Sorothari – 01 November 2026 | Pemerintah kembali menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 bagi pekerja formal berpenghasilan rendah. Program BSU 2026 ini dijadwalkan cair pada November hingga Desember 2026 dengan besaran Rp900 ribu per penerima, yang diberikan dalam bentuk uang tunai Rp300 ribu per bulan selama tiga bulan, yakni Oktober, November, dan Desember 2026. Bantuan ini bertujuan menjaga daya beli pekerja di tengah harga kebutuhan ekonomi yang belum stabil.
Dasar hukum program ini adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Permenaker Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah bagi Pekerja/Buruh. Aturan tersebut ditetapkan dan diundangkan pada 28 Oktober 2026 oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Baca juga:Syarat Penerima BSU 2026
Kemnaker menetapkan sejumlah kriteria yang harus dipenuhi calon penerima BSU 2026. Berdasarkan Permenaker Nomor 16 Tahun 2026, berikut empat syarat utama yang perlu diperhatikan pekerja swasta:
- Warga Negara Indonesia (WNI) dan memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK). Data kependudukan harus sesuai dengan identitas resmi agar proses pencocokan dan verifikasi data berjalan lancar.
- Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026. Status kepesertaan pada periode tersebut menjadi acuan dalam menentukan calon penerima.
- Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan atau sebesar upah minimum yang berlaku. Untuk daerah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) lebih tinggi dari Rp3,5 juta, batas upah disesuaikan dengan UMK yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.
- Bukan ASN, TNI, maupun Polri. Kelompok tersebut tidak termasuk sasaran bantuan. Penerima juga harus memenuhi ketentuan tambahan sesuai regulasi dan ketersediaan anggaran pemerintah.
Jadwal dan Mekanisme Pencairan
BSU 2026 dijadwalkan disalurkan pada November hingga Desember 2026. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian tanggal pasti pencairan, apakah di awal, pertengahan, atau akhir bulan. Penyaluran masih dalam tahap persiapan internal Kemnaker. Pekerja diminta memantau perkembangan melalui kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan, termasuk akun Instagram resminya.
Calon penerima dapat melakukan pengecekan data secara resmi melalui kanal bsu.kemnaker.go.id dengan memasukkan NIK. Kanal ini digunakan untuk mengetahui apakah seseorang terdaftar sebagai penerima BSU atau tidak. Kemnaker juga mengingatkan bahwa apabila di kemudian hari penerima BSU ternyata tidak memenuhi persyaratan, dana yang sudah diterima wajib dikembalikan ke Kas Negara.
Baca juga:Latar Belakang dan Dampak
Program BSU bukan hal baru dalam kebijakan pemerintah. Sebelumnya, BSU telah beberapa kali digulirkan untuk membantu pekerja terdampak pandemi dan menjaga konsumsi rumah tangga. Pada 2026, pemerintah kembali mengalokasikan bantuan ini sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang menantang, dengan penekanan pada pekerja formal berpenghasilan rendah.
Bagi pekerja, BSU 2026 diharapkan dapat meringankan beban pengeluaran menjelang akhir tahun. Namun, terpenuhinya persyaratan dasar tidak otomatis menjamin seseorang ditetapkan sebagai penerima, karena proses penyaluran tetap mengikuti ketentuan dan verifikasi yang berlaku. Pekerja disarankan memastikan data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan identitas kependudukan sudah sesuai agar tidak terhambat dalam proses pencairan.
Sementara itu, informasi mengenai BSU 2026 masih terus berkembang. Masyarakat diimbau tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi dan selalu merujuk pada kanal resmi Kemnaker untuk mendapatkan update terbaru.
Baca juga:
