Sorothari – 27 Oktober 2026 | Pemerintah mengklaim cadangan beras nasional berada pada posisi tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 25 juta ton. Dengan kebutuhan konsumsi sekitar 2,5 juta ton per bulan, stok tersebut disebut cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga Juli 2027 tanpa perlu impor. Klaim ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman usai rapat koordinasi terkait ketahanan pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Insyaallah stok kita aman, aman untuk sampai bulan Juli untuk beras. Stok kita tertinggi sepanjang sejarah saat ini,” ujar Amran dalam keterangannya kepada awak media.
Baca juga:Amran merinci, total ketersediaan tersebut terdiri atas 10 juta ton dari standing crop atau tanaman padi yang masih berada di lahan, 10 juta ton stok di sektor hotel, restoran, dan katering (horeka) serta rumah tangga, dan 4,5 juta ton cadangan yang tersimpan di Perum Bulog. Dengan hitungan kebutuhan 2,5 juta ton per bulan, ia menyebut ketersediaan itu setara kebutuhan sekitar 10 bulan ke depan.
“25 bagi 2,5 juta berarti itu 10 bulan ke depan, sampai bulan Juli-Agustus aman,” tegasnya.
Dalam kesempatan berbeda, Amran sempat menyebut angka 24,5 juta ton atau mendekati 25 juta ton. Perbedaan penyebutan itu tetap merujuk pada komposisi yang sama, yakni standing crop 10 juta ton, cadangan di horeka dan rumah tangga 10 juta ton, serta cadangan beras pemerintah di Bulog 4,5 juta ton.
Antisipasi El Nino dan Klaim Swasembada
Menurut Amran, ketersediaan pangan strategis itu tetap terjaga meski Indonesia menghadapi ancaman fenomena El Nino yang berpotensi memicu kekeringan. Kementerian Pertanian disebut telah menyiapkan langkah antisipasi dini secara masif, mulai dari program pompanisasi, perbaikan jaringan irigasi di sejumlah daerah sentra produksi, hingga penggunaan varietas benih yang tahan kekeringan.
“Jadi El Nino tidak perlu mengkhawatirkan karena kita sudah mengantisipasi sebelumnya dengan pompanisasi, oplah, irigasi kita perbaiki, kemudian benih yang tahan kekeringan,” kata Amran.
Ia juga menegaskan bahwa Indonesia telah mencapai swasembada beras selama dua tahun berturut-turut pada masa pemerintahan saat ini. Menurutnya, tidak ada impor beras pada tahun lalu maupun tahun ini. Capaian itu, lanjut Amran, didukung berbagai upaya pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian, terutama saat menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino.
Baca juga:Bansos Beras 30 Kg Dipercepat
Di sisi lain, pemerintah memutuskan mempercepat penyaluran bantuan pangan beras sebesar 30 kilogram per penerima kepada 33,2 juta keluarga di seluruh Indonesia. Total volume bantuan yang disalurkan sekitar 1 juta ton dan ditargetkan rampung sebelum puncak libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) pada Desember mendatang.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan, jatah 30 kilogram itu merupakan gabungan alokasi tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember, dengan masing-masing bulan sebesar 10 kilogram. Penerimanya adalah kelompok desil 1 hingga desil 4.
“Untuk 33,2 juta keluarga, masing-masing dapat Oktober, November, Desember 10 kilo, jadi 30 kilo sekaligus bantuan pangan. Jumlahnya 1 juta ton lebih kurang, kurang sedikit, ya. 1 juta ton untuk 33,2 juta desil 1 sampai desil 4 seluruh Indonesia,” ujar Zulhas usai rapat koordinasi di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Menurut Zulhas, percepatan ini diputuskan bersama Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Perum Bulog sebagai langkah antisipasi lonjakan harga akibat musim kemarau. Pemerintah sengaja mengejar penyelesaian distribusi sejak awal karena agenda akhir tahun akan berdekatan langsung dengan persiapan bulan puasa pada Februari.
“Jadi kita jauh hari kita bersiap-siap agar punya cukup waktu untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang terjadi dan kita menyiapkan persediaan logistik, distribusi, dan sebagainya,” tambahnya.
Zulhas memastikan keputusan tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi pemerintah dan mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto. Anggaran program juga telah dicairkan sehingga penyaluran ditargetkan mulai dilakukan dalam waktu dekat.
Baca juga:“Untuk Oktober, November, Desember masing-masing 10 kilogram. Jadi sebanyak 30 kilogram lagi. Ini yang saya sampaikan, jadi ibu-ibu jangan khawatir. Yang desil 1 sampai desil 4 akan dapat lagi 30 kilogram untuk Oktober, November, Desember,” kata Zulkifli Hasan.
Operasi Pasar SPHP Rp12.500 per Kilogram
Selain menyalurkan bantuan gratis, pemerintah menggelontorkan 1 juta ton beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) melalui Bulog. Beras penyeimbang ini dijual seharga Rp12.500 per kilogram untuk menekan harga di pasar reguler yang sempat menembus Rp15.000 per kilogram.
Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan. Di Bali, berdasarkan Sistem Informasi Harga Pangan Utama dan Komoditas Strategis (Sigapura) pada Senin (26/10/2026), harga beras SPHP tercatat hampir Rp12 ribu per kilogram.
Kombinasi antara cadangan yang diklaim melimpah, percepatan bansos, dan operasi pasar SPHP menjadi tiga pilar kebijakan pangan pemerintah saat ini. Pemerintah berharap ketiganya mampu menjaga stabilitas pasokan dan harga hingga awal tahun depan, sekaligus mengamankan kebutuhan menjelang Ramadan dan Idulfitri.
