Sorothari – 20 Oktober 2026 | Anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Diana AV Sasa, menegaskan bahwa integrasi transportasi publik di provinsi itu harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Regulasi yang tengah dibahas, yakni Raperda Penyelenggaraan Transportasi Publik Terintegrasi, dinilai belum cukup jika hanya berhenti pada penambahan rute dan pembangunan infrastruktur. Pernyataan tersebut disampaikan Diana saat membacakan tanggapan fraksi terhadap pendapat Gubernur atas raperda tersebut dalam rapat paripurna DPRD Jatim, Senin (19/10/2026).
Menurut Diana, keberhasilan integrasi tidak diukur dari banyaknya layanan yang tercantum dalam peraturan daerah. Tolok ukur yang lebih penting adalah kemudahan berpindah moda, tarif yang terjangkau, ketepatan waktu, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. “Transportasi publik terintegrasi tidak cukup hanya menghubungkan satu moda dengan moda lainnya. Yang terpenting, masyarakat bisa bepergian dengan mudah, aman, nyaman, tepat waktu, dan terjangkau,” tegas Diana dalam forum tersebut.
Baca juga:Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya kejelasan pembagian kewenangan dan penguatan koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, serta operator layanan. Tanpa koordinasi yang baik, layanan transportasi dikhawatirkan tetap berjalan secara sektoral sehingga menyulitkan pengguna. Diana menekankan bahwa integrasi harus dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan sekadar tersedia dalam dokumen kebijakan.
Dalam pandangan fraksi, penguatan layanan Trans Jatim dan angkutan pengumpan atau feeder menjadi kunci. Keduanya harus saling terhubung melalui keselarasan rute, jadwal, simpul perpindahan penumpang, serta sistem tarif dan pembayaran yang terpadu. “Jangan sampai Trans Jatim sudah tersedia, tetapi masyarakat kesulitan menjangkau titik keberangkatan atau melanjutkan perjalanan ke tujuan akhir. Integrasi harus dirasakan langsung oleh pengguna,” ujar Diana.
Ia juga mengingatkan bahwa peningkatan aksesibilitas, kemudahan berpindah moda, keterjangkauan biaya, dan minat masyarakat menggunakan angkutan umum harus menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan. Akses pejalan kaki serta fasilitas bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan perlu diperhatikan agar transportasi publik dapat dinikmati secara setara, termasuk oleh warga di kawasan yang belum terjangkau angkutan utama. Menurut Diana, tarif harus disesuaikan dengan kemampuan masyarakat tanpa mengabaikan keberlanjutan operasional layanan.
Jika pemerintah memberikan subsidi atau kompensasi, fraksi meminta pembiayaannya dilakukan secara transparan, tepat sasaran, dan berbasis capaian pelayanan yang terukur. “Dukungan anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan. Pemerintah perlu memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Diana. Pernyataan ini menegaskan posisi fraksi PDI Perjuangan yang menuntut akuntabilitas anggaran transportasi publik di Jawa Timur.
Baca juga:Di sisi lain, dinamika fraksi di DPR RI juga menjadi perhatian. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka komunikasi dengan fraksi-fraksi DPR untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sekjen PKS, Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa Presiden PKS Al Muzammil Yusuf telah menginstruksikan fraksi di DPR untuk menjajaki pandangan dan sikap fraksi lain. “Presiden PKS menugaskan fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi dengan fraksi fraksi lainnya. Kita tentu perlu menjajaki pandangan dan sikap fraksi lainnya,” ujar Kholid kepada jurnalis, Selasa (20/10/2026).
Kholid menyatakan bahwa komunikasi dengan fraksi-fraksi akan dimulai pada masa sidang berikutnya. PKS juga berkomitmen menjadi jembatan aspirasi masyarakat untuk menindaklanjuti polemik tersebut. “Prinsipnya, PKS menjadi jembatan aspirasi masyarakat artinya, aspirasi ini akan kami perjuangkan di DPR,” kata dia. Sementara itu, Al Muzammil Yusuf menilai putusan MK mengenai ijazah Gibran menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola sistem pemilihan umum 2029. Ia menegaskan putusan MK bersifat final dan mengikat, meski menurutnya terselip persoalan mengenai perlakuan yang tidak adil dalam hukum di negeri ini.
