Krisis Global Merebak: Dari Final Piala Dunia hingga Ekonomi Indonesia

Sorothari – 07 November 2026 | Krisis global kembali menjadi sorotan utama seiring dengan rangkaian peristiwa yang mengguncang berbagai sektor, mulai dari persepakbolaan dunia, perbankan internasional, hingga perekonomian domestik Indonesia. Dalam perkembangan terbaru, Federasi Sepak Bola Argentina (AFA) memutuskan untuk membawa sengketa sanksi pemain mereka ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) setelah FIFA mengurangi hukuman Nahuel Molina namun mempertahankan sanksi untuk Leandro Paredes. Langkah ini menandai babak baru dalam krisis final Piala Dunia 2026 yang melibatkan Spanyol, dan terjadi bersamaan dengan krisis final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal yang juga tengah ditangani CAS.

Menurut laporan surat kabar Spanyol Marca, FIFA menerima sebagian banding yang diajukan AFA dengan mengurangi larangan bermain Molina dari tujuh pertandingan menjadi empat pertandingan, serta menurunkan denda dari 90 ribu dolar AS menjadi 60 ribu dolar AS. Namun, hukuman untuk Paredes tetap dipertahankan, yaitu larangan tampil selama 10 pertandingan ditambah denda 90 ribu dolar AS. AFA dalam pernyataan resminya menyatakan akan meminta dasar pertimbangan putusan tersebut sebagai persiapan mengajukan keberatan ke CAS, dan menegaskan memiliki argumen faktual serta hukum yang cukup untuk menuntut peninjauan ulang.

Sanksi ini sendiri berkaitan dengan insiden nyanyian diskriminatif dalam pertandingan timnas Argentina selama Piala Dunia, termasuk final melawan Spanyol pada Juli lalu yang berakhir dengan kemenangan Spanyol 1-0. FIFA juga menjatuhkan denda kepada AFA sebesar 321 ribu dolar AS serta pembatasan kehadiran suporter pada pertandingan melawan Tanjung Verde, Mesir, Swiss, Inggris, dan Spanyol. Sementara itu, CAS dijadwalkan mengumumkan putusan akhir untuk krisis final Piala Afrika 2025 antara Maroko dan Senegal pada akhir November ini.

Di belahan dunia lain, krisis perbankan juga melanda Paraguay. Bank Sentral Paraguay secara bulat menyetujui proses resolusi Ueno Bank pada Senin (2/11/2026) setelah rasio solvabilitas bank digital tersebut turun di bawah setengah batas minimum yang diwajibkan undang-undang. Pengambilalihan ini berdampak pada sekitar 3 juta nasabah atau setara 60 persen populasi dewasa Paraguay, serta dana publik senilai 800 juta hingga 850 juta dolar AS, termasuk investasi sekitar 380 juta dolar AS dari dana pensiun dan kesehatan negara (IPS).

Sejumlah nasabah mengaku tidak dapat mengakses rekening melalui aplikasi, dan polisi berjaga di kantor cabang untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Krisis ini menambah tekanan terhadap Presiden Paraguay Santiago Pena yang sejak menjabat pada 2023 telah disorot karena hubungannya dengan kelompok usaha pemilik bank. Penunjukan Carlos Carvallo sebagai Presiden Bank Sentral juga menuai kritik lantaran sebelumnya memimpin Ueno. Carvallo membantah ikut mengambil keputusan terkait Ueno dan telah menandatangani surat pengunduran diri, namun tetap bertugas sementara mengawasi pengambilalihan. “Bank sentral membutuhkan ketenangan agar dapat menjalankan tugasnya,” ujarnya seperti dikutip Los Angeles Times.

Krisis ekonomi juga menjadi perhatian media internasional terhadap Indonesia. The New York Times menyoroti ketidakselarasan klaim pertumbuhan ekonomi pemerintah dengan kondisi riil masyarakat. Angka pengangguran muda mencapai 17 persen dan populasi kelas menengah menyusut hingga 19 persen. Firma riset Capital Economics menilai klaim lonjakan ekonomi akhir tahun lalu bertentangan dengan indikator pelemahan di lapangan, menempatkan Indonesia dalam kondisi paling rentan sejak krisis moneter 1998.

Dampak krisis ini terasa pada daya beli masyarakat. Novri Putra (28), sarjana teknologi informasi yang kini menjadi pengemudi ojek online dengan penghasilan di bawah UMP Jakarta, merasakan langsung pahitnya kondisi. “Mereka mungkin merasa malu karena anaknya sudah kuliah, tetapi akhirnya malah menjadi pengemudi ojek,” katanya. Mantan kepala ekonom Bank International Indonesia, Ferry Latuhihin, memperingatkan bahwa kegagalan tata kelola ekonomi dapat memicu dampak politik tak terduga. “Pada tahun 1997, tidak ada yang memprediksi bahwa Soeharto akan jatuh akibat kegagalan ekonomi. Saya yakin, skenario serupa bisa saja terjadi pada pemerintahan saat ini,” ujarnya kepada The New York Times.

Di dalam negeri, krisis air bersih meluas di sejumlah daerah akibat kemarau panjang. Di Ponorogo, 1.910 jiwa terdampak dan BPBD menambah titik dropping air bersih. Kekeringan di Bali berdampak pada 1.990 kepala keluarga dan 2,5 hektare sawah. Di Balikpapan, krisis pasokan air bersih membuat 49 ribu pelanggan terdampak karena kondisi waduk kritis. Krisis serupa juga terjadi di Kabupaten Malang, Ciamis, dan Banjarmasin, sementara kebakaran di Gunung Arjuno-Welirang merusak 5,2 km jaringan pipa air bersih dan membuat 2.900 kepala keluarga terdampak.

Di sektor keuangan, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) kembali menjadi sorotan sepanjang 2026, mulai dari jejak penyelamatannya saat krisis 1998, perubahan pengendali di tingkat keluarga Hartono, hingga perkara cukai yang menyeret PT Djarum. BCA pernah masuk kategori Bank Taken Over (BTO) pada 1998 dan mengikuti program rekapitalisasi BPPN hingga pemerintah menguasai 92,8 persen saham. Divestasi bertahap dilakukan pada 2000-2005, dan sejak 2016 BCA dikendalikan PT Dwimuria Investama Andalan yang terkait keluarga Hartono. Rumor pengambilalihan saham dan perkara cukai Djarum menambah dinamika di tengah krisis kepercayaan yang melingkupi sektor perbankan nasional.

Hingga saat ini, berbagai krisis tersebut masih berkembang. CAS dijadwalkan mengumumkan putusan final Piala Afrika pada akhir November, sementara proses hukum di Argentina terus berlanjut. Di Paraguay, Bank Sentral tengah memindahkan simpanan nasabah ke bank yang lebih sehat sebelum likuidasi aset. Sementara itu, pemerintah Indonesia menghadapi tekanan untuk menjawab kesenjangan antara klaim pertumbuhan dan realitas di lapangan, seiring dengan meluasnya krisis air bersih di berbagai daerah yang membutuhkan penanganan segera.