Sorothari – 16 Juli 2026 | Hamas meminta tambahan dana dan dukungan diplomatik dari Iran untuk memperkuat posisinya di Gaza, di tengah desakan internasional agar kelompok tersebut melucuti senjata dan meninggalkan wilayah kantong Palestina itu. Permintaan ini disampaikan delegasi Hamas dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat tinggi Iran, termasuk Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dan Ketua Parlemen Mohammad Bagher Ghalibaf, pada 4 Juli 2026.
Menurut laporan yang beredar, delegasi Hamas meminta Iran menjadi jaring pengaman diplomatik yang dapat membela mereka di forum internasional ketika disalahkan atas serangan di Gaza. Selain itu, Hamas juga mendesak Iran untuk menyerukan penolakan terhadap perlucutan senjata mereka dalam negosiasi lanjutan dengan Amerika Serikat. Langkah ini dinilai efektif untuk menghentikan tekanan yang datang dari berbagai pihak, terutama dari Washington di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump yang telah memasukkan Hamas ke dalam daftar organisasi teroris sejak 1997.
Baca juga:Hubungan antara Iran dan Hamas telah terjalin lama. Iran kerap menjadi tameng bagi Hamas saat mendapat ancaman eksternal, serta memberikan bantuan dana dan senjata. Meskipun AS menentang hubungan ini, Iran tetap berkomitmen mendukung Hamas, sebagaimana juga dilakukan terhadap Hizbullah di Lebanon yang juga masuk dalam daftar teroris AS.
Permintaan Hamas ini muncul di tengah eskalasi ketegangan antara Iran dan AS yang kembali memanas setelah serangan udara AS di Iran pada 15 Juli 2026 yang menewaskan tujuh tentara Iran. Serangan tersebut menggagalkan draf kesepakatan perdamaian sementara yang baru disepakati kedua belah pihak pada 17 Juni lalu melalui Islamabad Memorandum of Understanding. Ketua Parlemen Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, menegaskan bahwa Iran kini memiliki kebebasan penuh untuk membalas agresi musuh dan tidak akan kembali ke meja perundingan. “Kami tidak memiliki alasan untuk tetap berkomitmen pada suatu perjanjian jika tidak memperoleh manfaat darinya,” ujar Ghalibaf.
Baca juga:Ketegangan di Selat Hormuz menjadi pemicu utama konflik. AS memberlakukan kembali blokade Iran dan mengusulkan biaya 20 persen atas kargo yang melintasi selat tersebut sebagai imbalan perlindungan. Iran merespons dengan memperketat kendali di perairan strategis itu. Sementara itu, Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono mendesak agar kedua negara terus berpegang pada MoU perdamaian dan segera menghentikan permusuhan. “Posisi kita tidak berubah. Kita ingin situasi di sana stabil lagi, perdamaian tercapai, dan serangan bisa segera terhenti,” kata Sugiono di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Dengan kondisi negosiasi AS-Iran yang tertunda, Hamas berharap Iran tetap menjadi pendukung utama mereka. Para pengamat geopolitik memperingatkan bahwa kegagalan proses perdamaian di Timur Tengah dapat memicu konflik yang lebih luas, mengingat ambisi yang tidak realistis dari kesepakatan sementara dan benturan yurisdiksi di kawasan. Hingga saat ini, belum ada kepastian kapan dialog antara Teheran dan Washington akan dilanjutkan.
Baca juga:
