Sorothari – 25 Oktober 2026 | Defisit menjadi isu yang mencuat dalam berbagai sektor di Indonesia pada 2026. Mulai dari defisit APBN yang diproyeksikan tetap di bawah 3 persen, defisit anggaran daerah di Pontianak, defisit tenaga dokter spesialis, hingga defisit pangan di Sumatera Utara. Sementara itu, defisit keuangan BPJS Kesehatan dari peserta asal Tiongkok juga menjadi sorotan di Korea Selatan. Berbagai defisit ini menunjukkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal, layanan kesehatan, dan ketahanan pangan.
Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan hal ini dalam pertemuan dengan Presiden Grup Bank Dunia Ajay Banga di Bangkok, Thailand. “Satu-satunya mata uang yang kami miliki adalah kredibilitas. Karena itu, kami ingin menjaga kredibilitas kami dan menegaskan kembali komitmen terhadap defisit anggaran 3 persen serta rasio utang 60 persen terhadap PDB,” kata Suahasil. Menurutnya, disiplin fiskal penting untuk menjaga kepercayaan investor dan keberlanjutan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan Presiden Prabowo Subianto, seperti ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, UMKM, dan hilirisasi sumber daya alam.
Baca juga:Guru Besar Ekonomi Moneter Universitas Airlangga, Rahma Gafmi, menilai disiplin menjaga defisit di bawah 3 persen krusial untuk mempertahankan kepercayaan pasar keuangan. “Tantangan tekanan fiskal saat ini yaitu yang paling krusial ruang gerak yang menyempit. Sebagian besar komponen APBN diikat oleh belanja wajib pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar dan pos rutin birokrasi yang tidak mudah dipotong dalam jangka pendek,” ujarnya. Pemerintah juga mewaspadai tekanan geopolitik, fragmentasi perdagangan, volatilitas pasar, dan kenaikan suku bunga global.
Di tingkat daerah, Pemerintah Kota Pontianak memperkirakan defisit anggaran mencapai Rp43,304 miliar dalam Rancangan APBD 2027. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono menyampaikan hal ini dalam pidato pengantar Raperda APBD 2027 di DPRD Pontianak, Jumat (23/10/2026). “Karena ada pengurangan dan penyesuaian transfer, beberapa program yang sebelumnya sudah kita rencanakan kemungkinan harus ditunda atau dilaksanakan secara bertahap,” katanya. Meski defisit membayangi, volume RAPBD 2027 meningkat menjadi Rp2,188 triliun atau naik 4,58 persen dibanding APBD 2026. Pendapatan daerah diproyeksikan Rp2,113 triliun, sementara belanja direncanakan Rp2,160 triliun. Edi menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Di sektor kesehatan, Kementerian Kesehatan mencatat defisit tenaga dokter spesialis mencapai 55.192 orang per 21 Oktober 2026. Sebanyak 93 persen wilayah di Indonesia masih kekurangan dokter spesialis. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa dari 66 RSUD yang dibangun melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC), baru 51 persen yang memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap. “Masalah kita ada pada jumlah dokter spesialis. Dari 66 RSUD PHTC yang sedang dibangun, yang memiliki kelengkapan dokter spesialis baru mencapai 51 persen. Karena itu, Kemenkes berupaya mengisi kekurangan tersebut,” ujar Budi. Untuk mengatasinya, Kemenkes memperluas pendidikan dokter spesialis melalui program Hospital-Based atau RSPPU. Sejak 2024, program ini telah memiliki 221 peserta didik dalam empat angkatan, dan pada 2026 dikembangkan 55 program studi di 52 rumah sakit.
Baca juga:Sementara itu, di Sumatera Utara, produksi beras pada Oktober 2026 mencapai 144.066 ton, melampaui kebutuhan bulanan 116.433 ton, sehingga surplus 27.633 ton. Namun, defisit terjadi pada bawang merah dengan kekurangan sekitar 2.047 ton. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Sumut Fariz Haholongan Hutagalung menyampaikan hal ini dalam temu pers di Medan, Jumat (23/10/2026). “Kebutuhan beras Oktober sebesar 116.433 ton. Produksi beras sekitar 144.066 ton,” kata Fariz. Produksi cabai merah dan cabai rawit juga melampaui kebutuhan, begitu pula daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam ras. Untuk meningkatkan produktivitas, Pemprov Sumut menjalankan Program Strategis Daerah (PSD) melalui pengembangan kawasan pertanian terpadu.
Di Korea Selatan, neraca keuangan jaminan kesehatan bagi peserta asing pada 2025 mencatat surplus 1,0128 triliun won untuk pertama kalinya. Namun, keuangan untuk pemegang kewarganegaraan Tiongkok justru defisit 40,9 miliar won. Peserta asal Vietnam dan Nepal mencatat surplus masing-masing 160,1 miliar won dan 126,2 miliar won. Defisit dari peserta Tiongkok ini memunculkan kembali tuntutan penerapan prinsip resiprositas. Pemerintah Korea Selatan fokus pada penguatan syarat tinggal, verifikasi kualifikasi dan dokumen, serta manajemen tunggakan. Kritik muncul karena perbedaan sistem jaminan kesehatan antarnegara membuat penerapan prinsip resiprositas secara seragam sulit dilakukan.
Berbagai defisit ini menunjukkan perlunya pengelolaan yang hati-hati dan terukur. Pemerintah terus berupaya menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap aktivitas ekonomi dan ketersediaan penyangga fiskal. Di sisi lain, defisit di sektor kesehatan dan pangan memerlukan intervensi kebijakan yang tepat sasaran. Masyarakat diharapkan tetap waspada terhadap dampak dari defisit tersebut, sementara pemerintah terus melakukan perbaikan sistem dan verifikasi untuk mengurangi titik buta administrasi.
Baca juga:
