Sorothari – 28 Juli 2026 | Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyampaikan kritik terhadap pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menggunakan istilah ‘londo ireng‘ untuk menyindir jurnalis, pengamat, dan LSM. Suara kritis, menurut Hasto, semestinya diberi ruang dalam demokrasi, bukan dilabeli dengan sebutan negatif. Pernyataan itu mengemuka di tengah polemik yang memanas setelah pidato Prabowo pada peringatan Hari Lahir PKB, 23 Juli 2026 lalu.
PDIP melalui Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Andreas Hugo Pareira secara tegas mengingatkan pemerintah agar tidak anti-kritik. Andreas menyatakan bahwa kritik merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihormati. ‘Kritik bukan pengkhianatan, melainkan bagian dari proses demokrasi. Pemerintah harus membuktikan bahwa dirinya tidak anti-kritik dengan melindungi kebebasan pers, menjamin ruang masyarakat sipil, dan menjawab kritik dengan data serta perbaikan kebijakan, bukan dengan pelabelan,’ ujar Andreas, Selasa (28/7/2026).
Baca juga:Prabowo dalam pidatonya menyebut masih ada pihak-pihak yang bermental ‘londo ireng’—istilah sejarah yang merujuk pada serdau bayaran asal Afrika Barat yang direkrut Belanda—dan kini hadir dalam bentuk jurnalis, pengamat, akademisi, atau LSM. Pernyataan ini sontak menuai reaksi dari berbagai kalangan, termasuk organisasi pers yang menuntut permintaan maaf.
Menanggapi hal itu, Andreas menekankan bahwa pernyataan tersebut menjadi perhatian Komisi XIII DPR RI karena berkaitan dengan jaminan kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan HAM. ‘Pemerintah perlu memastikan komitmen tidak anti-kritik yang diwujudkan melalui kebijakan dan sikap yang menghormati ruang demokrasi,’ tegasnya.
Respons Pendukung Prabowo
Di sisi lain, sejumlah tokoh justru membela Prabowo. Politikus Ferdinand Hutahaean menyebut pidato tersebut sebagai ‘pancingan’ yang berhasil mengidentifikasi pihak-pihak yang dimaksud. ‘Pancingan Presiden benar-benar jitu. Setelah pancing dilempar, para londo irengnya pun serentak keluar,’ katanya dalam unggahan Instagram. Ia bahkan mengaitkannya dengan teknik intelijen.
Baca juga:Pendapat serupa disampaikan mantan Komisaris PT Pelni Dede Budhyarto. Dalam cuitannya, Dede menilai reaksi keras terhadap istilah itu justru membuktikan siapa yang merasa tersindir. ‘Yang kebakaran jenggot itu justru londo-londo ireng-nya,’ tulisnya. Ia juga menyindir pihak yang mengaku netral namun bereaksi paling keras.
Konteks Sejarah Londo Ireng
Istilah ‘londo ireng’ secara historis merujuk pada serdadu Afrika Barat yang direkrut Belanda pada abad ke-19 untuk memperkuat pasukan kolonial di Hindia Belanda setelah Perang Jawa. Seiring waktu, maknanya bergeser menjadi label bagi mereka yang dianggap berpihak pada kepentingan asing. Penggunaannya dalam konteks politik saat ini menuai perdebatan karena dinilai mendelegitimasi kritik.
Pengamat sosial dan kebijakan publik Jannus TH Siahaan dalam tulisannya mengingatkan bahwa penggunaan istilah tersebut bisa mengubah cara masyarakat memandang kritik. Ia menekankan pentingnya membedakan antara kewaspadaan terhadap operasi asing dan upaya membungkam suara kritis. ‘Ketika istilah historis yang diasosiasikan dengan pengkhianatan dilekatkan kepada profesi yang hidup dari kritik, negara harus berhati-hati agar tidak perlahan mengubah persepsi publik terhadap kritik itu sendiri,’ tulisnya.
Baca juga:Hingga saat ini, Presiden Prabowo belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang dilayangkan PDIP. Polemik ini terus menjadi perdebatan publik, menguji batas kebebasan berpendapat dan toleransi pemerintah terhadap suara kritis di Indonesia.
