Sorothari – 22 Juli 2026 | Pesan politik Noel bikin heboh, sebut tahun 2026-2027 jadi masa rawan bagi Presiden Prabowo. Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer yang akrab disapa Noel, melalui istrinya Silvia Rinita Harefa, menyampaikan peringatan serius terkait situasi politik ke depan. Dalam pernyataannya di Rupbasan KPK, Cawang, Jakarta Timur, pada Senin (20/7/2026), Silvia mengungkapkan bahwa Noel memprediksi akan terjadi pengkhianatan di antara para elit di lingkaran Presiden Prabowo Subianto pada rentang 2026 hingga 2027.
“Ada pesan politik dari pak Immanuel, 2026-2027 akan terjadi para elit di lingkaran Prabowo akan saling mengkhianati, itu aja pesan politiknya,” ujar Silvia. Oleh karena itu, Noel meminta Prabowo untuk lebih waspada terhadap orang-orang di sekitarnya. “Jadi pak Immanuel berharap pak Prabowo waspada dan berhati-hati di sekitaran lingkarannya,” tutup Silvia.
Baca juga:Dalam kesempatan yang sama, kuasa hukum Noel, Aziz Yanuar, kembali menyinggung pernyataan kliennya sebelumnya mengenai alarm 98 Jilid Kedua yang sempat menimbulkan kegaduhan. Pernyataan ini menambah tensi politik yang sudah memanas jelang tahun politik 2026.
Di tengah ramainya peringatan Noel, beredar pula berbagai informasi yang perlu diverifikasi kebenarannya. Tim Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim yang menyebut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memperingatkan bahwa pengguna ponsel akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Klaim ini beredar di media sosial, terutama Facebook, sejak 18 Juli 2026. Dalam unggahan tersebut, foto Bahlil disertai narasi: “Bahlil memperingatkan Mulai 2027 pengguna hp akan dikenakan pajak” dan pertanyaan provokatif apakah warganet setuju dengan pernyataan tersebut.
Baca juga:Setelah ditelusuri, tidak ditemukan informasi valid yang mendukung pernyataan tersebut. Tim Cek Fakta Liputan6.com memastikan bahwa klaim itu adalah hoaks. Tidak ada pernyataan resmi dari Bahlil mengenai rencana pajak pengguna HP pada 2027. Hoaks ini menjadi contoh bagaimana informasi palsu dapat menyebar bersamaan dengan isu politik yang sensitif.
Pesan politik Noel yang menyerukan kewaspadaan terhadap potensi pengkhianatan di lingkaran kekuasaan, bersanding dengan maraknya hoaks yang mengatasnamakan pejabat publik, menciptakan suasana ketidakpastian di tengah masyarakat. Publik diharapkan tetap kritis dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berkaitan dengan stabilitas politik dan kebijakan negara.
Baca juga:Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari Istana Negara atau pihak-pihak yang disebut dalam pernyataan Noel. Sementara itu, Badan Intelijen Negara (BIN) dan Kepolisian RI terus memantau perkembangan situasi politik untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi oleh pesan-pesan yang belum jelas kebenarannya dan selalu merujuk pada sumber resmi.
