Sorothari – 16 Juli 2026 | Jakarta – Para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan ultimatum kepada Badan Gizi Nasional (BGN) berupa ancaman akan menyegel seluruh dapur MBG di Indonesia mulai 17 Agustus 2026. Langkah ini ditempuh apabila tuntutan mereka terkait kesetaraan kemitraan tidak segera dipenuhi. Ancaman tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa, 14 Juli 2026.
Ketua Umum Asosiasi Mitra BGN Indonesia, Syawaludin, yang akrab disapa Aweng, menyatakan bahwa pihaknya siap melakukan mogok nasional dengan menggembok dapur-dapur penyelenggara program. “Kami akan lakukan gembok nasional, gembok dapur secara nasional,” ujarnya di hadapan anggota dewan. Menurut Syawaludin, posisi mitra selama ini tidak sejajar dengan BGN. Mitra hanya bertindak sebagai penyedia modal dan infrastruktur dapur, sementara pengelolaan penuh di dalam dapur diatur oleh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG). Ketika terjadi masalah seperti kasus keracunan, sanksi justru dijatuhkan kepada mitra, bukan kepada SPPG yang menjalankan operasional.
Baca juga:“Ini soal kemitraan yang tidak sejajar. Ini soal kemitraan yang tidak adil antara kami mitra dengan Badan Gizi Nasional,” kata Syawaludin. Ia menegaskan bahwa BGN hanya memiliki program, sedangkan mitra yang memiliki fasilitas dan menjalankan program. Akibatnya, ketika ada persoalan, mitra selalu menjadi pihak yang disalahkan. “Ada keracunan, mitra yang dianggap salah,” tambahnya.
Ancaman Mogok Nasional dan Tuntutan Mitra
Ancaman mogok nasional tersebut disuarakan setelah mitra merasa tidak mendapatkan keadilan dalam kemitraan. Syawaludin meminta agar kemitraan didudukkan setara dan BGN menjalankan ketentuan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis. Aturan itu mengatur batasan jumlah penerima manfaat dan estimasi kebutuhan dapur di daerah terpencil.
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani mengaku khawatir dengan ancaman tersebut. Menurutnya, jika mogok nasional benar-benar terjadi, layanan MBG kepada masyarakat bisa lumpuh. “Kalau tadi sampai ada pernyataan kita akan mogok nasional, kok saya rasanya khawatir ya. Kenapa? Karena kalau kemudian ini dilakukan, melakukan mogok nasional, berarti kita bisa katakan program BGN ini tidak dapat dijalankan,” ujar Netty dalam keterangan pers, Rabu (15/7/2026).
Ia meminta pemerintah dan BGN segera mencari solusi yang adil bagi semua pihak, termasuk para mitra yang telah berinvestasi besar. Netty menegaskan dukungan Fraksi PKS terhadap lahirnya regulasi yang memberikan kepastian hukum dan melindungi mitra. “Saya secara pribadi dan atas nama Fraksi PKS, hari ini mendukung dan mendorong setiap regulasi agar penyedia tahap awal tidak dikorbankan,” katanya.
Baca juga:Respon Menteri UMKM
Sementara itu, Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memberikan tanggapan atas keluhan mitra. Ia menyebut bahwa pengelolaan dapur MBG memang diberikan kepada usaha menengah karena membutuhkan modal besar, berkisar Rp1,5 miliar hingga Rp3 miliar. Menurut Maman, usaha mikro dan kecil tidak mampu secara permodalan untuk mengelola dapur, namun mereka tetap dilibatkan dalam rantai pasok sebagai pemasok bahan baku.
“Oh enggak. Makanya dibukalah ekosistem, diberikan kesempatan kepada usaha mikro dan kecil untuk mereka bisa ikut berpartisipasi. Seperti apa? Supplier-supplier beberapa produk-produk. Dari bumbu dapur, ada juga yang jualan telur, ayam, sayur, dan lain-lain,” jelas Maman dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Rabu (15/7/2026).
Pernyataan Maman tersebut tidak sepenuhnya meredakan kekhawatiran mitra. Syawaludin menekankan bahwa permasalahan utama bukan hanya soal modal, melainkan ketidaksetaraan dalam pengambilan keputusan dan pembagian risiko. Mitra merasa menjadi pihak yang paling dirugikan ketika terjadi penghentian kerja sama sepihak atau insiden di lapangan.
Asosiasi Pengusaha dan Pengelola Dapur Makan Bergizi Gratis Indonesia (APPMBGGI) juga menyuarakan hal serupa. Ketua Umum APPMBGI, Abdul Rivai Ras, mendorong BGN untuk memperkuat mekanisme konsultasi dengan mitra sebelum menetapkan kebijakan strategis. Ia menilai pelibatan mitra sejak perumusan kebijakan penting untuk mempertimbangkan kesiapan implementasi dan keberlangsungan rantai pasok.
Baca juga:“Pelibatan mitra sejak tahap perumusan kebijakan bukan dimaksudkan untuk mengurangi kewenangan pemerintah, melainkan agar setiap keputusan yang diambil mempertimbangkan aspek implementasi, kesiapan operasional, keberlangsungan rantai pasok, serta dampaknya terhadap jutaan masyarakat yang menggantungkan aktivitas ekonominya pada ekosistem Program MBG,” ujar Abdul dalam keterangan tertulis, Rabu (15/7/2026).
APPMBGI juga mengusulkan kepastian waktu dalam proses verifikasi dan operasionalisasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah memenuhi persyaratan. Selain itu, mereka meminta forum konsultasi rutin, evaluasi bersama, penyusunan standar operasional yang konsisten, serta sistem komunikasi yang lebih responsif terhadap persoalan di daerah.
Hingga saat ini, BGN belum memberikan tanggapan resmi terhadap ultimatum dan ancaman mogok tersebut. Sementara itu, para mitra terus mendesak agar tuntutan mereka dipenuhi. Jika tidak, aksi segel dapur secara nasional akan dimulai pada 17 Agustus 2026, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Langkah ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola program MBG demi keberlanjutan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.
