Sorothari – 24 Oktober 2026 | Belanja negara menjadi sorotan utama pemerintah menjelang akhir 2026. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) resmi memulai Kick Off Konsolidasi Pengadaan Nasional 2026–2027 untuk memastikan belanja pemerintah senilai Rp937 triliun memberikan manfaat maksimal. Langkah ini diambil guna mengakselerasi program prioritas nasional, khususnya di sektor infrastruktur dan digital. Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan melalui evaluasi serta efisiensi anggaran.
Kepala LKPP Sarah Sadiqa menekankan bahwa keberhasilan pengadaan barang dan jasa tidak lagi diukur sekadar dari kepatuhan prosedur atau tuntasnya proyek. “Kita tidak sekadar menggabungkan paket atau mengejar harga terendah, melainkan membangun strategi belanja yang lebih cerdas (smart procurement) dengan mendorong keputusan pengadaan berbasis kebutuhan, informasi pasar, dan hasil yang hendak dicapai,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Kamis (22/10/2026). Menurut Sarah, perhatian pemerintah kini juga mencakup keberlanjutan fungsi dan kualitas layanan yang diberikan, bukan hanya kepemilikan barang semata.
Baca juga:Melalui metode konsolidasi, LKPP menggabungkan kebutuhan barang dan jasa sejenis atau yang dibutuhkan secara berulang dari berbagai Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah (K/L/PD). Pola belanja terpusat ini memungkinkan pemerintah memperoleh harga yang jauh lebih efisien serta menjamin kepastian pasokan barang di lapangan. Strategi ini menjadi kunci dalam mengawal belanja negara agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan pemborosan.
Fokus Infrastruktur dan Digital
Di sektor infrastruktur, konsolidasi pengadaan difokuskan pada penyediaan kawasan hunian layak bagi masyarakat. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa pembangunan rumah tidak boleh setengah-setengah dan harus terintegrasi langsung dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang berfungsi baik. “Konsolidasi kebutuhan hunian yang sejenis di berbagai program atau lokasi berpeluang meningkatkan standardisasi hasil, skala ekonomi, dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Pelaksanaannya tetap dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah, kapasitas pengembang, dan persaingan usaha yang sehat,” ungkap Maruarar.
Sementara di sektor digital, konsolidasi diawali dari penataan penyediaan jasa internet (Internet Service Provider/ISP) pemerintah agar harga dan kualitas layanan tidak lagi timpang antarwilayah. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Mira Tayyiba, menjelaskan bahwa kebutuhan ISP yang tersebar dengan spesifikasi, bandwidth, hingga tarif yang beragam selama ini berpotensi menimbulkan pemborosan dan ketidakstabilan kualitas layanan. “Melalui konsolidasi, kita menyelaraskan standar teknologi, memastikan interoperabilitas, dan membangun visibilitas yang lebih baik atas sistem elektronik dan layanan digital yang digunakan oleh pemerintah. Komdigi mendukung penuh langkah LKPP dalam mendorong konsolidasi pengadaan kebutuhan digital pemerintah,” ujar Mira.
Evaluasi dan Efisiensi Anggaran
Di sisi lain, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan pemerintah akan terus menjaga stabilitas perekonomian sekaligus mendorong pertumbuhan hingga akhir 2026. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menelaah pelaksanaan APBN serta melakukan efisiensi anggaran belanja. “Kami melaporkan kepada presiden kondisi ekonomi makro masih sangat resilien, kondisi transaksi di masyarakat juga masih sangat resilient, jadi kita akan terus menjaga stabilitas ke depan dan tetap mendorong pertumbuhan,” ujarnya, dikutip pada Rabu (21/10/2026).
Suahasil menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan akan memastikan pelaksanaan APBN tetap optimal melalui evaluasi belanja pada sisa tahun anggaran 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan belanja negara digunakan secara tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan program, serta tidak menimbulkan pemborosan. “Khusus tentang pelaksanaan APBN, di dalam sisa tahun 2026 ini, Kementerian Keuangan akan terus melakukan penelaahan dan efisiensi anggaran,” ucapnya. Menurut Suahasil, penelaahan dan efisiensi anggaran merupakan kegiatan rutin tahunan untuk memastikan APBN berjalan optimal. Efisiensi tidak sekadar memangkas anggaran, tetapi juga memastikan belanja pemerintah menghasilkan keluaran yang signifikan bagi perekonomian.
