Sorothari – 25 Oktober 2026 | Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan BI rate atau suku bunga acuan di level 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 20–21 Oktober 2026. Keputusan ini diambil di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, meski BI menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,00% dan mempertahankan Lending Facility di 6,50%. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat stabilitas moneter dan menjaga daya tarik aset keuangan domestik.
Keputusan BI itu langsung menuai respons dari kalangan ekonom. Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai peluang BI untuk memangkas suku bunga acuan semakin kecil. Menurutnya, keputusan BI mempertahankan suku bunga selama dua bulan terakhir mencerminkan masih kuatnya ketidakpastian yang memengaruhi arah kebijakan moneter domestik.
Baca juga:“Probability untuk memangkas itu relatif cukup kecil. Jadi, potensi ataupun probability ke depannya adalah pertama menahan suku bunga, atau dengan menaikkan suku bunganya,” ujar Josua dalam acara Wealth Wisdom 2026 Permata Bank di Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Josua juga menyoroti arah kebijakan moneter global yang cenderung tetap ketat. Ia menyebut situasi ini sebagai higher for longer, yang menunjukkan bahwa suku bunga tinggi berpotensi bertahan lebih lama, bahkan kenaikan suku bunga yang terjadi pada tahun ini masih berpeluang berlanjut hingga awal tahun depan. “Sehingga kami melihat bahwa kecenderungan ataupun probability untuk pengetatan kebijakan moneter itu masih tetap terbuka ke depannya,” katanya.
Lebih lanjut, Josua menyoroti stabilitas nilai tukar rupiah dan biaya pendanaan atau cost of fund sebagai faktor yang perlu dicermati dalam menentukan arah suku bunga ke depan. Menurutnya, tekanan pada kedua aspek tersebut dapat memengaruhi keputusan BI dalam merespons perkembangan ekonomi domestik maupun global. Ia bahkan memperkirakan BI rate berpotensi naik lagi hingga akhir 2027. “Stabilitas nilai tukar dan juga cost of fund ataupun cost of pembiayaan ini masih menjadi faktor yang perlu kita cermati, dan di mana kami memperkirakan BI rate hingga akhir tahun 2027 itu di kisaran 6%,” ujar Josua.
Kendati demikian, Josua menilai nilai fundamental rupiah masih berada dalam kisaran Rp 17.800–Rp 18.000 per dolar Amerika Serikat (AS). Di sisi lain, ia mengakui proyeksi pertumbuhan ekonomi masih berada di bawah target pemerintah. Namun, peluang akselerasi pertumbuhan ekonomi masih terbuka, sehingga prospek perekonomian domestik tetap perlu dilihat dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan perkembangan ke depan.
Bauran Kebijakan BI: Turunkan GWM hingga Insentif Swap
Selain mempertahankan BI rate, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial untuk menjaga likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit ke sektor riil. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menurunkan Giro Wajib Minimum (GWM) perbankan secara bertahap melalui perubahan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM).
Gubernur BI, Destry Damayanti, menjelaskan bahwa penyesuaian GWM dilakukan untuk memperkuat likuiditas rupiah di perbankan sekaligus mendorong pembiayaan bagi sektor riil di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi. “Kebijakan ini diharapkan dapat memperkuat likuiditas rupiah di perbankan sekaligus mendorong pembiayaan bagi sektor riil di tengah tekanan eksternal yang masih tinggi,” kata Destry.
Baca juga:Dalam kebijakan teranyar tersebut, GWM rata-rata bank umum konvensional (BUK) diturunkan dari 9% menjadi 7%. Sementara itu, GWM rata-rata bank umum syariah (BUS) dan unit usaha syariah (UUS) dipangkas dari 7,5% menjadi 5,5%. Penurunan GWM dilakukan secara bertahap. Untuk BUK, GWM rata-rata diturunkan menjadi 8% mulai 1 November 2026 dan kembali turun menjadi 7% mulai 1 Desember 2026. Adapun GWM rata-rata BUS dan UUS diturunkan menjadi 6,5% mulai 1 November 2026, kemudian menjadi 5,5% mulai 1 Desember 2026.
Selain menyesuaikan GWM, BI melanjutkan insentif untuk instrumen swap beli lindung nilai konvensional kepada BI dalam rangka transaksi underlying pendanaan luar negeri. Transaksi tersebut mencakup arus masuk investasi portofolio (portfolio inflows), pinjaman luar negeri oleh bank, dan investasi langsung asing (foreign direct investment/FDI). Insentif diberikan melalui pengurangan premi sebesar 15% untuk tenor tiga bulan, 20% untuk tenor enam bulan, dan 25% untuk tenor 12 bulan.
