Sorothari – 01 November 2026 | Proyek pengembangan gudang garam nasional di Kawasan Sentra Industri Garam Nasional (K-SIGN) Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, menjadi sorotan setelah pemerintah menargetkan penyerapan sekitar 26.000 tenaga kerja lokal. Target ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Stefania Tanggu Boro, di Kupang, Sabtu (31/10/2026). Menurutnya, K-SIGN tidak hanya difokuskan pada peningkatan produksi garam, tetapi juga pembangunan ekosistem industri yang memberi nilai tambah bagi perekonomian masyarakat setempat.
“Targetnya cukup konkret. KKP memperkirakan K-SIGN dapat menyerap sekitar 26.000 tenaga kerja dengan asumsi dua tenaga kerja per hektare dari total rencana pengembangan lahan 13.000 hektare. Pendapatan masyarakat juga ditargetkan meningkat hingga 2,5 kali UMR setempat,” kata Stefania.
Baca juga:Kawasan ini dirancang untuk mengembangkan industri garam dari hulu hingga hilir. Pemerintah telah memasukkan sejumlah fasilitas industri dalam desain pengembangan, antara lain sarana pengolahan garam, laboratorium, gudang garam nasional, serta rencana produksi mineral ikutan seperti magnesium sulfat dan kalium. Pengembangan industri turunan tersebut diharapkan membuka peluang investasi pada sektor garam konsumsi, industri pangan, dan industri kimia yang selama ini membutuhkan pasokan garam berkualitas.
Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa target swasembada garam pada 2027 tidak cukup dicapai melalui peningkatan volume produksi, tetapi juga membutuhkan perbaikan kualitas agar garam dalam negeri memenuhi spesifikasi industri. “Banyak rakyat yang melakukan budidaya atau bertani garam di beberapa daerah. Namun demikian kan kualitasnya itu sporadis tidak bisa standar, sementara kalau industri butuh garam dengan spesifikasi lebih tinggi,” ujarnya.
Kebutuhan garam nasional saat ini mencapai 4,5 juta hingga 5 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik rata-rata hanya sekitar 1 juta hingga 2 juta ton. Kesenjangan tersebut membuat Indonesia masih mengimpor sekitar 2,5 juta hingga 3 juta ton garam setiap tahun, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri. Sebagian besar garam rakyat memiliki kadar natrium klorida (NaCl) sekitar 94 persen, sementara sejumlah sektor industri membutuhkan kadar minimal 97 persen.
K-SIGN diproyeksikan memiliki produktivitas hingga 200 ton per hektare per tahun. Trenggono menyebut uji coba di kawasan itu menghasilkan garam dengan kadar NaCl minimal 97 persen. “Dari uji coba yang kita lakukan itu kualitas garamnya sama dengan garam yang ada di Australia,” katanya. Pembangunan K-SIGN dilakukan bertahap. Tahap pertama seluas 616 hektare telah rampung dan disiapkan memasuki fase produksi, sedangkan tahap kedua seluas 751 hektare masih dikembangkan.
Baca juga:Selain itu, K-SIGN juga memiliki target mendukung pencapaian swasembada garam nasional pada 2027 melalui peningkatan kapasitas produksi dan kualitas garam lokal. Dengan pengembangan awal seluas 2.000 hektare, potensi produksi secara teoritis dapat mencapai 400.000 ton apabila produktivitas 200 ton per hektare terealisasi. Angka tersebut jauh melampaui produksi garam NTT yang selama ini masih berada pada kisaran puluhan ribu ton per tahun.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menilai penggunaan geomembran, pompa, gudang, serta fasilitas pencucian dan pemurnian garam membutuhkan biaya besar, terutama bagi petambak berlahan kecil. “Model bisnisnya jangan petambak sendirian yang menanggung teknologi. Geomembran, yaitu plastik dasar tambak, pompa, gudang, dan pabrik cuci garam mahal jika dibebankan ke lahan setengah hektare,” kata Eliza.
Sementara itu, di sektor penerbangan, PT Angkasa Pura Indonesia (Persero) atau InJourney Airports resmi mengakhiri kerja sama pengelolaan Bandara Dhoho di Kediri, Jawa Timur, dengan PT Surya Dhoho Investama (SDhI), anak usaha PT Gudang Garam Tbk (GGRM). Pengakhiran kerja sama operasi (KSO) tersebut disepakati melalui penandatanganan Perjanjian Pengakhiran KSO pada 31 Agustus 2026. Sejak 1 Oktober 2026, Bandara Dhoho sepenuhnya dioperasikan oleh SDhI setelah terbitnya Sertifikat Bandar Udara Nomor 0190/SBU/IX/2026.
Direktur Operasi PT Angkasa Pura Indonesia, Agus Haryadi, mengakui kinerja Bandara Dhoho belum maksimal. “Ya, kalau boleh dikatakan jujur memang secara trafik belum maksimal ya, apalagi dalam situasi terakhir setelah kondisi penerbangan ini sedang terdepresiasi karena berbagai faktor lah,” kata Agus dalam diskusi bersama media di Bandung, Jawa Barat. Persoalan Bandara Dhoho bukan hal baru. Pada pertengahan 2025, operasional bandara tersebut sempat dihentikan sementara dan menuai sorotan DPRD Provinsi Jawa Timur. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menilai penghentian itu menunjukkan persoalan dalam perencanaan strategis serta dukungan pemerintah terhadap keberlanjutan bandara. “Bandara tersebut merupakan bagian dari PSN yang digodok pemerintah pusat. Jika PSN ini gagal, maka akan berdampak negatif terhadap kepercayaan publik terhadap proyek-proyek strategis lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Baca juga:Di sisi lain, TNI AU menyebar 42 ton garam di langit Sumatera Selatan untuk memicu hujan buatan dalam rangka mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada Kamis (29/10). Operasi modifikasi cuaca (OMC) ini menggunakan pesawat C-130 Hercules dari Skadron Udara 32 Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, serta dua pesawat BNPB. Kepala Dinas Penerangan TNI AU, Marsekal Pertama TNI Feri Yunaldi, menyatakan hujan telah turun di Kota Palembang dan sejumlah daerah lainnya di Sumsel dalam beberapa hari terakhir. Operasi OMC akan terus dilakukan hingga seluruh titik api padam.
Dengan berbagai perkembangan tersebut, gudang garam nasional dan industri garam dalam negeri masih menghadapi tantangan kualitas dan ekosistem usaha. Pemerintah terus mendorong hilirisasi garam melalui K-SIGN, sementara pelaku usaha dan peneliti mengingatkan pentingnya model bisnis yang tidak membebani petambak kecil. Perkembangan tahap kedua K-SIGN seluas 751 hektare dan realisasi target swasembada 2027 akan menjadi penentu arah kebijakan garam nasional ke depan.
