Sorothari – 22 Juli 2026 | Presiden Prabowo Subianto secara resmi menghapus target jumlah penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan menginstruksikan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memprioritaskan perbaikan tata kelola serta kualitas layanan. Keputusan ini diumumkan dalam konferensi pers di Kantor BGN, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026), menyusul efisiensi anggaran program dari Rp268 triliun menjadi Rp229 triliun untuk tahun 2026.
Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut belum final karena masih akan dilakukan penyisiran ulang terhadap data penerima manfaat dan penyesuaian tata kelola. “Untuk tahun 2026, saat ini sudah ada efisiensi anggaran dari Rp268 triliun menjadi sekitar Rp229 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara sebelum dilakukan penyesuaian kembali terhadap berbagai perubahan tata kelola yang sedang kami lakukan,” ujar Agustina.
Baca juga:Sebelumnya, target penerima manfaat MBG ditetapkan mencapai 82,9 juta orang. Namun, setelah penajaman data, jumlah penerima sementara menyusut menjadi 62,7 juta. Agustina menegaskan bahwa angka 62,7 juta tersebut belum final dan masih akan terus dievaluasi. “Kami diberi waktu satu bulan oleh Presiden untuk mempertajam tata kelola. Nanti dengan hasil penyisiran dari 62,7 juta, saya yakin angka penerima akan otomatis menyesuaikan,” katanya.
Penghapusan target penerima manfaat ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama saat ini adalah memperbaiki kualitas layanan, bukan sekadar mengejar kuantitas penerima. “Kualitas layanan lebih diprioritaskan dibandingkan mengejar jumlah penerima, dan tidak ada target angka penerima tertentu yang harus dikejar dalam waktu dekat,” tegas Agustina.
Untuk mendukung perbaikan tata kelola, BGN akan menyandingkan data penerima manfaat dengan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) guna menghindari duplikasi. Agustina mengungkapkan bahwa sebelumnya ditemukan kasus satu sekolah dilayani oleh dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) berbeda. “Ke depan, data ini akan disandingkan agar tidak terulang kejadian serupa,” ucapnya.
Baca juga:Selain itu, BGN juga melakukan penyisiran terhadap insentif SPPG. Pembangunan dapur MBG di era sebelumnya dinilai masih sembarangan, sehingga perlu penataan ulang. “Pertama, kami perbaiki apakah 63 juta itu benar? Daerah mana yang harus didahulukan? Itu tugas kami sekarang,” kata Agustina seusai Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan, Senin (20/7/2026).
Sekretaris Utama BGN, Lili Khamiliyah, menambahkan bahwa efisiensi anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas APBN. “Yang sedang dilakukan adalah menyelesaikan apa saja yang nantinya akan terpengaruh agar APBN dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan. Statusnya sementara, bisa lebih efisien lagi,” ujarnya.
Sinkronisasi anggaran masih berlangsung bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Angka final anggaran akan mengikuti Nota Keuangan Presiden. BGN juga telah merombak jajaran Eselon 1 melalui Keputusan Presiden. Pejabat baru yang ditunjuk antara lain Lili Khamiliyah sebagai Sekretaris Utama, Prima Yosephine Berliana Tumiur Hutapea sebagai Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola, Zainuri sebagai Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran, Mariman Darto sebagai Deputi Bidang Promosi dan Kerja Sama, serta Ketut Sumedana sebagai Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan.
Baca juga:Dengan langkah ini, BGN berharap program MBG dapat berjalan lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien, sekaligus mendukung upaya penurunan stunting di Indonesia. Keputusan final mengenai jumlah penerima dan anggaran akan diumumkan setelah periode evaluasi satu bulan selesai dan mendapat persetujuan Presiden Prabowo.
