanan untuk terus menjaga profesionalitas dan kepercayaan publik di seluruh pelosok Tanah Air.
