Sorothari – 21 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto menyoroti persoalan kekayaan Indonesia yang menurutnya telah dirampok selama ratusan tahun oleh kekuatan asing. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026), Prabowo menyebut praktik penyelundupan sebagai salah satu bentuk pengurasan kekayaan bangsa yang harus segera dihentikan. Pernyataan itu disampaikan tepat dua tahun setelah ia dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah yang sejak lama menjadi incaran negara-negara lain. Menurutnya, kondisi itu membuat bangsa ini kerap menghadapi gangguan setiap kali berupaya bangkit. “Bangsa Indonesia kalau mau bangkit selalu diserang dengan keras. Sebab, berdirinya bangsa Indonesia sesungguhnya tidak disukai oleh negara-negara tertentu di dunia,” ujar Prabowo.
Baca juga:Ia menambahkan bahwa kekayaan Nusantara telah menjadi sasaran selama berabad-abad. “Sejak kita lahir, kita terus diganggu. Kenapa? Karena Nusantara ini sangat kaya. Kekayaan kita telah dirampok bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun,” lanjutnya. Pernyataan itu disampaikan di hadapan jajaran kabinet dalam forum yang juga menjadi momen refleksi dua tahun pemerintahan.
Penyelundupan sebagai Ancaman Serius
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut penyelundupan sebagai tindakan yang setara dengan menikam bangsa sendiri. Ia membagi praktik tersebut ke dalam dua arah: penyelundupan ke dalam negeri dan penyelundupan ke luar negeri. Keduanya dinilai merugikan ekonomi nasional secara sistematis.
Untuk penyelundupan ke luar negeri, Prabowo merinci sejumlah komoditas yang kerap dibawa keluar secara ilegal, mulai dari timah, emas, batu bara, kayu, hingga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan pupuk subsidi. “Penyelundupan keluar, harta kekayaan kita diselundupkan, timah, emas, batu bara, kayu, BBM subsidi dan pupuk subsidi diselundupkan,” kata dia.
Sementara itu, penyelundupan ke dalam negeri dicontohkan dengan masuknya narkotika serta barang-barang yang membuat pabrik domestik tutup. Menurut Prabowo, dampak dari praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga mengancam keberlangsungan industri dan lapangan kerja. “Penyelundupan adalah ibarat menikam bangsa kita, menikam badan kita. Penyelundupan adalah usaha untuk membunuh ekonomi kita, membunuh ekonomi kita berarti membunuh bangsa kita,” tegasnya.
Baca juga:Prabowo menilai pemerintah tidak akan lagi mempertahankan sistem yang membiarkan penyelundupan terus berjalan. Ia menyebut bangsa ini sedang dipaksa untuk memilih antara menghadapi kesulitan demi menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat, atau meneruskan sistem yang membuat kekayaan Indonesia terus mengalir ke luar negeri. “Kita dipaksa sekarang untuk memilih menghadapi kesulitan, menghadapi kenyataan yang intinya adalah menyelamatkan kekayaan bangsa dan rakyat Indonesia atau kita meneruskan sistem yang mengakibatkan kekayaan Indonesia diambil ke luar negeri tahun demi tahun melalui segala praktik-praktik yang saya anggap penipuan,” ujarnya.
Langkah Pengawasan Bea Cukai
Sebelum pernyataan tersebut, Prabowo telah memanggil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budi Utama ke Istana Merdeka pada Selasa (22/9). Dalam pertemuan itu, Budi mengaku diminta memperketat pengawasan di wilayah perbatasan dan pesisir untuk mencegah masuknya barang ilegal. “Dipanggil, disuruh memperketat perbatasan dan wilayah pesisir, dari penyelundupan barang-barang ilegal maupun barang-barang yang dilarang seperti narkoba, balpres, dan sebagainya yang bentuknya terlarang,” kata Djaka Budi setelah pertemuan.
Bea Cukai akan memperkuat pengawasan dengan menambah peralatan operasional dan satuan tugas di wilayah perbatasan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mencegah masuknya barang ilegal melalui jalur laut maupun jalur perbatasan lainnya. Meski demikian, belum ada keterangan resmi mengenai target waktu dan besaran anggaran untuk penguatan tersebut.
Kekayaan Prabowo dan Refleksi Dua Tahun
Di tengah sorotan terhadap kekayaan negara, harta kekayaan pribadi Prabowo Subianto juga menjadi perhatian publik. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) KPK, Prabowo terakhir kali melaporkan hartanya pada 31 Maret 2026 untuk periode tahun 2025. Jumlah kekayaannya tercatat mencapai Rp2.066.764.868.191 atau sekitar Rp2,066 triliun. Angka itu meningkat sekitar Rp4,52 miliar dibandingkan laporan tahun sebelumnya yang sebesar Rp2.062.241.012.691 atau sekitar Rp2,062 triliun.
Baca juga:Kenaikan tersebut tercatat setelah dua tahun Prabowo menjabat sebagai Presiden ke-8 RI. Meski demikian, laporan harta kekayaan ini tidak berkaitan langsung dengan pernyataannya mengenai pengurasan kekayaan negara. Publik pun disebut masih menantikan langkah konkret pemerintah dalam menindak penyelundupan yang selama ini merugikan negara.
Dalam pidato dua tahun pemerintahannya, Prabowo juga menyampaikan kebanggaannya memimpin Indonesia. “Saudara-saudara sekalian, saya sekarang bangga menjadi pemimpinmu. Saya bangga menjadi presidenmu. Saya bangga telah memimpin pemerintahan ini, karena dalam dua tahun, dalam dua tahun kita telah bekerja dengan hasil yang nyata,” kata dia. Ia juga menyoroti kecenderungan sebagian masyarakat yang dinilainya lebih menghargai pencapaian bangsa lain daripada prestasi sendiri, yang ia kaitkan dengan pengalaman panjang penjajahan.
Pernyataan Prabowo mengenai kekayaan Indonesia yang terus dikuras menjadi penegasan bahwa persoalan penyelundupan bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Pemerintah diharapkan segera merealisasikan penguatan pengawasan di perbatasan dan pesisir, sekaligus membenahi sistem yang selama ini membuka celah bagi praktik penipuan dan penyelundupan. Hingga saat ini, belum ada rincian lebih lanjut mengenai operasi terpadu yang akan dilakukan Bea Cukai bersama instansi terkait.
