Sorothari – 09 November 2026 | AKTIVIS prodemokrasi Hong Kong, Joshua Wong, kembali dijatuhi hukuman penjara selama 10 tahun oleh Pengadilan Tinggi Hong Kong pada Kamis, 5 November 2026. Vonis ini merupakan yang terberat dalam karier politiknya dan membuatnya harus menghabiskan sebagian besar usia paruh baya di balik jeruji besi. Wong, yang genap berusia 30 tahun pada bulan lalu, dinyatakan bersalah atas tuduhan bersekongkol dengan pihak asing untuk membahayakan keamanan nasional berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional (NSL) yang diberlakukan Beijing pada 2020.
Dalam persidangan yang dipenuhi pengunjung, Hakim William Tam menyatakan bahwa hukuman tersebut harus mencerminkan tingkat keseriusan pelanggaran yang dilakukan. Meski demikian, vonis 10 tahun masih lebih ringan dibandingkan ancaman hukuman maksimal, yaitu penjara seumur hidup. “Hukuman harus sepadan dengan beratnya kejahatan,” kata Tam, seperti dikutip Reuters. Ia menambahkan bahwa pengadilan juga perlu menyampaikan kecaman masyarakat terhadap rencana dan tindakan terdakwa bersama pihak lain untuk bersekongkol dengan kekuatan asing atau unsur eksternal guna membahayakan keamanan nasional.
Baca juga:Joshua Wong sebelumnya telah menjalani hukuman penjara hampir lima tahun atas kasus subversi dan dijadwalkan bebas pada Januari 2027. Namun, vonis terbaru ini memperpanjang masa hukumannya hingga akhir 2036. Dalam persidangan, Wong mengaku bersalah atas dakwaan baru tersebut pada September 2026. Hakim memutuskan bahwa dua bulan dan dua hari dari hukuman 10 tahun yang baru dijatuhkan akan dijalani bersamaan dengan masa hukuman sebelumnya.
Wong dituduh bekerja sama dengan aktivis Nathan Law, yang kini hidup dalam pengasingan, serta sejumlah pihak lain untuk meminta negara, organisasi, maupun individu di luar China menjatuhkan sanksi, melakukan blokade, atau mengambil tindakan lain yang dianggap merugikan pemerintah. Tuduhan ini muncul pada tahun 2020, saat Hong Kong dilanda gelombang demonstrasi prodemokrasi besar yang menentang semakin kuatnya kendali Beijing atas wilayah bekas koloni Inggris tersebut.
Penerapan Undang-Undang Keamanan Nasional pada 2020 menuai kritik dari berbagai organisasi hak asasi manusia internasional dan sejumlah negara Barat. Mereka menilai undang-undang tersebut telah membungkam suara-suara yang menentang pemerintah dan membuat kritik terhadap kebijakan Beijing menjadi berisiko. Namun, pihak berwenang Hong Kong dan China membantah tudingan tersebut. Mereka menyatakan bahwa aturan itu diperlukan untuk menjaga stabilitas dan telah membantu memulihkan ketertiban setelah aksi protes yang terkadang berujung ricuh.
Baca juga:Kasus Joshua Wong menjadi salah satu perkara keamanan nasional yang paling mendapat perhatian internasional. Sebelumnya, pada Februari 2026, taipan media Jimmy Lai, salah satu pengkritik paling vokal pemerintah China di Hong Kong, juga dijatuhi hukuman 20 tahun penjara atas tuduhan berkolusi dengan kekuatan asing dan melakukan penghasutan. Putusan tersebut memicu kritik dari dunia internasional.
Dalam sidang pembacaan vonis, Wong hadir mengenakan kemeja lengan panjang berwarna biru tua, celana khaki, dan kacamata berbingkai hitam. Tubuhnya terlihat lebih kurus dibandingkan penampilannya di hadapan publik sebelumnya. Ia beberapa kali menganggukkan kepala untuk menyapa para pengunjung yang memenuhi ruang sidang. Sesekali, ia mencatat ketika hakim membacakan pertimbangan putusan. Di luar gedung pengadilan, puluhan warga telah berkumpul sejak pagi. Mereka mengantre berjam-jam dengan harapan mendapatkan tempat duduk untuk menyaksikan persidangan. Kehadiran polisi dalam jumlah besar turut terlihat di sekitar lokasi.
Perjalanan aktivisme Joshua Wong dimulai sejak ia masih remaja. Ia menjadi ikon gerakan prodemokrasi Hong Kong dan pertama kali dipenjara pada usia 23 tahun. Hingga kini, ia telah menghabiskan enam tahun terakhir di penjara akibat berbagai aktivitas politiknya. Vonis 10 tahun ini menandai babak baru dalam sejarah penegakan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong, yang terus menjadi sorotan dunia internasional. Sejumlah organisasi hak asasi manusia menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendesak pembebasan para aktivis yang dianggap sebagai tahanan politik.
Baca juga:
