Sorothari – 10 September 2026 | Kementerian Keuangan memastikan langkah mitigasi risiko fiskal terus diperkuat dalam penyelesaian kewajiban pembiayaan dan utang infrastruktur strategis nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal restrukturisasi pinjaman proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh serta menjamin kelancaran pembayaran kredit program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih agar perbankan nasional tetap terlindungi dari ancaman gagal bayar.
Kementerian Keuangan dijadwalkan mengambil alih pengelolaan kewajiban pembiayaan proyek Whoosh mulai 15 September 2026 dari Badan Pengelola Investasi Danantara. Penanganan beban finansial tersebut nantinya dialihkan kepada entitas Special Mission Vehicle di bawah naungan bendahara negara, dengan opsi pelibatan PT Sarana Multi Infrastruktur serta Indonesia Investment Authority.
Baca juga:Skema Pengelolaan Utang Kereta Cepat Whoosh
Purbaya memaparkan bahwa setelah melalui proses restrukturisasi, masa pengembalian pinjaman proyek kereta cepat diperpanjang menjadi 80 tahun. Perpanjangan tenor pembayaran tersebut membuat nilai cicilan tahunan menjadi lebih terukur dan tidak membebani ruang fiskal secara berlebihan.
“Total utang memang besar, tetapi setelah direstrukturisasi dan direntang hingga 80 tahun, cicilannya menjadi sekitar Rp1 triliun atau sedikit di bawah Rp1 triliun dari tahun ke tahun,” ujar Purbaya. Ia menambahkan bahwa kapasitas finansial BUMN dan entitas pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan sangat memadai untuk menutup kewajiban tersebut dari perolehan laba tahunan mereka.
Sebagai catatan, pembangunan moda transportasi Whoosh dilakukan melalui konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China dengan pendanaan yang bersumber dari modal pemegang saham serta pinjaman China Development Bank. Perpanjangan jangka waktu pelunasan diharapkan menjaga kelangsungan operasional proyek transportasi modern tersebut tanpa mengorbankan stabilitas kas negara.
Rencana penataan pinjaman jangka panjang tersebut sempat menuai perhatian publik dan kalangan politik. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Anas Urbaningrum mengingatkan pejabat publik agar tetap berhati-hati dalam menyampaikan narasi terkait beban fiskal kepada masyarakat.
Baca juga:“Ini urusan penting mengenai beban yang mesti ditanggung negara dan dipikul oleh rakyat. Disiplin dalam pernyataan publik adalah pilihan yang sesuai dengan kedudukan dan tugas Menteri Keuangan,” kata Anas menanggapi pernyataan Purbaya terkait durasi pembayaran utang selama delapan dekade.
Jaminan Bebas Gagal Bayar Kredit Koperasi Desa
Selain penataan kewajiban proyek Whoosh, Kementerian Keuangan juga memberikan kepastian perlindungan atas kredit perbankan dalam program Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Pemerintah menjamin cicilan kredit pembangunan koperasi desa kepada Himpunan Bank Milik Negara tidak akan mengalami hambatan likuiditas.
Mekanisme pelunasan pinjaman akan ditransfer langsung oleh Kementerian Keuangan ke rekening bank pelat merah setelah menerima surat pengajuan resmi dari Kementerian Koperasi. Purbaya menegaskan alokasi anggaran telah disiapkan dan bukan merupakan anggaran belanja tambahan maupun penarikan dana baru dari perbankan.
Pemerintah bersama Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono turut merancang pembentukan satuan tugas khusus. Satgas ini bertugas mengawasi tata kelola operasional koperasi di tingkat desa serta memaksimalkan perannya dalam mendistribusikan barang bersubsidi dan bantuan sosial kepada masyarakat.
Baca juga:Langkah penataan kewajiban di dalam negeri ini berlangsung di tengah dinamika pasar obligasi global yang juga menghadapi tantangan likuiditas. Sebagai perbandingan, Departemen Keuangan Amerika Serikat meluncurkan program pembelian kembali surat utang pemerintah senilai hingga 6 miliar dolar AS untuk menstabilkan pasar obligasi, kendati imbal hasil sekuritas bertenor panjang seperti obligasi acuan 10 tahun dan 30 tahun masih sempat mengalami kenaikan di pasar keuangan internasional.
Pemerintah Indonesia menegaskan pengawasan terhadap seluruh portofolio kewajiban pembiayaan negara akan terus dijalankan secara disiplin dan terukur guna menjaga stabilitas makroekonomi jangka panjang.
