Sorothari – 01 September 2026 | Dunia kini dihadapkan pada ancaman krisis energi yang kian kompleks menyusul memanasnya konflik geopolitik di Timur Tengah, lonjakan konsumsi daya pusat data kecerdasan buatan, serta kendala emisi dari ketergantungan pembangkit fosil. Ketegangan militer antara Amerika Serikat dan Iran yang kembali memuncak di kawasan Selat Hormuz langsung memukul pasar minyak mentah internasional dan memicu kekhawatiran disrupsi pasokan bahan bakar global.
Harga minyak mentah dunia melonjak tajam setelah pertempuran terbuka kembali pecah. Mengutip data perdagangan, minyak mentah Brent untuk kontrak pengiriman September terangkat 2,7 persen ke level US$ 90,49 per barel, sementara patokan West Texas Intermediate (WTI) asal Amerika Serikat naik 2,8 persen menuju posisi US$ 85,76 per barel. Kenaikan tajam tersebut dipicu aksi militer AS yang menggempur fasilitas peluncur roket milik Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Pulau Larak.
Baca juga:Juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Angkatan Laut Tim Hawkins, mengonfirmasi serangan udara tersebut dan menyatakan bahwa pasukan Iran tengah bersiap meluncurkan persenjataan ranjau laut ke jalur pelayaran strategis Selat Hormuz. Pihak Teheran melaporkan jatuhnya korban tewas dan luka-luka di pihak militernya, serta membalas aksi tersebut dengan menembakkan proyektil ke pangkalan militer AS di Yordania. Eskalasi kian memanas setelah Presiden AS Donald Trump memperluas ancaman militer hingga ke Pulau Kharg.
Beban Finansial Perang dan Krisis Energi Asia
Konflik bersenjata antara AS dan Iran yang telah memasuki bulan keenam kini berada pada titik jalan buntu tanpa adanya pemenang mutlak. Kendati rangkaian serangan udara sejak akhir Februari lalu berhasil menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, kekuatan pertahanan Teheran dinilai belum lumpuh sepenuhnya. Di sisi lain, pembengkakan anggaran perang Pentagon yang melampaui US$ 100 miliar mulai memicu polemik domestik di Washington, yang turut menekan elektabilitas Donald Trump hingga ke angka 33 persen.
Penutupan jalur logistik maritim di Selat Hormuz secara langsung memicu dampak krisis energi yang dirasakan paling berat oleh negara-negara konsumen di kawasan Asia. Kenaikan harga bahan bakar impor berisiko menekan stabilitas makroekonomi kawasan dan mengerek laju inflasi.
Tuntutan Daya Komputasi AI dan Dilema Emisi
Di belahan dunia lain, kelangkaan pasokan listrik juga menghantam sektor teknologi mutakhir. Pesatnya ekspansi infrastruktur kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) memaksa perusahaan raksasa teknologi seperti Microsoft, Google, Meta, Amazon, dan OpenAI mencari pasokan listrik mandiri guna menghindari antrean panjang interkoneksi jaringan publik. Keterbatasan kapasitas pabrikan turbin gas dunia, seperti GE Vernova yang pesanannya telah habis hingga 2030, mendorong langkah agresif pelaku industri.
Baca juga:SpaceX di bawah pimpinan Elon Musk merespons situasi tersebut dengan membangun fasilitas pengecoran mandiri di Bastrop, Texas. Fasilitas ini memproduksi komponen turbin gas berteknologi tinggi berupa bilah logam tahan suhu ekstrem 3.000 hingga 3.600 derajat Fahrenheit menggunakan metode single-crystal casting. Musk menegaskan produksi internal ini dapat memangkas waktu tunggu pengadaan turbin hingga 18 bulan demi menyokong komputasi AI, sembari terus membangun kapasitas manufaktur panel surya 100 gigawatt per tahun bersama Tesla.
Kendati demikian, penggunaan turbin gas alam di dekat data center memicu protes lingkungan. Pusat data Colossus milik SpaceXAI di Memphis, misalnya, menghadapi gugatan hukum dan kritik dari organisasi hak sipil NAACP karena dinilai mengoperasikan puluhan turbin gas tanpa izin resmi dan minim pengendalian polusi udara.
Urgensi Transisi Energi dan Kedaulatan Berkelanjutan
Isu lingkungan akibat ketergantungan energi fosil juga menjadi sorotan serius di dalam negeri. Di Kalimantan, polusi emisi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara, seperti PLTU Asam Asam dan PLTU Tanjung Power Indonesia (TPI) Tabalong, dinilai memperparah dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan mencatat sekitar 37 ribu titik panas sepanjang Agustus, yang memicu status siaga darurat di tujuh kabupaten/kota serta meningkatkan penderita Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).
Organisasi masyarakat sipil CERAH menegaskan percampuran asap karhutla dengan emisi cerobong PLTU melipatgandakan konsentrasi partikulat halus PM2,5. Kondisi ini mendesak pemerintah untuk segera mengalihkan pembiayaan sektor energi fosil menuju pembangkit ramah lingkungan.
Baca juga:Merespons dinamika tersebut, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendorong langkah konkret penguatan kedaulatan energi nasional. Ia mengajak jajaran Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031, di bawah kepemimpinan Rais Aam KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum KH Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin), untuk berkolaborasi mempercepat transisi energi bersih melalui program dakwah ekologis.
Menurut Eddy, jaringan pesantren dan komunitas NU memiliki posisi strategis untuk menjadi percontohan pesantren hijau mandiri energi melalui implementasi panel surya, efisiensi konsumsi daya, serta pengelolaan sampah terpadu. Kolaborasi berbasis keumatan ini dipandang krusial guna memperkuat ketahanan nasional dan memitigasi potensi krisis energi di masa depan sejalan dengan visi kemandirian energi nasional.
