Sorothari – 16 Juli 2026 | Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo membantah tegas isu yang menyebut mutasi sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan kementeriannya sebagai imbas dari bocornya surat dinas perjalanan ke Amerika Serikat. Pernyataan itu disampaikan Dody di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (15/7/2026).
“Ah enggak ada, enggak ada itu mah,” ujarnya saat dimintai konfirmasi oleh awak media. Dody menegaskan bahwa mutasi merupakan hal yang wajar dan biasa terjadi di setiap organisasi, terutama di instansi sebesar Kementerian PU yang memiliki sekitar 38.600 pegawai. “Mutasi, mutasi kan biasa aja. Orang pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi?” kata Dody.
Baca juga:Sebelumnya, beredar narasi di media sosial yang menyebutkan bahwa ratusan ASN Kementerian PU dimutasi ke sejumlah daerah setelah dokumen surat dinas Menteri PU terkait perjalanan ke Amerika Serikat tersebar luas. Dalam informasi yang viral, salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto yang dikabarkan akan dipindahtugaskan ke Papua sekaligus didemosi menjadi staf biasa.
Namun, Dody membantah keras keterkaitan antara mutasi dengan insiden kebocoran surat. Ia menegaskan bahwa perombakan jabatan merupakan proses administratif yang lazim dalam penyegaran organisasi. “Enggak ada kaitannya,” tegasnya.
Investigasi Kebocoran Surat Dinas
Di sisi lain, Kementerian PU telah membentuk tim investigasi untuk mengusut asal muasal kebocoran surat dinas Menteri PU yang menjadi perbincangan publik. Dokumen tersebut memuat nama istri Dody, Irma Hermawati, dan anaknya, Aurellia Tsabitha Meidira, sebagai bagian dari rombongan kunjungan kerja ke New York. Hal ini memicu dugaan bahwa perjalanan keluarga menteri dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Baca juga:Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menyatakan bahwa fokus penyelidikan diarahkan untuk mengungkap pihak yang diduga menyebarluaskan dokumen internal tersebut. “Kami sedang melakukan investigasi dan membentuk tim untuk mencari tahu dari mana sumber kebocoran surat dinas tersebut,” ujar Apri dikutip dari Liputan6 SCTV, Rabu (8/7/2026). Ia menambahkan, jika hasil investigasi membuktikan kebocoran berasal dari lingkungan internal, pegawai yang terlibat akan dikenai sanksi tegas sesuai ketentuan yang berlaku.
Mutasi dalam Sorotan Publik
Isu mutasi besar-besaran di Kementerian PU mencuat setelah akun media sosial @bilbils menyebutkan bahwa sebanyak 114 pegawai terkena mutasi dan demosi selama masa kepemimpinan Dody sejak Oktober 2024 hingga Juni 2026. Meskipun demikian, Dody tidak mengonfirmasi angka tersebut. Ia hanya menekankan bahwa mutasi adalah bagian dari dinamika organisasi. “Mutasi kan biasa saja,” ujarnya.
Masyarakat, khususnya generasi muda, diimbau untuk tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa melakukan verifikasi ke sumber resmi. Kementerian PU sendiri terus berupaya menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.
Baca juga:Hingga saat ini, tim investigasi internal Kementerian PU masih terus bekerja untuk mengungkap siapa pihak yang bertanggung jawab atas bocornya surat dinas tersebut. Langkah selanjutnya akan diambil berdasarkan hasil temuan yang ada, sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