Baca juga:Suahasil memperkirakan belanja negara akan mencapai Rp1.300 triliun pada kuartal IV/2026. Hingga 30 September 2026, realisasi belanja negara tercatat sebesar Rp2.660,5 triliun atau 69,2% dari pagu APBN 2026 senilai Rp3.842,7 triliun. Ia menambahkan bahwa belanja pemerintah pada kuartal IV/2026 diharapkan turut mendorong aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk melalui penyediaan layanan publik dan pelaksanaan program perlindungan sosial. “Ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk kuartal IV dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan government expenditure di perekonomian kita,” tutur Suahasil.
Wantimpres Dalami Postur APBN 2027
Sebelumnya, Wantimpres mengundang Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam rapat pleno ketiga yang dipimpin Ketua Wantimpres Pratikno di Gedung Utama Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Rapat tersebut membahas kondisi fiskal dan postur APBN 2027. Pratikno menyatakan bahwa kebijakan fiskal berkaitan dengan berbagai bidang yang menjadi perhatian Wantimpres, tidak hanya ekonomi dan keuangan, tetapi juga politik, hukum, keamanan, serta kesejahteraan sosial. “Kami ingin memperoleh gambaran tentang postur kebijakan fiskal kita. Di Wantimpres, kami ada tiga bidang, yaitu politik, hukum, dan keamanan; kesejahteraan sosial, agama, dan budaya; serta ekonomi dan keuangan. Tetapi, fiskal bukan hanya terkait dengan bidang ekonomi dan keuangan. Bidang-bidang yang lain juga sangat terkait dengan kita,” kata Pratikno.
Dalam rapat tersebut, Suahasil memaparkan perkembangan ekonomi dan kondisi fiskal sepanjang 2026 serta gambaran APBN 2027. Ia menjelaskan pendapatan dan belanja negara, pembiayaan, serta alokasi anggaran untuk perlindungan sosial, penanggulangan bencana, pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Suahasil juga menjelaskan tiga fungsi APBN, yakni alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurutnya, APBN menjadi instrumen pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan menjaga stabilitas perekonomian. “Pemerintah akan terus menjaga APBN sebagai instrumen yang menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, dan tetap kredibel, sehingga pertumbuhan dapat terus terjaga, kesejahteraan meningkat, dan stabilitas ekonomi tetap kuat,” ujar Suahasil. Pemaparan berlangsung sekitar 30 menit sebelum dilanjutkan dengan diskusi yang dimoderatori Wakil Ketua Wantimpres Muhammad Hatta Rajasa.
Realisasi Belanja Negara di Daerah
Di tingkat regional, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB mencatat realisasi belanja negara hingga 30 September 2026 mencapai Rp19,16 triliun atau 75,9 persen dari total pagu Rp25,27 triliun. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb NTB, Adi Widyandana, pada Selasa (20/10/2026) mengatakan kinerja APBN di wilayah NTB menunjukkan tren positif dan diakselerasi untuk menopang pertumbuhan ekonomi regional secara inklusif serta mendukung program prioritas nasional.
Rincian belanja negara di NTB terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp6,69 triliun atau 65,55 persen, yang dimanfaatkan untuk belanja pegawai Rp3,6 triliun, belanja barang Rp2,045 triliun untuk stabilisasi pangan, penguatan kualitas perguruan tinggi, fasilitas kesehatan, sarana perumahan, dan penanggulangan bencana. Belanja modal untuk infrastruktur tersalurkan Rp991,08 miliar untuk jaringan irigasi, jalan, jembatan, dan gedung. Selain itu, bantuan sosial berupa rehabilitasi sosial bagi anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan sebesar Rp6,54 miliar. Transfer ke Daerah (TKD) telah tersalurkan Rp12,46 triliun atau 82,75 persen dari pagu, meliputi DAU Rp8,15 triliun, DAK Non-Fisik Rp2,89 triliun untuk BOSP 10.881 sekolah dan TPG 43 ribu guru, DBH Rp1,029 triliun, Dana Desa Rp348,8 miliar, serta DAK Fisik Rp36,21 miliar.
Baca juga:Realisasi pendapatan negara dan hibah di NTB hingga 30 September 2026 tercatat Rp4,46 triliun atau 86,73 persen dari target APBN Rp5,15 triliun. Capaian ini didukung penerimaan perpajakan Rp3,7 triliun, PNBP Rp761,75 miliar, serta PNBP BLU pendidikan dan kesehatan Rp407,49 miliar. Dengan dukungan anggaran APBN, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II 2026 mencapai 7,41 persen, didukung penyaluran kredit yang tumbuh dan surplus neraca perdagangan September 2026.
Ke depan, pemerintah memastikan pengelolaan belanja negara tetap kredibel melalui konsolidasi pengadaan, evaluasi anggaran, dan penajaman program prioritas. LKPP akan melanjutkan strategi smart procurement di berbagai sektor, sementara Kementerian Keuangan terus memantau pelaksanaan APBN hingga akhir tahun guna menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