BI juga memperkuat kebijakan insentif untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Lindung Nilai kepada Bank Indonesia guna menarik aliran masuk modal asing dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah tersebut sekaligus ditujukan untuk mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar valuta asing (PUVA). Selain itu, BI memperpanjang pelonggaran rasio Loan to Value (LTV) atau Financing to Value (FTV) untuk properti hingga 31 Desember 2027.
Arah kebijakan moneter BI tetap berfokus pada stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah tekanan eksternal yang masih kuat, sekaligus menjaga inflasi agar tetap berada dalam sasaran 2,5% plus minus 1% pada 2026 dan 2027. Bank sentral juga membuka ruang untuk melakukan penyesuaian kebijakan yang diperlukan guna menjaga stabilitas perekonomian dan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia. Di sisi lain, BI tetap mengarahkan kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran untuk menopang momentum pertumbuhan ekonomi nasional.
Respons Pasar: IHSG Melemah, Investor Asing Masih Melirik
Keputusan BI tersebut turut memengaruhi pergerakan pasar saham domestik. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia dibuka melemah 80 poin atau 1,51% ke level 5.247 pada Kamis (22/10/2026) pagi. IHSG bergerak di kisaran 5.185–5.350 pada awal perdagangan. Sebanyak 1,22 miliar saham berpindah tangan dengan nilai transaksi Rp 582,44 miliar (US$32,27 juta) dan 76.140 transaksi tercatat. Saham yang turun mendominasi pasar, dengan 519 saham melemah, 54 saham naik, dan 106 saham stagnan.
Meski pembukaan pasar lemah, minat investor global terhadap saham Indonesia masih terlihat. Menurut riset Pluang, exchange-traded fund (ETF) iShares MSCI Indonesia (EIDO) yang diperdagangkan di Wall Street naik sekitar 2% setelah pidato Presiden Prabowo Subianto, dan kenaikan itu bertahan pada perdagangan setelah jam bursa. “Kinerja tersebut menunjukkan investor global tidak menafsirkan pernyataan Prabowo sebagai sinyal negatif, terutama setelah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan kembali bahwa reformasi pasar modal akan berlanjut dan target Indonesia untuk mempertahankan status pasar berkembang tetap tidak berubah,” kata Pluang Research dalam laporannya, Kamis (22/10/2026).
Baca juga:Sekitar 48% dari portofolio EIDO terdiri dari saham bank-bank besar Indonesia, termasuk Bank Central Asia (BBCA), Bank Mandiri (BMRI), Bank Negara Indonesia (BBNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BBRI). Pluang Research menilai valuasi bank-bank tersebut menjadi menarik setelah koreksi pasar yang tajam, sementara bank-bank BUMN masih menawarkan imbal hasil dividen dua digit. Keempat bank itu juga memiliki rekam jejak pembayaran dividen yang konsisten. “Investor dapat memperoleh eksposur baik dengan membeli saham bank secara langsung di Bursa Efek Indonesia atau melalui EIDO, yang memberikan eksposur terhadap saham Indonesia dalam dolar AS. Namun, satu hari kenaikan tidak menandakan pemulihan yang berkelanjutan dan volatilitas dapat berlanjut hingga ada kejelasan lebih lanjut dari MSCI,” ujar Pluang Research.
Sementara itu, Phintraco Sekuritas menilai keputusan BI mempertahankan BI rate di 5,75% dan Lending Facility di 6,5% berada di luar ekspektasi pasar. Bank sentral menaikkan suku bunga Deposit Facility sebesar 25 basis poin menjadi 5,00%. Keputusan itu disertai dengan peningkatan insentif untuk instrumen DNDF guna menarik aliran modal asing dan menjaga stabilitas rupiah.
Dengan keputusan ini, BI rate tetap menjadi acuan penting bagi pasar keuangan domestik. Ke depan, arah kebijakan suku bunga akan sangat bergantung pada perkembangan tekanan eksternal, stabilitas nilai tukar rupiah, serta biaya pendanaan perbankan. Bank Indonesia menyatakan akan terus mencermati dinamika global dan domestik untuk menjaga stabilitas perekonomian.
