Sorothari – 20 Oktober 2026 | Istilah defensa y justicia kembali mencuat dalam sejumlah peristiwa hukum yang terjadi di berbagai negara, mulai dari tuntutan keadilan atas tragedi kemanusiaan di Argentina, sengketa proses hukum di Bolivia dan Meksiko, hingga kasus yang melibatkan pejabat publik di Amerika Serikat. Berbagai peristiwa tersebut menyoroti persoalan klasik dalam sistem peradilan: bagaimana upaya pembelaan dan penegakan keadilan berjalan ketika berhadapan dengan kepentingan politik, keterbatasan sumber daya, dan dugaan penyimpangan prosedur.
Salah satu sorotan datang dari Argentina. Seorang ayah korban tragedi Guachipas, yang genap 12 tahun berlalu, menyuarakan kekecewaannya karena proses hukum dinilai belum menghasilkan keadilan. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa para korban, yang disebutnya sebagai “los chicos”, telah memberikan segalanya, namun hingga kini keluarga masih menunggu kepastian hukum. Tuntutan tersebut menjadi pengingat bahwa defensa y justicia bukan sekadar frasa yuridis, melainkan harapan konkret bagi keluarga korban yang merasa negara belum hadir secara utuh.
Baca juga:Di Bolivia, Wali Kota La Paz, César Dockweiler, mengangkat persoalan berbeda namun tetap bertaut dengan tema yang sama. Ia menuding adanya perlambatan, penolakan, dan pengabaian terhadap sejumlah proses pidana yang diajukan Pemerintah Kota La Paz ke Kejaksaan. Menurut Dockweiler, dari 59 perkara yang sedang berjalan, 31 di antaranya bersifat pidana dan telah dilaporkan ke otoritas penuntutan. Kasus-kasus itu mencakup dugaan pungutan liar, pengabaian tugas, luka berat terkait longsor Kantutani, penyalahgunaan kekuasaan, hingga dugaan pengangkatan pejabat secara ilegal. Ia berharap pergantian pejabat kejaksaan dapat mengembalikan arah penyidikan dan mempercepat proses hukum.
Persoalan penegakan hukum juga mencuat di Meksiko, meski dari sudut pandang yang berbeda. Sebuah opini menyoroti kebijakan pemerintah yang dianggap melonggarkan pembatasan penangkapan ikan di Alto Golfo de California, kawasan yang menjadi habitat vaquita marina. Regulasi baru disebut mengurangi hingga 86 persen area larangan penggunaan jaring insang. Kritik pun muncul karena kebijakan itu dinilai mengorbankan kelestarian spesies yang populasinya diperkirakan tinggal 7 hingga 10 individu berdasarkan pemantauan 2025. Isu ini memperlihatkan bahwa defensa y justicia tidak hanya berbicara tentang manusia, tetapi juga tentang keadilan ekologis dan tanggung jawab negara terhadap makhluk hidup yang paling rentan.
Di Amerika Serikat, kasus yang menimpa anggota Kongres Ilhan Omar menambah daftar panjang persoalan hukum yang menyita perhatian. Tim kuasa hukum Omar mengirim surat kepada Departemen Kehakiman yang mempertanyakan keabsahan penggeledahan rumahnya. Mereka menilai penggeledahan tidak berdasar dan tidak sah, serta meminta pengembalian barang sitaan seperti ponsel dan paspor. Menurut laporan, penyelidikan tersebut bertujuan mengumpulkan bukti untuk mencabut kewarganegaraan Omar dan, pada akhirnya, mendeportasinya. Pengacara juga menyoroti dugaan pelanggaran prosedur, termasuk tidak diberitahukannya penasihat hukum DPR sebelum penggeledahan dan tidak diserahkannya salinan perintah pengadilan kepada Omar maupun timnya.
Baca juga:Sementara itu, di Chihuahua, Meksiko, tim pembela mantan Jaksa César Jáuregui Moreno berhasil menunda sidang yang semula dijadwalkan pada 17 Oktober. Penasihat hukum Héctor Villasana Ramírez mengungkapkan bahwa berkas penyidikan yang mencapai sekitar 12 jilid beserta delapan memori digital baru diterima beberapa jam sebelum sidang, sehingga menyulitkan penyusunan pembelaan. Hakim kontrol Luis Alberto Simental menyetujui penundaan, dan sidang dijadwalkan kembali pada 18 Oktober pukul 09.30. Jáuregui tetap ditahan hingga proses hukum berlanjut. Tuduhan terhadapnya mencakup dugaan praktik ilegal dalam pelayanan publik dan persekongkolan, yang dikaitkan dengan keterlibatan dalam operasi antinarkotika bersama agen Amerika Serikat.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa tema defensa y justicia hadir dalam beragam wajah: dari ruang pengadilan, jalanan, hingga kebijakan publik. Di Argentina, tuntutan keadilan datang dari keluarga korban yang merasa dilupakan. Di Bolivia, pemerintah daerah berupaya memastikan laporan pidananya tidak berhenti di tengah jalan. Di Meksiko, kritik diarahkan pada kebijakan yang dinilai mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Di Amerika Serikat, sorotan tertuju pada prosedur hukum yang dianggap menyimpang. Sementara di Chihuahua, persoalan teknis seperti keterlambatan penyerahan berkas menjadi batu sandungan bagi proses peradilan yang adil.
Dalam konteks yang lebih luas, berbagai kasus tersebut menggambarkan bahwa keadilan bukanlah hasil otomatis dari keberadaan lembaga peradilan. Ia memerlukan transparansi, kepatuhan pada prosedur, serta keberanian untuk mengoreksi diri ketika terjadi penyimpangan. Tuntutan agar proses hukum berjalan cepat, adil, dan bebas dari tekanan politik terus bergema, baik di negara maju maupun berkembang.
Baca juga:Hingga saat ini, perkembangan terbaru masih terus berlangsung. Di Bolivia, pergantian pejabat kejaksaan menjadi harapan baru bagi percepatan penanganan perkara. Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman belum memberikan tanggapan resmi atas surat tim kuasa hukum Ilhan Omar. Sementara di Chihuahua, sidang lanjutan akan menjadi momen krusial untuk menguji kesiapan penyidik dan kualitas pembelaan. Semua mata akan tertuju pada bagaimana prinsip defensa y justicia diterjemahkan menjadi keputusan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.
