Sorothari – 07 November 2026 | Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin kembali menjadi sorotan melalui sejumlah langkah strategis di bidang pertahanan dan penegakan hukum. Dari memimpin rapat soliditas bersama para jenderal di Kementerian Pertahanan hingga menginstruksikan penertiban kawasan hutan ilegal, Sjafrie Sjamsoeddin menunjukkan peran sentral dalam menjaga stabilitas nasional. Langkah terbaru yang paling menonjol adalah pengambilalihan kawasan hutan ilegal yang terafiliasi dengan jaringan pengusaha Arif Kurniawan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang berada langsung di bawah arahan Sjafrie Sjamsoeddin.
Satgas PKH bergerak cepat menindak praktik ilegal di sektor kehutanan. Pada Rabu (4/11/2026), pemerintah melalui Kejaksaan Agung resmi mengambil alih kawasan hutan yang dikelola secara ilegal oleh gurita perusahaan yang terindikasi berafiliasi dengan Arif Kurniawan (AK). Langkah ini merupakan hasil instruksi rapat pimpinan Satgas PKH yang dikomandoi oleh Ketua Pengarah Satgas PKH sekaligus Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa pimpinan Satgas memutuskan untuk melakukan penertiban secara tegas, menyeluruh, dan terkoordinasi terhadap penguasaan dan pemanfaatan kawasan hutan oleh perusahaan-perusahaan yang dilakukan secara ilegal, terafiliasi, dan/atau berada dalam pengendalian AK, termasuk seluruh jaringan perusahaan terkait di seluruh wilayah Indonesia.
Baca juga:Sebagai langkah konkret, Satgas PKH melakukan inventarisasi, verifikasi ketat, hingga penertiban kegiatan usaha dan penguasaan lahan terhadap perusahaan-perusahaan yang masuk dalam jejaring AK. Tidak hanya penyitaan fisik kawasan, Satgas PKH juga memproses penagihan denda administratif serta pemulihan aset negara berdasarkan hasil audit investigasi dan payung hukum yang berlaku. Barita menegaskan bahwa penguasaan kembali kawasan hutan merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk memastikan kawasan hutan yang dikuasai atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum dikembalikan ke dalam penguasaan negara. Ia juga memastikan bahwa penjatuhan sanksi administratif bukan menjadi tiket aman atau jalur damai bagi para pelanggar. Mekanisme pertanggungjawaban pidana tetap disiapkan untuk memburu pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Selain fokus pada penertiban hutan, Sjafrie Sjamsoeddin juga menggelar pertemuan dengan para jenderal di kantornya pada Jumat (6/11). Dalam pertemuan yang berlangsung di sela-sela makan siang tersebut, ia menekankan pentingnya soliditas dan kewaspadaan dalam pelaksanaan tugas negara. Menurut Sjafrie, penting bagi para jenderal yang bertugas di Kemhan untuk selalu menjaga visi bersama, memelihara kekompakan, dan memastikan kesamaan langkah agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Ia menyikapi tantangan serta perkembangan lingkungan strategis dengan menekankan perlunya mencermati berbagai perubahan dan potensi ancaman secara saksama, disertai kemampuan mengantisipasi serta mengambil langkah yang tepat, terukur, dan bertanggung jawab.
Sjafrie juga menegaskan bahwa tugas menjaga pertahanan negara tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi organisasi dan administrasi pemerintahan, melainkan sampai pada dimensi strategis yang menyangkut survival atau kelangsungan hidup bangsa dan negara. Karena itu, seluruh jajaran Kemhan memiliki tanggung jawab besar. Ia menyebut momentum ini sebagai ujian nyata nasionalisme dan patriotisme setiap insan pertahanan. Kecintaan kepada bangsa dan negara harus dibuktikan melalui integritas, loyalitas, serta pengabdian nyata.
Di sisi lain, Sjafrie Sjamsoeddin terus mendorong penguatan peran TNI dalam pembangunan. Saat mengunjungi Kesatriaan Yonif TP 840/Golok Sakti di Kabupaten Lebak, Banten, Selasa (3/11/2026), ia menegaskan pentingnya kemampuan ganda bagi prajurit Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP). Selain memiliki kemampuan tempur untuk menjaga kedaulatan negara, prajurit juga dituntut mampu berkontribusi langsung dalam mendukung pembangunan dan membantu mengatasi kesulitan masyarakat. Sjafrie mengingatkan bahwa setiap prajurit Yonif TP harus terus mengasah kualifikasi dasar militer, mulai dari kemampuan menembak, bela diri hingga patroli. Pada saat bersamaan, mereka juga harus mengembangkan keterampilan teritorial melalui kompi fungsional yang bergerak di bidang pertanian, peternakan, kesehatan, dan konstruksi.
Baca juga:Menurut Sjafrie, keberadaan Yonif Teritorial Pembangunan yang direncanakan menjangkau 514 kabupaten/kota di Indonesia harus dioptimalkan untuk membantu pemerintah daerah sekaligus menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia menekankan bahwa pembentukan Yonif TP merupakan bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi dalam menjaga kedaulatan NKRI. Sjafrie juga mengingatkan bahwa hubungan antara TNI dan rakyat merupakan bagian penting dari jati diri prajurit. TNI lahir dari rakyat, tumbuh bersama rakyat, dan mendapatkan dukungan pembiayaan dari rakyat. Karena itu, sudah menjadi kewajiban mutlak bagi setiap prajurit untuk membalas jasa yang telah rakyat berikan.
Dalam kunjungan tersebut, Menhan juga menginstruksikan percepatan pembangunan sarana dan prasarana latihan menembak serta fasilitas pembinaan satuan. Langkah ini diperlukan untuk memastikan setiap prajurit memiliki kesiapan operasional dalam menjalankan tugas, baik mendukung pembangunan daerah maupun melaksanakan pergeseran tugas pengamanan di wilayah strategis, termasuk Ibu Kota Negara. Rangkaian kunjungan kerja Sjafrie diawali dengan pertemuan bersama Bupati Lebak M. Hasbi Jayabaya beserta jajaran pemerintah daerah, dilanjutkan dengan menerima paparan dari Komandan Yonif TP 840/GS mengenai kesiapan pangkalan, sarana latihan, serta pengorganisasian prajurit.
Sjafrie Sjamsoeddin juga dikenal sebagai sosok yang tetap bersinar dari balik layar. Karier kemiliterannya sempat stagnan pasca Orde Baru tumbang. Bintang dua di pundaknya bertahan lebih dari lima tahun, dan ia pernah hanya dijadikan staf ahli selepas menjabat Pangdam Jaya. Dalam biografi Prabowo Subianto berjudul Kepemimpinan Militer: Catatan dari Pengalaman Letnan Jenderal TNI Purn Prabowo Subianto, disebutkan bahwa sebagai orang yang dianggap dekat dengan Presiden Soeharto, mungkin seharusnya setelah 1998 Sjafrie bisa mengalami karier yang lebih tinggi. Namun, itu adalah risiko karena sejak awal telah diingatkan bahwa semua jabatan di tentara Kolonel ke atas adalah jabatan politis. Ketika Panglima TNI dijabat Laksamana Widodo AS, Sjafrie kembali tampil ke publik dengan menjabat Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI sejak 4 Maret 2002. Posisinya sempat menuai reaksi dari pegiat HAM, namun ia tetap kalem dan berjanji akan menjawab semua kecurigaan dengan bekerja sebaik-baiknya.
Setelah dinilai sukses menjadi juru bicara, Sjafrie mendapat promosi jabatan Bintang Tiga sebagai Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan pada 15 April 2005. Ia kemudian dipercaya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Wakil Menteri Pertahanan per 6 Januari 2010 hingga 20 Oktober 2014, mendampingi Menteri Pertahanan Poernomo Yusgiantoro. Selama mengemban dua posisi tersebut, kiprah Sjafrie lebih banyak di balik layar. Ia sempat menerbitkan buku berjudul Tapak Tilas di Merdeka Barat 14 yang ditulis dua mantan wartawan senior, Tiarma Ade Siboro dan Teguh Tri Sartono. Buku itu memaparkan kiprah Sjafrie selama sembilan tahun berkantor di Gedung Jenderal Soedirman, termasuk pembenahan bisnis TNI sebagai bagian dari reformasi TNI dan pengadaan alutsista.
Baca juga:Hingga saat ini, Sjafrie Sjamsoeddin terus menjalankan perannya sebagai Menteri Pertahanan dengan berbagai agenda strategis. Mulai dari penertiban kawasan hutan ilegal, penguatan soliditas internal Kemhan, hingga mendorong sinergi TNI dengan masyarakat melalui Yonif Teritorial Pembangunan. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara dan memperkuat pertahanan Indonesia di tengah dinamika global.
