Sorothari – 07 September 2026 | Kabupaten Demak tengah menjadi sorotan seiring bergulirnya berbagai agenda penting di daerah, mulai dari dorongan pembiayaan pendidikan swasta, upaya menjaga stabilitas harga pangan, tantangan kekeringan lahan pertanian, hingga kelanjutan pembangunan infrastruktur jalan tol penghubung kawasan pesisir Jawa Tengah.
Dorongan Program Sekolah Swasta Gratis di Demak
Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kabupaten Demak secara resmi mendorong pemerintah daerah untuk mengkaji dan menerapkan kebijakan sekolah gratis bagi institusi pendidikan swasta. Langkah ini diusulkan guna memperluas akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menekan kesenjangan mutu antara sekolah negeri dan swasta.
Baca juga:Pengurus PGSI Demak, termasuk Ahmad Rifai dan Noor Salim, menjelaskan bahwa usulan ini berkaca pada terobosan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah mendanai sekitar 103 sekolah swasta dari jenjang pendidikan dasar hingga tingkat lanjutan atas (SLTA). Melalui mekanisme subsidi penuh, sekolah swasta di ibu kota tidak lagi memungut iuran operasional dari wali murid.
Noor Salim menyatakan bahwa studi banding ke DPRD Provinsi DKI Jakarta telah dilakukan untuk mempelajari skema pembiayaan tersebut secara mendalam. Kebijakan afirmasi ini dinilai sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban penyelenggaraan pendidikan yang non-diskriminatif. Jika pembiayaan penuh belum memungkinkan di tingkat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), PGSI berharap Pemerintah Kabupaten Demak setidaknya dapat mengaktifkan kembali skema Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagi lembaga swasta.
Stabilitas Pangan dan Dampak Kemarau di Sektor Pertanian Demak
Di sektor ekonomi dan pangan, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Jawa Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Demak dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM). Program ini dihelat guna menstabilkan harga komoditas pokok dan meredam laju inflasi daerah.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Andi Reina Sari H, memaparkan bahwa sinergi stabilisasi pasokan pangan ini diintegrasikan dengan Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS). Pada pelaksanaannya di kawasan Pucang Gading, masyarakat difasilitasi akses sembako terjangkau sekaligus didorong memanfaatkan pembayaran digital melalui QRIS untuk transaksi yang lebih transparan dan efisien.
Baca juga:Kendati pasokan pangan terus dijaga, sektor hulu pertanian di Demak menghadapi tantangan berat akibat musim kemarau panjang. Para petani jagung di Kecamatan Mranggen dan Karangawen melaporkan penurunan produktivitas panen hingga mencapai 50 persen. Ketiadaan pasokan air irigasi yang memadai pada fase pertumbuhan vegetatif hingga pengisian bulir menyebabkan tanaman kerdil atau tidak berbuah maksimal.
Hambali, salah seorang petani di Desa Sumberejo, Kecamatan Mranggen, mengungkapkan bahwa minimnya debit air pada saluran bendung membuat upaya pompanisasi tidak berjalan optimal. Kondisi tersebut memaksa petani menanggung kerugian operasional akibat merosotnya volume panen jagung secara signifikan.
Alokasi Infrastruktur dan Proyek Tol Semarang–Demak
Di bidang konektivitas dan infrastruktur, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) memastikan kelanjutan penuntasan proyek strategis nasional, termasuk ruas Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1. Ruas ini dirancang terintegrasi dengan tanggul laut untuk mengatasi persoalan banjir rob di kawasan pesisir.
Kepala BPJT Ni Komang Rasminiati menyampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI bahwa pemerintah menargetkan penambahan konstruksi jalan tol terbangun sepanjang 13,5 kilometer pada 2027 dengan alokasi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dukungan konstruksi sebesar Rp3,15 triliun dari total estimasi dukungan senilai Rp3,5 triliun. Anggaran viability gap fund (VGF) ini diprioritaskan bagi tiga ruas proyek berjalan, yaitu Jalan Tol Serang–Panimbang, Jalan Tol Akses Pelabuhan Patimban, dan Jalan Tol Semarang–Demak Seksi 1.
Baca juga:Pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Demak terus berupaya mengawal keterpaduan pembangunan fisik dan pemenuhan layanan dasar agar kesejahteraan masyarakat di wilayah ini dapat meningkat secara berkelanjutan.
