Berita  

Bupati Bogor Rudy Susmanto Diperiksa KPK soal Dugaan Pemotongan Insentif Upah Pungut

Bupati Bogor Rudy Susmanto Diperiksa KPK soal Dugaan Pemotongan Insentif Upah Pungut
Bupati Bogor Rudy Susmanto Diperiksa KPK soal Dugaan Pemotongan Insentif Upah Pungut

Sorothari – 03 November 2026 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi pada pekan lalu. Pemeriksaan keduanya terkait dugaan pemotongan insentif upah pungut di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan bahwa selain dua pimpinan daerah tersebut, KPK juga memeriksa sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Namun, Budi tidak merinci identitas para saksi tersebut.

“Pemeriksaan di Polres Bogor ya, saksi bupati, wakil bupati, beberapa ASN di lingkungan Dinas Pendapatan, semuanya didalami berkaitan dengan dugaan pemotongan insentif yang diberikan kepada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (2/11/2026).

Baca juga:
Reniyanti Hoegeng Putri Mantan Kapolri Hoegeng Iman Santoso Meninggal Dunia

Budi menjelaskan bahwa insentif upah pungut tersebut diberikan kepada unit yang bertugas mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Namun, insentif yang seharusnya diterima secara utuh oleh para pegawai diduga mengalami pemotongan oleh penyelenggara negara di Kabupaten Bogor. KPK kini mendalami alur dan mekanisme pemotongan tersebut, mulai dari proses pembayaran hingga dasar dilakukannya pemotongan. Penyidik juga menelusuri besaran serta rentang waktu praktik tersebut berlangsung.

“Sehingga praktik-praktik itu kami dalami alur, proses, dan mekanismenya, pembayarannya, kemudian bagaimana mekanisme pemotongan, dasar pemotongan dan sebagainya, termasuk jumlahnya tentu dan timeframe-nya, kapan dilakukan pemotongan itu dan sebagainya,” lanjut Budi.

Lebih lanjut, Budi menjelaskan bahwa pemeriksaan Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Bogor Ade Ruhandi tidak dilakukan di Gedung KPK, melainkan di Polres Bogor. Menurutnya, hal tersebut merupakan strategi penyidikan untuk menunjang efektivitas pemeriksaan. “Ini tentu juga berbasis pada kepentingan efektivitas proses pemeriksaan di tahap penyidikan,” tutur Budi. Dia menambahkan bahwa pemeriksaan di Polres Bogor juga memudahkan penyidik apabila membutuhkan dokumen, data, maupun informasi tambahan dari para saksi.

Baca juga:
Rudal Iran Hantam Yordania Lagi, Sirene Bahaya Menggema di Aqaba dalam Serangan Terbaru ke Timur Tengah

Di tengah proses hukum yang berjalan, Rudy Susmanto tetap menjalankan tugas pemerintahan. Pada Selasa (3/11/2026), ia memastikan bahwa dua unit eskalator di Skybridge Stasiun Bojonggede yang selama ini mengalami kerusakan berulang akan diganti baru. Pemkab Bogor telah menyiapkan anggaran melalui APBD Perubahan 2026 untuk pengadaan eskalator tersebut. “Dalam waktu dekat kita akan segera pasang eskalator baru sehingga mudah-mudahan tidak terulang rusak lagi rusak lagi dan dapat segera dinikmati oleh seluruh masyarakat,” kata Rudy.

Rudy menjelaskan bahwa pembangunan eskalator di Skybridge Stasiun Bojonggede sebelumnya merupakan bagian dari bantuan Kementerian Perhubungan. Namun, dalam perjalanannya, dua fasilitas tersebut beberapa kali mengalami kerusakan meskipun telah dilakukan perbaikan. Kondisi itu membuat Pemkab Bogor memutuskan untuk mengganti kedua eskalator daripada terus melakukan perbaikan berulang. Menurut Rudy, penanganan kerusakan sempat membutuhkan waktu karena Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor harus menyesuaikan kebutuhan perbaikan dengan ketersediaan suku cadang.

Selain itu, pada Senin (2/11/2026), Rudy Susmanto memimpin apel pagi dan bersilaturahmi dengan jajaran Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Bogor. Dalam kesempatan itu, ia mendorong percepatan digitalisasi arsip seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mulai tahun 2027. Menurutnya, transformasi digital ini penting agar dokumen pemerintahan tersimpan lebih sistematis, mudah diakses, dan dikelola secara akuntabel. “Mulai 2027, kita ingin melakukan transformasi besar di Dinas Arsip dan Perpustakaan. Kita ingin budaya literasi masyarakat meningkat, digitalisasi arsip seluruh perangkat daerah dipercepat, dan dinas ini menjadi pusat informasi serta dokumentasi sejarah Kabupaten Bogor,” ungkap Rudy.

Baca juga:
Gubernur Bali Diminta Fokus Benahi Distribusi BBM, Antrean Pertalite Mulai Landai

Pada hari yang sama, Rudy juga melepas keberangkatan jemaah umrah pegawai Pemkab Bogor dan marbot masjid di Masjid Baitul Faidzin. Program umrah gratis ini merupakan bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam pelayanan pemerintahan dan kegiatan keagamaan. Salah satu jemaah, Ahmad Nurdin, marbot Masjid Jami Al-Istiqomah, menyampaikan rasa syukurnya. “Terima kasih Bapak Bupati yang telah mengumrahkan saya. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur mendapatkan kesempatan ini,” ucapnya penuh haru.

Hingga saat ini, KPK masih terus mendalami kasus dugaan pemotongan insentif upah pungut di Bappenda Kabupaten Bogor. Belum ada keterangan resmi mengenai status hukum Rudy Susmanto dan Ade Ruhandi. Masyarakat Kabupaten Bogor menantikan perkembangan penyidikan ini, sementara pemerintah daerah tetap berkomitmen menjalankan program pembangunan dan pelayanan publik.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *