Sorothari – 24 Oktober 2026 | Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan sejumlah laporan penting kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (21/10/2026). Laporan tersebut mencakup rencana stimulus ekonomi untuk periode Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), perkembangan indikator ekonomi, serta respons pemerintah terhadap ancaman penurunan klasifikasi pasar modal Indonesia oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI). Momen sidang itu baru diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Jumat (23/10/2026).
Dalam laporannya, Airlangga mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan paket stimulus Nataru berupa diskon tarif transportasi hingga 30 persen, harga khusus jasa kepelabuhanan dari ASDP, serta fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara domestik. Program ini disebut telah disepakati pada pertengahan 2026 dan diperkirakan menjangkau 16,6 juta orang dengan anggaran sekitar Rp883,4 miliar.
Baca juga:“Kemudian stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP. Kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri,” ujar Airlangga dalam laporan yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (23/10/2026).
Selain stimulus Nataru, Airlangga juga melaporkan rencana keberlanjutan program magang nasional dan vokasi nasional pada 2027. Masing-masing program ditargetkan menyerap 150 ribu peserta untuk magang dan 300 ribu peserta untuk vokasi. Pemerintah turut menyiapkan insentif pajak serta bantuan sosial guna menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Respons Airlangga Hartarto soal Ancaman MSCI
Dalam kesempatan terpisah di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (23/10/2026), Airlangga Hartarto menanggapi pengumuman MSCI yang membuka konsultasi mengenai usulan penurunan status pasar saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. Menurutnya, MSCI bukan satu-satunya lembaga penyedia indeks global yang menjadi rujukan investor. Ia menyebut masih ada lembaga pemeringkat lain seperti S&P dan FTSE Russell sehingga tidak ada efek domino yang perlu dikhawatirkan.
“Pertama tentu kita juga melihat bahwa MSCI bukan satu-satunya rating. Banyak rating lain ada S&P, FTSE Russell. Jadi, yang satu tidak bisa mendikte yang lain,” kata Airlangga kepada wartawan.
Airlangga menegaskan sorotan MSCI terhadap pasar saham Indonesia bukan disebabkan oleh lemahnya fundamental ekonomi nasional maupun kinerja perusahaan tercatat. Persoalan utama, menurutnya, terletak pada tata kelola perdagangan saham, khususnya pemenuhan ketentuan free float sebesar 15 persen. Ia mengakui masih ada emiten yang belum memenuhi ketentuan tersebut sehingga menjadi salah satu fokus reformasi pasar modal.
Baca juga:“Tetapi bagi Indonesia yang penting ini bukan kaitannya dengan fundamental ekonomi, bukan juga dengan fundamental emiten, tetapi lebih kepada governance daripada trading market khusus untuk saham yang free float,” ujar Airlangga.
MSCI sebelumnya pada 15 Oktober 2026 membuka konsultasi terkait usulan penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia. Lembaga itu menyoroti kurangnya transparansi kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta pelaksanaan reformasi pasar modal yang dinilai belum memadai. Keputusan akhir dijadwalkan diumumkan paling lambat 30 Juni 2027.
Meski demikian, Airlangga menilai kondisi fundamental pasar modal Indonesia masih baik. Hal ini tercermin dari kinerja laba rugi emiten dan kemampuan perusahaan membagikan dividen kepada pemegang saham. Ia juga menyebut dalam tiga hari terakhir pasar modal berada dalam jalur hijau dengan return yang jelas berasal dari dividen emiten.
Pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah menyiapkan peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap. Perusahaan tercatat diberi masa transisi untuk menyesuaikan porsi kepemilikan saham publik sesuai ketentuan yang berlaku. Airlangga menyatakan pemerintah mengapresiasi langkah-langkah OJK dalam mereformasi pasar modal dan saat ini fokus memastikan implementasi reformasi berjalan sesuai jalurnya.
Alasan Prabowo Sebut RI Masuk Ekonomi Besar Dunia
Dalam laporan yang sama, Airlangga Hartarto juga menjelaskan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia masuk jajaran negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Menurut Airlangga, klaim tersebut didasarkan pada paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP), yang menempatkan Indonesia di urutan ketujuh dunia. Sementara jika diukur berdasarkan produk domestik bruto (PDB) dalam dolar AS, Indonesia berada di peringkat 17 dalam forum G20.
Baca juga:“Kalau kita berdasarkan purchasing power parity memang sekitar tujuh, nomor tujuh. Kalau berbasis kepada US$, GDP (Gross Domestic Product/produk domestik bruto), G20 kita kan nomor 17,” kata Airlangga.
Pernyataan Prabowo sebelumnya disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Saat itu Prabowo menegaskan bahwa parameter PPP membuktikan kekuatan ekonomi Indonesia, meski ia juga mengakui masih terdapat disparitas kekayaan yang perlu dikoreksi. Airlangga menambahkan bahwa ukuran PPP disesuaikan dengan daya beli masyarakat dan kemampuan berbelanja, sehingga relevan untuk menggambarkan kekuatan ekonomi riil.
Dengan rangkaian laporan tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya menjaga stabilitas ekonomi menjelang akhir tahun melalui stimulus Nataru, sekaligus merespons tantangan di pasar modal dengan memperkuat tata kelola dan transparansi. Implementasi reformasi free float 15 persen dan keputusan akhir MSCI pada 2027 menjadi dua hal yang akan terus dicermati pelaku pasar.