Selain isu transportasi dan politik nasional, fraksi PDI Perjuangan di daerah juga menyoroti persoalan ekonomi kerakyatan. Anggota DPRD Kabupaten Seruyan dari Fraksi PDI Perjuangan, Subani, mengatakan bahwa Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 harus memberikan ruang lebih besar bagi program yang mendukung sektor ekonomi masyarakat. Menurut Subani, perubahan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyesuaian angka pendapatan dan belanja, tetapi juga harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi di daerah. “APBD Perubahan 2026 diharapkan semakin memberikan dukungan terhadap sektor-sektor ekonomi kerakyatan,” katanya di Kuala Pembuang, Selasa (20/10/2026).
Fraksi PDI Perjuangan di Seruyan juga menekankan pentingnya efisiensi anggaran. Belanja yang tidak terlalu mendesak dinilai perlu dikendalikan dan diarahkan kembali kepada program yang memiliki tingkat urgensi lebih tinggi. Langkah tersebut dianggap penting agar keterbatasan kemampuan keuangan daerah dapat dikelola secara cermat. Pemkab Seruyan menyatakan bahwa perubahan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berbagai perkembangan selama tahun berjalan. Fraksi kemudian meminta seluruh perangkat daerah meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran agar program tidak tumpang tindih dan tetap sesuai target.
Baca juga:Di tingkat kabupaten, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal, Agung Yudhi Kurniawan (AYK), juga menjadi sorotan setelah dua kali kalah bermain catur melawan Rumaisha Al-Husna Fakhruroji, pecatur cilik berusia 9 tahun asal Desa Kambangan, Kecamatan Lebaksiu. Pertandingan berlangsung saat Rumaisha bersama ayahnya, Fakhruroji, mendatangi gedung DPRD Kabupaten Tegal, Senin (19/10/2026). Rumaisha diterima Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal dari Fraksi PDI Perjuangan, KRT Sugono Adinagoro, dan AYK. Dalam pertandingan pertama, AYK hanya bertahan 5 menit, sedangkan pada babak kedua ia bertahan lebih dari 10 menit. AYK mengaku bangga dengan prestasi Rumaisha yang akan maju ke Kejurnas di Banten dan menyatakan siap memberikan dukungan agar prestasinya terus berlanjut.
Dinamika fraksi juga tampak di tingkat nasional melalui diplomasi parlemen. Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono, melakukan pertemuan bilateral dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Australia, Milton Dick MP, di Parliament House, Canberra, Australia. Pertemuan itu membahas penguatan hubungan bilateral Indonesia-Australia, diplomasi parlemen, kerja sama pertahanan dan keamanan, perdagangan, pendidikan, serta tantangan demokrasi di era digital. Ibas, sapaan akrabnya, menegaskan bahwa Australia bukan sekadar negara tetangga bagi Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan panjang yang dibangun melalui persahabatan, pendidikan, pertukaran budaya, dan antarmasyarakat. Ia juga mengingatkan bahwa perbedaan kepemimpinan dan dinamika politik tidak menghilangkan kebutuhan kedua negara untuk terus menjaga komunikasi dan memperkuat kemitraan strategis.
Dari berbagai peristiwa tersebut, terlihat bahwa fraksi memainkan peran penting dalam berbagai level pemerintahan, mulai dari DPRD provinsi, DPRD kabupaten, hingga DPR RI. Fraksi tidak hanya menjadi wadah aspirasi politik, tetapi juga menjadi aktor dalam pengambilan kebijakan publik, penganggaran, dan diplomasi parlemen. Ke depan, komunikasi antarfraksi di DPR diprediksi akan semakin intensif menjelang masa sidang berikutnya, sementara fraksi-fraksi di daerah terus mendorong kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
