Sorothari – 19 Oktober 2026 | Novelis asal Irlandia, Sally Rooney, kini menghadapi konsekuensi hukum dari sikap politiknya. Buku-buku karyanya tidak lagi didistribusikan di Inggris oleh penerbit Faber karena ia berencana menyumbangkan royalti penjualan kepada kelompok Palestine Action, yang telah dilarang sebagai organisasi teroris oleh pemerintah Inggris sejak Juni 2025. Keputusan ini diumumkan pada Rabu, 15 Oktober 2026, setelah Faber menyatakan tidak dapat lagi membayarkan royalti kepada Rooney akibat risiko hukum berdasarkan Undang-Undang Terorisme 2000.
Rooney bukan nama baru dalam dunia sastra kontemporer. Novel-novelnya seperti Normal People dan Conversations with Friends telah terjual lebih dari 500.000 kopi di Inggris saja, dan adaptasi televisi BBC untuk Normal People mencatat 62,7 juta tayangan. Namun, ketenarannya justru membuat langkah politiknya menjadi sorotan tajam, terutama setelah ia secara terbuka menyatakan dukungan untuk Palestine Action dalam sebuah artikel yang ia tulis untuk surat kabar Irlandia pada 2025.
Baca juga:Dalam artikel tersebut, Rooney mengkritik pemerintah Irlandia yang dinilainya bungkam terhadap warga Irlandia yang ditangkap di Inggris karena menyuarakan dukungan untuk Palestine Action. Ia juga membela taktik aksi langsung kelompok itu terhadap produsen senjata yang memasok Israel. “Jika ini membuat saya menjadi ‘pendukung teror’ di bawah hukum Inggris, biarlah,” tulis Rooney, seraya menegaskan niatnya menggunakan hasil karyanya untuk mendukung aksi langsung melawan genosida. Pernyataan ini ia buat dengan kesadaran penuh akan konsekuensi hukum yang mungkin timbul.
Sejak Palestine Action dilarang, lebih dari 4.000 pendukungnya dilaporkan telah ditangkap karena berbagai tindakan solidaritas, termasuk membawa plakat di demonstrasi. Larangan itu sendiri menuai kontroversi. Pada awal 2026, Pengadilan Tinggi Inggris sempat membatalkan larangan tersebut karena dinilai tidak sah, tetapi pemerintah Keir Starmer mengajukan banding dan Pengadilan Banding membatalkannya. Kasus ini dijadwalkan masuk ke Mahkamah Agung Inggris bulan depan.
Dampak Hukum dan Reaksi Industri
Keputusan Faber untuk menghentikan distribusi buku Rooney di Inggris diambil atas kesepakatan bersama dengan sang penulis. Penerbit beralasan bahwa menjual karya seorang penulis tanpa bisa memberikan hasilnya adalah situasi yang tidak dapat diterima. “Menjual karya seorang penulis dan tidak bisa memberikan penghasilan adalah situasi yang tidak berperikemanusiaan bagi seorang penerbit,” demikian pernyataan Faber. Meski demikian, Faber tetap mendukung Rooney dan akan terus menerbitkan karyanya di negara lain. Di Jerman, misalnya, novel terbarunya, Intermezzo, tetap beredar melalui penerbit Ullstein.
Baca juga:Langkah Rooney ini memicu reaksi berantai. Sejumlah toko buku di Inggris dilaporkan menarik novel-novelnya dari rak untuk menghindari risiko hukum. Di sisi lain, insiden ini juga menyeret nama Sarah Helm, jurnalis dan istri Penasihat Keamanan Nasional Inggris Jonathan Powell. Helm diperiksa polisi Metropolitan London setelah mengunggah cuitan di platform X pada 15 Oktober yang menyebut Palestine Action dan menyatakan solidaritas kepada para penulis yang mendukung Palestina. Kantor Perdana Menteri Inggris menegaskan bahwa unggahan tersebut adalah pandangan pribadi Helm dan tidak mewakili pemerintah. “Sarah Helm bertindak sebagai warga biasa dan tidak mewakili pemerintah dalam kapasitas apa pun,” ujar juru bicara Downing Street.
Kasus ini menyoroti bagaimana Undang-Undang Terorisme 2000 memiliki definisi yang sangat luas. Pasal 15 undang-undang tersebut menyatakan bahwa memberikan uang atau properti dengan pengetahuan atau dugaan yang wajar bahwa dana itu akan digunakan untuk tujuan terorisme merupakan tindak pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 14 tahun penjara. Definisi “tujuan terorisme” juga mencakup tindakan yang diambil untuk kepentingan organisasi terlarang. Inilah yang membuat Faber berisiko dianggap mendanai terorisme jika tetap membayar royalti kepada Rooney.
Palestine Action sendiri didirikan di Inggris pada 2020 dengan tujuan melakukan aksi langsung terhadap perdagangan senjata Israel di Inggris. Aksi mereka antara lain membobol fasilitas produksi senjata dan merusak properti. Insiden yang memicu pelarangan adalah ketika aktivis membobol pangkalan udara RAF di Oxfordshire dan menyemprot dua pesawat dengan cat merah sebagai protes terhadap dukungan militer Inggris untuk Israel.
Baca juga:Rooney dikenal sebagai novelis yang karya-karyanya mengeksplorasi hubungan antarpribadi anak muda dengan nuansa psikologis yang tajam. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, ia semakin vokal menyuarakan isu Palestina. Pada 2025, ia bahkan membatalkan kunjungan ke Inggris untuk menerima penghargaan karena khawatir ditangkap. Sikapnya ini membuatnya menjadi salah satu penulis paling menonjol yang bersedia menanggung risiko besar demi prinsip moral.
Hingga saat ini, belum ada keterangan resmi dari Rooney atau Faber mengenai langkah hukum lebih lanjut. Namun, kasus ini diprediksi akan terus bergulir seiring dengan proses hukum di Mahkamah Agung Inggris bulan depan. Sementara itu, buku-buku Rooney tetap dapat diperoleh di luar Inggris, termasuk di Irlandia dan Jerman, meskipun sejumlah toko buku di Inggris memilih untuk tidak menjualnya. Kontroversi ini juga memicu perdebatan publik tentang kebebasan berekspresi dan penggunaan undang-undang antiterorisme yang dinilai semakin meluas jangkauannya.
