Klarifikasi Menkop Usai Dicecar DPR Soal Dana Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun: Saya Nggak Tahu

Klarifikasi Menkop Usai Dicecar DPR Soal Dana Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun: Saya Nggak Tahu
Klarifikasi Menkop Usai Dicecar DPR Soal Dana Kipas Angin Kopdes Rp1,8 Triliun: Saya Nggak Tahu

Sorothari – 18 Juli 2026 | Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui detail pengadaan 1,8 juta unit kipas angin senilai Rp1,8 triliun yang dikaitkan dengan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Klarifikasi Menkop usai dicecar DPR soal dana kipas angin Kopdes Rp1,8 triliun: Saya nggak tahu disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 15 Juli 2026.

Anggota Komisi VI DPR Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, awalnya mempertanyakan kebenaran isu pengadaan tersebut. Menurutnya, isu itu telah ramai di media sosial dan masyarakat, namun ia tidak menemukan informasi resmi dari pemerintah. “Hari ini rakyat sedang dihebohkan dengan isu adanya pengadaan kipas angin 1,8 juta yang nilainya Rp1,8 triliun. Kami mencoba mencari informasi, tetapi tidak mendapatkan penjelasan dari pemerintah,” ujar Mufti dalam rapat.

Baca juga:
30 Tahun Kudatuli: Pengingat Kelam Perjalanan Demokrasi Indonesia

Mufti kemudian membandingkan harga kipas angin di e-commerce yang hanya sekitar Rp300 ribu per unit untuk merek ternama seperti Cosmos. Ia menilai jika pemerintah membeli dalam jumlah besar, harga seharusnya bisa lebih murah. “Kipas angin Cosmos di official store Rp338 ribu. Di Shopee, Tokopedia, harganya lebih murah lagi Rp300 ribuan. Itu beli satuan. Kalau beli 1,8 juta unit, pastinya jauh lebih murah,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Menkop Ferry Juliantono mengaku tidak mengetahui secara pasti mengenai pengadaan itu. Ia menegaskan bahwa pengadaan kipas angin bukan berada di bawah kewenangan Kementerian Koperasi. Namun, ia sempat menyebut soal produk kipas angin Imatsu MDF yang dijual di e-commerce dengan harga Rp10,5 juta hingga Rp11,2 juta per unit. “Kalau yang dimaksud kipas angin industri, harganya memang berbeda dengan kipas rumah tangga,” ujar Ferry.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo de Sousa Mota, juga angkat bicara. Ia menyayangkan pernyataan Mufti yang dinilai tidak berdasarkan data yang valid. “Anggota Dewan berani bicara di publik tanpa mendapatkan data yang prudent. Hal itu sangat merendahkan dan tidak menjunjung tinggi kehormatan DPR,” kata Joao. Ia memastikan pihaknya memiliki perencanaan pengadaan sarana prasarana Kopdes Merah Putih, termasuk 26 jenis barang seperti mobil pickup, namun tidak merinci soal kipas angin.

Baca juga:
Demer: Bandara Bali Utara Mendesak, Tepis Isu Kertajati & Kelayakan Letkol Wisnu

Latar Belakang Polemik

Isu pengadaan kipas angin ini mencuat saat program Kopdes Merah Putih tengah digalakkan pemerintah. Program ini bertujuan mendirikan koperasi di setiap desa/kelurahan untuk mendorong ekonomi desa. Namun, kabar pengadaan 1,8 juta kipas angin dengan anggaran Rp1,8 triliun langsung menuai kritik karena dianggap tidak sesuai kebutuhan dan terlalu boros.

Mufti Anam juga meminta agar setiap pengadaan untuk Kopdes Merah Putih ditampilkan secara terbuka melalui dashboard digital. “Setiap satu rupiah yang dikucurkan wajib dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Kami minta dibuat dashboard agar semua bisa memantau,” tegasnya. Menkop Ferry merespons dengan mengungkapkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan sistem informasi manajemen koperasi desa (Simkopdes) yang dapat diakses publik.

Perkembangan Terbaru

Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah pengadaan kipas angin tersebut benar-benar akan direalisasikan. Klarifikasi Menkop usai dicecar DPR soal dana kipas angin Kopdes Rp1,8 triliun: Saya nggak tahu justru menimbulkan tanda tanya baru. Publik masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait dan PT Agrinas Pangan Nusantara selaku pelaksana program. Sementara itu, sejumlah anggota DPR dari berbagai fraksi mendorong agar transparansi anggaran program Kopdes Merah Putih segera diwujudkan agar tidak terjadi polemik serupa di kemudian hari.

Baca juga:
Istana Minta Menteri PU Dody Hanggodo Perbaiki Gaya Komunikasi, Jadi Bahan Evaluasi Presiden Prabowo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *