Sorothari – 03 November 2026 | Gelombang protes buruh garmen di Bangladesh kembali memanas. Ribuan pekerja menuntut kenaikan upah minimum bulanan menjadi 30.000 taka atau sekitar US$241, lebih dari dua kali lipat atau setara 140 persen dari penghasilan mereka saat ini yang berada di kisaran 13.000 taka per bulan. Aksi yang berlangsung pada Senin (2/11/2026) itu berujung ricuh, dengan sejumlah kendaraan dirusak dan satu mobil polisi dibakar.
AFP melaporkan ratusan buruh di Gazipur, sebelah utara ibu kota Dhaka, memblokir Jalan Raya Dhaka-Tangail. Massa dalam jumlah besar juga berkumpul di distrik Mirpur. Polisi membubarkan demonstran menggunakan gas air mata. Di Ashulia, kawasan pinggiran Dhaka yang menjadi lokasi sejumlah pabrik terbesar, aparat menembakkan granat kejut dan gas air mata untuk membubarkan massa. Dalam perkembangan aksi, sejumlah pekerja membakar sebuah kendaraan milik kepolisian.
Baca juga:Kerusuhan ini terjadi meskipun pemerintah sehari sebelumnya mengumumkan rencana pembentukan dewan pengupahan untuk meninjau upah minimum di sektor garmen. Para pemimpin buruh menilai pembentukan dewan tersebut tidak cukup menyelesaikan persoalan yang dihadapi pekerja. Mereka menyoroti lonjakan inflasi dan meningkatnya biaya kebutuhan rumah tangga sebagai pemicu utama tuntutan kenaikan upah.
Kalpona Akter dari Bangladesh Center for Workers Solidarity menyebut penghasilan buruh saat ini berada di kisaran 13.000 taka per bulan. Sementara itu, seorang pekerja pabrik berusia 28 tahun bernama Mamum mengungkapkan harga pangan, gas untuk memasak, hingga tagihan listrik terus meningkat. “Harga makanan, gas untuk memasak, dan tagihan listrik semuanya naik. Pemerintah harus menurunkan harga barang-barang kebutuhan pokok atau menaikkan upah kami,” ujarnya.
Bangladesh berpenduduk sekitar 170 juta jiwa dan merupakan eksportir pakaian terbesar kedua di dunia setelah China. Industri garmennya memasok produk bagi sejumlah merek internasional besar dan menjadi salah satu tulang punggung perekonomian negara. Sektor ini mempekerjakan jutaan orang dan menghasilkan sebagian besar pendapatan ekspor Bangladesh, sehingga gejolak upah di sektor ini berpotensi berdampak luas terhadap industri dan perekonomian.
Tekanan Upah di Berbagai Negara
Isu upah tidak hanya menjadi sorotan di Bangladesh. Di Indonesia, pemerintah melanjutkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU) pada 2026 dengan penyesuaian mekanisme pencairan. Kebijakan ini merujuk pada pembaruan aturan dari Permenaker Nomor 5 Tahun 2025 menjadi Permenaker Nomor 16 Tahun 2026. Jika sebelumnya bantuan disiapkan untuk dua bulan, kini alokasinya mencakup tiga bulan sekaligus, yaitu Oktober, November, dan Desember.
Besaran subsidi yang dialokasikan pemerintah tidak berubah, yakni Rp300.000 per bulan. Namun, karena durasi alokasi diperpanjang menjadi tiga bulan, total akumulasi dana yang diterima pekerja naik dari Rp600.000 menjadi Rp900.000. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah menegaskan total alokasi BSU tersebut saat menyampaikan laporan resmi kepada Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna. “Bantuan Subsidi Upah (BSU) tahun 2026 sebanyak Rp300.000 untuk tiga bulan, nanti akan diserahkan secara sekaligus,” kata Menko Airlangga, dikutip Poskota pada Senin (2/11/2026).
Baca juga:Penyaluran sekaligus untuk tiga bulan tersebut diharapkan mampu menjaga daya beli pekerja serta menopang kebutuhan dasar rumah tangga pada periode akhir tahun. Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai tautan BSU 2026 palsu dan memeriksa informasi resmi sebelum melakukan pengecekan.
Produktivitas Meningkat, Upah Belum Tentu Ikut Naik
Persoalan upah juga tercermin dari temuan Institute for Demographic and Affluence Studies (Ideas) dalam riset mengenai kebocoran pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data 2015–2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) lulusan universitas berada pada kisaran 5–7 persen, lebih tinggi dibandingkan lulusan sekolah dasar yang berkisar 2–4 persen. TPT lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) tercatat paling tinggi, yakni berkisar 8–14 persen, dan sempat mencapai 13,5 persen pada 2020.
Peneliti Ideas Tira Mutiara mengatakan peningkatan pendidikan belum diimbangi penciptaan lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tinggi. “Ini merupakan paradoks yang perlu dijawab melalui kebijakan ekonomi dan pendidikan secara bersamaan. Pemerintah mendorong masyarakat memperoleh pendidikan tinggi, tetapi penciptaan lapangan kerja yang membutuhkan keterampilan tinggi belum berkembang sepadan. Akibatnya, sebagian lulusan menghadapi pengangguran atau terpaksa bekerja di luar bidang keahliannya,” ujar Tira dalam keterangan tertulis, Senin (2/11/2026).
Ideas juga menemukan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Namun, dalam model yang diuji, produktivitas tidak terbukti berpengaruh signifikan secara statistik terhadap kenaikan upah. Temuan ini mengindikasikan adanya persoalan dalam hubungan antara peningkatan kemampuan pekerja dan imbalan ekonomi yang mereka terima. “Pendidikan dapat meningkatkan produktivitas, tetapi produktivitas yang lebih tinggi belum tentu membuat pekerja menerima upah lebih baik. Ada persoalan struktural dalam pasar kerja dan distribusi hasil ekonomi yang perlu dibenahi. Jangan sampai pekerja dituntut semakin produktif, tetapi peningkatan kesejahteraannya tidak mengikuti,” tegas Tira.
Menurut Ideas, persoalan tersebut tidak terlepas dari struktur ketenagakerjaan Indonesia yang masih didominasi sektor informal. Dalam satu dekade terakhir, proporsi pekerja formal nyaris tidak berubah, yakni dari 42,3 persen pada 2015 menjadi 42,2 persen pada 2025. Sebaliknya, pekerja informal masih mendominasi dengan porsi 57,8 persen. Dominasi pekerjaan informal menjadi tantangan karena umumnya ditandai ketidakpastian pendapatan, keterbatasan perlindungan sosial, serta minimnya kesempatan meningkatkan keterampilan.
Baca juga:Transformasi ekonomi juga belum mampu memperluas penyerapan tenaga kerja industri secara berarti. Dalam 15 tahun terakhir, pangsa pekerja pertanian turun dari 36,4 persen menjadi 28,1 persen, tetapi pangsa industri pengolahan nyaris stagnan, dari 13,8 persen menjadi 13,9 persen. Sebaliknya, pangsa pekerja sektor penyediaan akomodasi dan makan minum meningkat dari 3,4 persen menjadi 8 persen. “Persoalan kita bukan hanya ketidaksesuaian keterampilan lulusan dengan kebutuhan industri, tetapi juga terbatasnya perkembangan industri yang mampu menyerap keterampilan tersebut,” kata Tira.
Hingga saat ini, aksi buruh di Bangladesh masih berlangsung dan belum ada keterangan resmi mengenai respons pemerintah terhadap tuntutan kenaikan upah. Sementara di Indonesia, pemerintah terus menyalurkan BSU 2026 dan mendorong perbaikan kebijakan ketenagakerjaan agar peningkatan produktivitas pekerja diikuti dengan kesejahteraan yang lebih baik.
